Lelet, Mendikbud Copot Kapuskurbuk

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menilai perbaikan atau revisi Kurikulum 2013 (K-13) berjalan lambat. Akhirnya Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Kapuskurbuk) Kemendikbud Ramon Mohandas dicopot. Ia diganti Tjipto Sumadi, mantan Kepala Unit Implementasi Kurikulum (UIK).

Pelantikan Tjipto sebagai Kapuskurbuk bersama dengan 18 pejabat eselon II lainnya dan dua orang pejabat eselon I. Pelantikan tampak beda karena digelar di aula terbuka. Medikbud dan peserta pelantikan mengenakan seragam batik biru Kopri. Sedangkan pejabat yang dilantik mengenakan setelah baju putih dan celana hitam.

Usai pelantikan Anies mengakui bahwa perbaikan atau revisi K-13 selama ini berjalan lambat.
“Karena orangnya enggan berubah,”kata dia.

Menurut Anies, lambatnya revisi K-13 dipicu juga karena rasa memiliki kurikulum anyar itu yang kuat sekali. Padahal kurikulum itu milik masyarakat, bukan milik pribadi atau perorangan.

Di antara indikator keterlambatan perbaikan K-13 yang paling kentara menurut Anies adalah di desain dan dokumen. Untuk urusan desain, Anies menyebutkan saat ini tidak ada kecocokan antara materi kurikulum dengan evaluasi atau penilaian. Sehingga di level sekolah, impelementasi K-13 banyak dikeluhkan.

Ketidakcocokan antara keduanya menurut Anies terjadi karena urusan materi kurikulum dengan penilaian digarap semuanya oleh Puskurbuk.

Padahal kita punya ahli penilaian di Puspendik (Pusat Penilaian Pendidikan, red). Tetapi Puspendik tidak dilibatkan,” katanya.

Untuk itu Anies lantas memisahkan urusan materi kurikulum di Puskurbuk dan komponen penilaian di Puspendik. Namun keduanya harus tetap saling berkoordinasi. Dengan cara ini Anies berharap evaluasi perbaikan K-13 bisa cepat selesai.

Sementara itu Tjipto belum bisa berkomentar banyak terkait posisi barunya itu. Namun dia mengatakan urusan K-13 dia sudah mengenal mendalam karena menjadi kepala UIK di era Mendikbud Mohammad Nuh dulu.

“Sejak awal urusan kurikulum ini membutuhkan tenaga ekstra. Saya mohon dukungan dari kawan-kawan,” katanya.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema mengakui bahwa perbaikan atau revisi K-13 di masa Mendikbud Anies Baswedan belum menunjukkan kemajuan.

“Hal-hal fundamental yang harus dibenahi belum terjadi. Puskurbuk selama ini memang lambat,” katanya.

Penulis buku Strategi Pendidikan Karakter itu menjelaskan, hal fundamental di K-13 yang belum terlihat pembenahannya seperti konsep tentang kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Selain itu pembuatan buku untuk jenjang SD juga lambat.

Doni juga mengatakan pembuatan kerangka dasar K-13 sebagai acuan menyusun silabus juga lambat. Sehingga di lapangan para guru yang menerapkan K-13 mencari-cari sendiri konsep baru untuk dituangkan dalam silabus mereka. Dengan perombakan kepala Puskurbuk ini, Doni berharap revisi K-13 bisa berlari kencang sehingga siap diterapkan lebih luas lagi di tahun pelajaran 2016-2017 nanti. (sumber: Lombok Post)

Apa Kata Orang dari Dunia Pendidikan Soal Satu Tahun Jokowi-JK?

Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI) dan Serikat Guru Jakarta (SEGI Jakarta) menilai ada beberapa perbaikan dalam kebijakan pendidikan, selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Menurut FSGI, itu bisa dilihat dari UN yang tidak lagi dipakai sebagai syarat kelulusan, dan mengembalikan penilaian kelulusan pada guru dan sekolah. Mendikbud Anies Baswedan juga telah mengeluarkan Permendikbud 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang mengarahkan siswa pada semangat cinta bangsa.

“Memang sudah ada perubahan, sayangnya masih ada praksis-praksis pendidikan yang kurang pas karena kebijakan pendidikan ini belum terkoneksi satu sama lain,” kata Doni Koesoema A, dari Dewan Pertimbangan FSGI dalam siaran persnya, Senin (26/10). 

Sementara praktisi dan konsultan pendidikan, Itje Chodidjah menilai proses revisi kebijakan Kurikulum 2013 tidak berjalan dengan lancar. Meskipun sudah melibatkan publik, revisi kurikulum 2013 belum ada kemajuan yang berarti.Bila hal-hal fundamental, seperti Konsep KI dan KD tidak direvisi, persoalan Kurikulum 2013 akan terjadi berlarut-larut. Ini semua akan membingungkan guru. Secara teknis, mereka yang masih melaksanakan Kurikulum 2006 kesulitan menemukan buku-buku pelajaran di lapangan” sambung Itje. 

Sekjen FSGI, Retno Listyarti juga memberikan penilaian. Menurutnya kebijakan terkait dihapusnya UN sebagai penentu kelulusan harus diapresiasi sebagai bentuk perwujudan janji Jokowi ketika kampanye.

“Namun, harus tetap dikritisi karena tetap dijadikan penentu masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kebocoran UN SMA 2015 digoogle drive tidak jelas penyelesaiannya dan tidak memberi efek jera pada pembocor, dan belum ada pengusutan secara tuntas,“ kata Retno.

Kebijakan penumbuhan budi pekerti yang seharusnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagaimana pesan nawacita ke-9 menjadi bersifat seremoni dan ritual, karena kurang adanya sosialisasi dan panduan yang jelas, sehingga sekolah banyak memiliki penafsiran berbeda satu sama lain.

“Kegiatan membaca buku 15 menit untuk memperkaya wawasan malah banyak dipraktekan dengan membaca al quran sebelum pembelajaran dimulai. Prinsipnya baca atau iqro. Sedangkan menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu daerah setiap hari sebelum dan sesudah pembelajaran berakhir juga pada praktiknya sulit dilaksanakan. Hasil evaluasi siswa menyatakan bahwa mereka malah menjadi jenuh. Perlu ada kebijakan lebih lanjut agar penumbuhan budi pekerti efektif,” sambung Retno.‎ 

Sumber: JPPN