Friday, 31 October 2014

Ini 5 PR Mendikbud


Pemerhati pendidikan, Doni Koesoema A, mengingatkan terdapat 5 persoalan di dunia pendidikan Indonesia yang harus segera diselesaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. 

Pertama, Anis diminta segera menghapus keberadaan Ujian Nasional yang selama ini digunakan sebagai syarat kelulusan di sekolah-sekolah.“Selama 10 tahun, Ujian Nasional tak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Doni, kepada Geotimes di Jakarta, Selasa (28/10). 

Kedua, Doni meminta mendikbud yang baru untuk memoratorium Kurikulum 2013 yang saat ini sudah dijalankan. Kurikulum tersebut dinilai tidak matang secara konsep dan praktik, sehingga terkesan dipaksakan. “Sementara kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sambil menunggu perbaikan,” katanya. 

Ketiga, mengembalikan hakikat sekolah negeri sebagai sekolah yang mengajarkan prinsip keragaman kebhinekaan di antara para siswanya. “Sekolah negeri adalah tempat penyemaian keragaman, sekarang justru terjadi dominasi seperti pada acara keagamaan. Itu tak mencerminkan kebhinekaan,” katanya. 

Keempat, Mendikbud diminta segera menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi di tiap level sekolah.

Doni melihat, menteri pendidikan sebelumnya tidak begitu serius membenahi persoalan kekerasan di sekolah. 

Kelima, ia meminta ketegasan mendikbud untuk memberantas praktik korupsi di dunia pendidikan. “Korupsi di pendidikan itu sudah sangat sistematis, terstruktur, dan massif,” katanya.

Hal itu dilakukan demi kebaikan siswa, sebab tiap praktik korupsi di dunia pendidikan yang dirugikan adalah siswa. 

Ia mencontohkan korupsi terjadi mulai dari pemilihan kepala sekolah rawan praktik korupsi, sampai uang Bantuan Operasional Sekolah yang dikuasai kepala sekolah.

Kualitas Guru

Selain itu, Doni menghimbau kepada mendikbud untuk meningkatkan kualitas para guru dengan memperbanyak pelatihan bagi mereka.

“Guru kita sekarang kan, cara berpikirnya masih ketinggalan karena jarang mendapat pelatihan,” kata Doni.

Pendidikan Keagamaan