Sunday 14 June 2015

Evaluasi Uang Kuliah Tunggal Ditargetkan Selesai Juni Ini


Senin, 01 Juni 2015 | 03:25 WIB


TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Illah Sailah menargetkan pembahasan evaluasi uang kuliah tunggal selesai Juni ini. “Juni akan selesai, karena harus secepatnya. Sebentar lagi tahun ajaran baru,” katanya saat dihubungi Minggu 31 Mei 2015. 

Ia mengatakan evaluasi dilakukan karena ada banyak masukan tentang cara pembayaran uang kuliah. Uang kuliah tunggal adalah sistem pembayaran dimana biaya kuliah mahasiswa perguruan tinggi negeri selama satu masa studi, yaitu delapan semester minimal, dibagi rata per semester.

Jadi tidak ada lagi uang pangkal dalam jumlah besar yang harus dibayarkan pada awal masa belajar lalu per semesternya mahasiswa membayar dalam jumlah kecil. “Ada yang sempat merasa keberatan dengan sistem ini,” katanya.

Illah mengatakan kementerian sedang mengevaluasi apakah sistem pembayaran uang kuliah itu dikembalikan ke sistem yang menggunakan uang pangkal seperti yang sebelumnya. Dengan sistem uang pangkal, maka siswa memang akan membayar uang kuliah persemester dengan jumlah yang lebih kecil, namun saat ada kegiatan seperti praktek laboratorium, siswa akan diminta membayar untuk keperluan itu. “Intinya dua cara itu sama saja jumlahnya,” kata Illah.

Selain mengevaluasi cara pembayaran itu, kementerian pun mengevaluasi jumlah uang kuliah tunggal itu. Apakah akan naik sesuai dengan inflasi, ataukah jumlahnya sama seperti yang sebelumnya. “Prinsipnya, kami akan membandingkan mana konsep yang akan meringankan mahasiswa,” katanya.

Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia Doni Koesoema setuju UKT perlu dievaluasi. Ia menyarankan adanya transparansi komponen uang kuliah tunggal. Menurut dia, banyak perguruan tinggi negeri yang asal memberikan angka tanpa memberikan penjelasan lanjut pembayaran uang itu.

“Ada mahasiswa yang harus bayar untuk keperluan meja dan kursi juga. Padahal, fasilitas itu harusnya sudah dibayarkan negara kepada universitas,” kata Doni.

Ia pun meminta agar dievaluasi dalam hal pembayaran Ia banyak mendengar keluhan dari orang tua yang merasa keberatan dengan sistem pembayaran uang kuliah tunggal itu.

“Karena uang kuliah itu dipukul rata, maka jumlahnya sangat tinggi,” katanya. 

MITRA TARIGAN 

Sumber: Tempo.co.id

Kemendikbud Diharapkan Transparan Soal Indeks Integritas

Publik berhak tahu metode dan cara menghitung indeks integritas.

12 Juni 2015 13:12 Wheny Hari Muljati Pendidikan dibaca: 68

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus menjelaskan secara transparan kepada masyarakat, metode yang digunakan untuk menghitung Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Pasalnya, penghitungan indeks integritas merupakan bagian dari hak informasi publik.

Pengamat pendidikan, Doni Koesoema Albertus, mengatakan hal ini kepada SH, Jumat (12/6). “Teori indeks integritas itu bermacam-macam. Masing-masing metode hanya cocok digunakan untuk menilai cara-cara mencontek tertentu,” kata Doni mengomentari pengumuman IIUN sekolah menengah pertama (SMP) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di SMPN 1 Magelang, Jawa Tengah, Kamis (11/6). 

Ia berpendapat, cara penghitungan indeks IIUN perlu diketahui publik karena ini bagian dari hak informasi publik. Melalui keterbukaan, publik akan memahami metode yang digunakan Kemendikbud, apakah sudah dapat menghitung indeks integritas secara tepat atau belum.

“Informasi mengenai metode dan cara menghitung indeks integritas yang digunakan Kemendikbud seharusnya diketahui publik,” ujar Doni.

Mendikbud mengumumkan IIUN SMP di SMP Negeri 1 Kota Magelang meraih IIUN SMP tertinggi di tingkat nasional, dengan nilai 97,12. Menurut Anies, IIUN mencerminkan tingkat kejujuran peserta dalam mengerjakan soal UN. “Republik ini butuh anak berintegritas tinggi dan berkarakter kuat,” katanya dalam rilis. 

Secara umum, sekolah yang meraih IIUN tertinggi ternyata juga meraih rerata nilai UN di atas 90. Menurut Anies, prestasi peserta didik dipengaruhi ekosistem pendidikan yang baik. Peserta didik perlu dibina dan sekolah perlu diberi kesempatan berkembang. Selain itu, perlu ada komitmen dari pemimpin daerah (pemda). 

“Saya mendengar cerita, Wali Kota Magelang sering keliling ke sekolah. Tidak aneh kalau ekosistem pendidikannya baik,” ucap Anies. 

Doni berpendapat upaya meningkatkan kejujuran tidak cukup dengan menilai indeks integritas kejujuran saat tes saja, tapi dilakukan pula dalam kegiatan harian. Kemendikbud seharusnya juga berupaya mendorong agar atmosfer kejujuran terbangun di sekolah. 

Secara Daring

Kepala Pusat Penelitian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam mengatakan, setiap sekolah akan mendapatkan kata sandi untuk dapat mengakses “rapor” masing-masing. Rapor terkait indeks integritas tersebut akan dapat diakses tiap sekolah secara online atau dalam jaringan (daring). 

Menurut Nizam, saat ini data indeks integritas baru berada di dinas pendidikan kabupaten atau kota. Sekolah baru akan dapat mengakses data tersebut setelah mendapatkan kata sandi masing-masing. “Ada sekitar 50.000 sekolah. Jadi, menggunakan password,” ujar Nizam. 

Kemendikbud merilis daftar 70 sekolah yang meraih IIUN SMP di atas 95. Peringkat 10 besar berturut-turut adalah SMPN 1 Kota Magelang Jawa Tengah (97,12), SMPN 4 Pakem Sleman DIY (96,78); SMPN 1 Godean Sleman DIY (96,72), SMPN 115 Jakarta (96,69), dan SMP Labschool Kebayoran Jakarta (96,69). Peringkat selanjutnya diraih SMPN 5 DIY (96,55), SMPN 2 Bantul DIY (96,55), SMP Labschool Jakarta (96,52), SMPN 2 Purworejo Jawa Tengah (96,49), dan SMP Kanisius Jakarta (96,46).

Sumber : Sinar Harapan

Pendidikan Keagamaan