Kamis, 3
Maret 2016 06:15 WIB Penulis: Puput Mutiara
SELEKSI nasional masuk perguruan
tinggi negeri (SNMPTN) 2016 sudah memasuki tahap pendaftaran.Siswa yang sudah masuk dalam daftar
pemeringkatan diperkenankan memilih PTN dan jurusan yang diinginkan. Namun sayang, banyak siswa yang
terpaksa kehilangan kesempatan untuk mengikuti jalur SNMPTN lantaran sekolahnya
tidak mengisi data di pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).
"Pengisian dan verifikasi PDSS
itu sudah menjadi bagian dari proses SNMPTN. Kalau sekolahnya tidak daftar,
siswanya cuma punya opsi SBMPTN atau ujian mandiri," kata Ketua Panitia
SNMPTN 2016 Rochmat Wahab saat jumpa pers pendaftaran SNMPTN di Jakarta, Rabu
(2/3).
SNMPTN ialah seleksi penerimaan
calon mahasiswa berdasarkan nilai rapot, nilai ujian nasional, dan prestasi
akademis lainnya selama di SMA.
Rochmat mengungkapkan, ada sebanyak
5.810 sekolah yang tidak mengisi PDSS.
Meski belum diketahui secara pasti
alasannya, Rochmat mengaku sangat menyayangkan hal itu karena berimbas bagi
calon mahasiswa.
Di Jawa Barat misalnya, hampir 1/3
dari jumlah sekolah yang ada atau sebanyak 1.006 sekolah tidak mengisi PDSS.
Padahal, persentase kelayakan siswa
untuk bisa ikut SNMPTN mencapai 74,89%.
Hal serupa juga terjadi di beberapa
daerah lain di Tanah Air.
Sekitar 25% atau sebanyak 854
sekolah di Jawa Timur tidak mendaftar hingga batas akhir pengisian dan
verifikasi PDSS, Februari lalu.
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
itu menuturkan, hingga saat ini belum ada kebijakan yang secara langsung
memberikan sanksi kepada sekolah yang tidak mendaftar di PDSS.
Hanya saja, jika siswa yang sudah
diterima atau lulus SNMPTN tidak melakukan daftar ulang, sekolah asalnya bakal
menerima sanksi pengurangan jumlah siswa yang ikut SNMPTN di tahun berikutnya.
"Itu kan sama saja
menghilangkan kesempatan orang lain," pungkasnya.
Akses internet
Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai banyaknya sekolah yang tidak
mendaftar di PDSS bisa disebabkan sistem SNMPTN yang dilakukan secara online.
Menurutnya, tidak semua sekolah
memiliki akses internet yang memadai, terutama sekolah-sekolah di daerah
pinggiran.
"Sistem itu akhirnya yang
membatasi sekolah untuk mendaftar, selain mungkin juga memang karena sebelumnya
tidak diterima. Jadi, enggan daftar lagi," ucapnya saat dihubungi Media
Indonesia, Rabu (2/3).
Ia mengusulkan sekolah yang
terkendala akses bisa diberikan kesempatan untuk mendaftar secara manual.
Pada bagian lain, Rochmat Wahab
mengatakan sebanyak 1.382.849 siswa direkomendasikan untuk mendaftar setelah
sebelumnya dipilih berdasarkan hasil pemeringkatan.
Ketentuan pemeringkatan baru, lanjut
Rochmat, mulai diberlakukan tahun ini menggunakan nilai semester 3 sampai 5.
Selain itu, pemeringkatan dilakukan per jurusan, baik IPA, IPS, maupun bahasa.
"Dengan demikian, kuota sesuai
akreditasi tidak tepat lagi meskipun semua siswa yang masuk 75% terbaik di
sekolah dengan akreditasi A," jelasnya.
Pemeringkatan, kata Rochmat, berlaku
untuk setiap sekolah tanpa membedakan kelas reguler dan kelas akselerasi. (X-6)
Sumber: Media Indonesia
Sumber: Media Indonesia
