Hasil Ujian Nasional (UN) akan diperhitungkan untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Kompas, (8/1). Wacana ini di satu sisi bisa meningkatkan gengsi UN yang selama ini banyak menuai kritik publik. Namun di lain sisi, perubahan kebijakan ini bisa salah sasaran jika tidak terjadi perubahan paradigma dalam memahami UN. Mengelola evaluasi pendidikan integral tidak semudah membalik tangan.
Masalahnya adalah bahwa sifat dan tujuan UN dan tes masuk PT secara kualitatif berbeda. Ujian Nasional bersifat sumatif, yang tujuannya adalah menilai prestasi individual siswa untuk menentukan apakah seorang individu itu telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan setelah melewati proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Ambang kelulusan UN ditentukan melalui kriteria penguasaan materi (criterion-reference test) yang berakibat langsung pada nasib siswa (high stake testing). Siswa lulus atau tidak lulus.
Sedangkan sifat tes masuk PT adalah formatif untuk mendiskriminasi siswa berdasarkan kompetensi dan potensi akademik yang tujuannya menjaring calon yang memiliki kelayakan dan kemampuan untuk menyelesaikan beban tugas dan tuntutan di PT. Karena itu, tes masuk PT bersifat normatif (norm-reference testing), tidak semata-mata mendasarkan diri pada penguasaan materi, melainkan memeringkat siswa dan membatasinya sesuai jumlah kursi.
Penguasaan (proficiency) materi menjadi sekunder. Lebihd ari itu, item soal seringkali dibuat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi sehingga menjadi selektif. Ini untuk menghindari menghindari efek langit-langit (ceiling effect) yang bisa terjadi akibat siswa telah terbiasa dengan soal UN sehingga siswa pintar dan cukupan tidak dapat dibedakan lagi karena mereka sama-sama meraih nilai maksimal.
Jernih memahami hakekat dua macam tes ini menjadi penting agar kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar memiliki dasar rasional pedagogis dan psikometrik yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar berdasarkan pada politik kepentingan untuk menunjukkan bahwa UN yang selama ini menuai kritik berguna dan penting.
Wacana integrasi
Wacana integrasi UN dengan PT memang diperlukan agar apa yang dipelajari siswa di SMA menjadi dasar bagi pengembangan ilmu di PT. Namun integrasi ini tidak akan efektif jika dilakukan sekedar pada pelibatan PT dalam pengawasan pelaksanaan UN.
Mengajak PT menjadi rekanan pemerintah dalam menyelenggarakan UN untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaannya UN tidak memiliki cacat dalam prosedur pelaksanaan adalah salah satu bagian teknis dari prosedur standar pelaksanaan tes. Kredibilitas pelaksanaan tes merupakan salah satu alat untuk mengukur validitas hasil UN. Namun lebih dari itu, peningkatan kualitas soal, penarikan kesimpulan hasil UN, reliabilitas item UN untuk benar-benar mengukur kompetensi yang dibutuhkan dalam proses seleksi masuk PT itulah yang pertama-tama perlu dibenahi.
Integrasi hasil UN sebagai penentu penerimaan mahasiswa baru di PTN mengandaikan bahwa hasil UN itu memiliki validitas (benar-benar mengukur apa yang ingin diukur), konsistensi hasil ketika diujikan pada banyak populasi (reliable), dan fair (memenuhi rasa keadilan, tidak adanya bias, perlakuan sama terhadap peserta tes, kesempatan belajar atas materi yang diujikan, dll).
Tiga tuntutan
Untuk membenahi ini ada tiga tuntutan yang mesti dipenuhi. Pertama, independensi desain soal untuk UN harus dijaga. Selama Badan Nasional Standardisasi Pendidikan (BNSP) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertanggungjawab dalam mengelola desain UN, konflik kepentingan akan terjadi. Tanpa independensi, kongkalikong atau manipulasi nilai demi kepentingan tertentu akan terjadi di dalam lembaga penyelenggara UN, sebab mereka sendiri yang membuat soal, dan mereka sendirilah yang membuat laporan pertanggungjawaban kepada dirinya sendiri.
Kedua, independensi lembaga penyelenggara UN memungkinkan proses desain soal UN, pelaksanaan tes dan evaluasi atau penarikan kesimpulan atas skor UN lebih sahih dan dapat diandalkan karena lembaga tersebut mendisain test sesuai dengan tujuannya, yaitu, untuk menyeleksi siswa di tingkat PT. Kompetensi penyelenggara UN seperti ini mesti diserahkan pada konsorsium PT atau lembaga independan penyelenggara test yang mampu menyelenggarakannya secara objektif dan akuntabel kepada publik dan pemangku kepentingan.
Ketiga, perubahan penggunaan hasil UN pada gilirannya akan mengubah tujuan penggunaan hasil UN seperti selama ini terjadi, yaitu untuk menentukan kelulusan siswa. Harus ada perubahan paradigma atas tujuan penggunaan hasil UN. Jika hasil UN dipakai sebagai alat test seleksi PT, memakai hasil UN untuk meluluskan siswa jelas merupakan kebijakan evaluasi pendidikan yang salah sasaran sebab terjadi salah kaprah dalam penarikan kesimpulan berdasarkan data-data dari sebuah alat test.
Independensi
Yang dibutuhkan sekarang ini adalah akuntabilitas lembaga pendidikan di hadapan publik melalui independensi penyelenggara UN. Pendidikan di tingkat menengah hanya bisa akuntabel jika pelaksanaan UN mampu memberikan data-data valid, reliabel dan fair untuk menilai kompetensi seorang siswa. Meskipun BNSP merupakan lembaga independen, namun ketika mereka bekerja sama dengan Depdiknas menjadi penyelenggara, penilai, dan pelapor UN terhadap pemerintah, konflik kepentingan seperti ini membuat BNSP kehilangan kredibilitas. Apalagi ketika tidak ada laporan yang bisa diakses publik tentang pelaksanaan UN, terutama tingkat validitas, reliabilitas, dan fairnes soal-soal UN.
Independensi penyelenggara UN mesti diutamakan agar tidak terjadi konfik kepentingan jika hasil UN ingin dipakai sebagai seleksi mahasiswa baru di PT. Selain itu, penyelenggara UN mesti akuntabel dan bertanggungjawab bukan sekedar kepada pemerintah, melainkan kepada pemangku kepentingan yang lebih besar, yaitu perguruan tinggi dan masyarakat. Sistem seleksi mahasiswa baru harus fair dan memperhatikan kepentingan jangka panjang PT itu sendiri dengan cara menyeleksi siswa yang benar-benar kompeten dan memiliki potensi sukses secara akademis.
Memaksakan hasil UN sebagai syarat penerimaan mahasiswa PT bisa salah sasaran jika UN masih bersifat sumatif yang kriterianya adalah Standar Isi minimal ala kurikulum SMA untuk menentukan kelulusan siswa. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma terhadap UN.
Doni KoesoemaA.MahasiswaPascasarjanaBostonCollegeLynchSchool of Education, Boston.
