Indonesian Education for Social Reconstruction, Peace and Justice

Kekerasan

2011-12-21T08:51:00.003+07:00

Dunia Pendidikan mengakhiri tahun ini dengan satu kata tebal: Kekerasan. Seorang siswa sebuah sekolah ditusuk saat berada di sebuah kafe, juara olimpiade matematika wafat sia-sia di tangan seorang kriminal, seorang anak SD membunuh anak SMP, seorang mahasiswa tewas dikeroyok teman sekampusnya, dan rentetan peristiwa tradisi tawuran pelajar seakan tak pernah henti. Kasus penolakan anak SD untuk bersekolah hanya karena orang tuanya mengidap penyakit HIV, meski sekarang kasus ini telah selesai, juga merupakan sebentuk kekerasan psikologis dan sosial bagi sang anak. Kekerasan telah menjadi kanker akut dalam dunia pendidikan kita.

Jika ditilik dari penyebarannya, kekerasan bukan hanya akut terjadi dalam lembaga pendidikan, melainkan juga dalam tatanan sosial masyarakat secara umum. Tawuran telah menggejala mulai dari kampung, sekolah, antar kelompok organisasi dalam masyarakat di jalanan, atau antar politisi di gedung-gedung megah tempat suara rakyat mestinya didengarkan. Penyiksaan dan pembantaian orang utan pun pun semakin mencoreng gambaran Negara kita sebagai bangsa yang ramah. Indonesia sekarang sudah identik dengan kekerasan.

Mempromosokan sebuah gerakan damai, anti kekerasan dalam sebuah masyarakat yang gemar menghunus pedang jelas merupakan sebuah sikap yang menantang arus. Butuh keberanian dan jiwa yang besar untuk tidak putus asa dalam menyuarakan pentingnya semangat perdamaian tumbuh dalam hati anak-anak. Sebab, justru di sinilah terletak tugas mulia seorang pendidik, yaitu menumbuhkan semangat damai dalam diri anak didik, bukan malah menyuburkan agresivitas yang ada dalam diri mereka.

Sayangnya, para pendidik sendiri seringkali lupa, bahwa sebagai pendidik, ia juga adalah pemelihara, pelindung, dan mestinya menjadi sumber rasa nyaman. Masyarakat segera ingin kembalinya pendidikan karakter untuk mengatasi berbagai macam perilaku destruktif dan merusak yang terjadi dalam dunia pendidikan. Di mana peranan pendidikan karakter dalam konteks ini?

Mengatakan bahwa kekerasan merupakan bukti kegagalan pendidikan karakter di sekolah kita bukanlah sebuah argumentasi yang cerdas. Pendapat seperti ini terkesan defensif. Namun, marilah kita sekarang melihat apa yang ada di benak para pendidik ketika sebuah peristiwa kekerasan itu terjadi. Ada tiga pemikiran yang bisa kita analisis terkait dengan kekerasan dalam lembaga pendidikan.

Pertama, ketika terjadi sebuah peristiwa kekerasan, para pendidik secara spontan berpikir tentang kekerasan fisik yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Karena itu, ketika terjadi peristiwa kekerasan siswa, entah itu berupa tawuran ataupun perilaku kriminal, para pendidik dengan sigap membentengi diri dengan berkata, perilaku kekerasan itu terjadi di luar sekolah. Jadi, kekerasan yang terjadi itu bukan tanggungjawab guru atau sekolah.

Kedua, ketika kekerasan itu terjadi di dalam lingkungan sekolah, para pendidik memiliki kebingungan tentang bagaimana mengatasinya. Beberapa kasus, kekerasan dan bullying yang terjadi dalam lingkungan sekolah tidak terdeteksi dengan baik. Para pendidik baru menyadari ketika kasusnya sudah parah, atau beredar di masyarakat melalui jejaring sosial. Para pendidik, kalah lihai dibandingkan dengan para aggressor, pelaku kekerasan, sementara mereka gagal melindungi korban yang selama ini menjadi korban pemalakan ataupun pelecehan.

Ketiga, anak-anak sendiri memiliki berbagai macam persoalan psikologis, sosial, ataupun trauma masa lalu yang akarnya adalah keluarga. Karena itu, para pendidik berpikir bahwa perilaku kekerasan dalam diri anak didik itu muncul karena ‘dosa-dosa’ di dalam keluarga. Lembaga pendidikan bisa lepas tangan dalam hal ini. Sikap inipun adalah juga berciri defensif, tidak mau disalahkan, dan melimpahkan tanggungjawab ke orang lain.

Apa yang mesti dilakukan?

Para pendidik mesti menyadari bahwa perilaku kekerasan memiliki banyak akar, baik itu dalam lingkungan sekolah sendiri, di mana sekolah gagal menanamkan nilai cinta kasih serta penghargaan terhadap tubuh orang lain, baik itu dalam lingkungan masyarakat, baik itu dalam lingkup keluarga, maupun masyarakat secara umum. Kekerasan juga bisa memiliki akar psikologis yang perlu diselesaikan melalui proses pendampingan dan terapi dengan bantuan psikolog profesional.

Persoalan kekerasan, bisa mulai dari yang tidak kasat mata, seperti pelecehan terhadap pribadi, tidak adanya pengakuan sosial atas keberadaan individu, berupa kekerasan psikologis, sampai pada perilaku kekerasan fisik yang merusak, menghancurkan orang lain.

Dalam banyak hal, persoalan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan kita melibatkan berbagai macam dimensi, baik itu individual, psikologis, serta sosial. Karena itu, perilaku kekerasan, agar berkurang dalam lembaga pendidikan kita, memerlukan kerjasama lintas ilmu, melalui sebuah program jangka panjang yang tidak akan cukup jika hanya diatas melalui seminar atau lokakarya dengan para guru, siswa dan pendidik. Melawan budaya kekerasan, hanya bisa dilawan dengan membangun budaya penghargaan terhadap setiap tubuh manusia, tubuh diri sendiri maupun tubuh orang lain. Penghargaan terhadap tubuh merupakan prinsip pertama pilar keutamaan Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh.

Karena itu, diperlukan pendekatan lintas ilmu, lintas departemen. Pendidikan untuk perdamaian, yang menghargai setiap tubuh sebagai berharga dan bernilai, dapat kita lihat dari perilaku kita sendiri, terhadap tubuh kita sendiri, serta perlakukan kita terhadap tubuh orang lain. Apakah Anda mencintai tubuh Anda dan memelihara tubuh Anda? Apakah Anda juga penuh perhatian dan peduli pada tubuh orang lain, menghargai mereka sebagai bagian integral dan hakiki bagi individu?

Itulah tantangan mendesak kita dalam memasuki tahun baru 2012.

Tangerang, 20 Desember 2012

Kebudayaan

2011-11-08T16:23:00.003+07:00

Doni Koesoema A

Kata kebudayaan akan menjadi catatan pendidikan pertama saya. Kebudayaan menjadi kata penting karena Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengembalikan dimensi kebudayaan dalam rumah pendidikan nasional, sehingga kementerian pendidikan nasional dulu bernama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) juga berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Untuk itu, diperlukan dua wakil menteri secara langsung, yaitu wamen yang mengurusi pendidikan dan satunya kebudayaan.

Kebudayaan dan Pembentukan Karakter

Dalam alasan penggabungan, Presiden SBY menyatakan bahwa pendidikan terkait dengan kebudayaan. Sebab melalui kebudayaan akan terbentuk karakter anak-anak bangsa. Jadi, kementerian pendidikan dan kebudayaan mengemban amanat penting pembentukan karakter anak-anak bangsa. Siapapun setuju bahwa kebudayaan memiliki kaitan erat dalam pembentukan karakter anak-anak bangsa. Namun masalahnya adalah dunia pendidikan dipenuhi dengan berbagai macam asumsi, paradigma, pemahaman dan konsep yang akan melatari kelahiran sebuah kebijakan praktis di lapangan.

Sebagai contoh, kalau pendidikan agama dianggap sebagai prioritas bagi pembentukan karakter anak bangsa, maka hal-hal yang terkait dengan unsur keagamaan akan menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan, seperti misalnya, mulai dari cara berpakaian, berpikir, belajar. Aka nada acara bacaan Alquran, baca Kitab Suci, rekoleksi, retret, pendalaman rohani, latihan ibadat dalam ritual keagamaan, bahkan nantinya pelajaran Agama akan dimasukkan dalam Ujian Nasional.

Prioritas pada unsur keagamaan terjadi karena keyakinan bahwa lemahnya moral bangsa ini adalah karena lemahnya iman dan keyakinan agama. Maka, unsur agama akan diberi tekanan. Namun masalahnya, apakah pembentukan karakter bisa secara sederhana diredusir pada praksis keagamaan seseorang? Lihat saja, dalam Idul Kurban kemarin, begitu banyak pejabat dan anggota DPR menyumbangkan hewan kurban. Bukankah mereka semua orang yang beriman? Tapi mengapa justru dari mereka muncul berbagai macam kasus korupsi yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia?

Jawabannya adalah pemahaman keagamaan yang diredusir pada persoalan ritual, namun dilepaskan dari konteks kehidupan sosial. Jadi, pemahaman agama hanya diredusir pada urusan pribadi, yang tidak terkait dengan kehidupan sosial. Maka, unsur ketidakadilan jarang menjadi bagian penting dalam penghayatan agama karena unsur ritual tata cara keagamaan lebih dipentingkan ketimbang praksis agama yang berkeadilan sosial, serta membela orang-orang miskin dan tersingkirkan.

Mutatis mutandis dengan kebudayaan. Tentu, ada banyak teori tentang kebudayaan. Konsep, paradigma, dan pandangan tentang apa itu kebudayaan tentu saja akan memengaruhi bagaimana kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan terkait dengan kebudayaan. Persis di sinilah yang membuat saya khawatir, karena saya melihat bahwa wakil menteri pendidikan yang mengurusi bidang kebudayaan tampaknya memahami kebudayaan hanya sebagai sebuah produk. Produk yang sudah jadi, dan dianggap baik serta adiluhung ini perlu dijaga, dikenalkan, dipraktekkan dalam lembaga pendidikan. Menjaga tradisi baik, tentu tidak ada salahnya. Yang saya khawatirkan, kita akan luput dalam menjawab tantangan zaman karena cara kita bertindak yang konservatif tidak akan berdaya menghadapi tantangan ke depan yang dinamis dan penuh perubahan.

Tradisional Konservatif

Lihat apa konsep Wamen yang mengurusi tentang kebudayaan seperti dilaporkan oleh para wartawan. Di sini saya mengutip beberapa saja.

"Minimnya akses muatan kebudayaan dalam kegiatan pendidikan tampak dari tidak adanya pilihan dalam pelajaran untuk mengambil mata pelajaran bahasa Batak dan Jawa. Begitu pula dalam ekstrakurikuler untuk menari juga belum disediakan di semua sekolah" (Antara News, 26/10).

"Kemungkinan yang bisa direalisasikan lebih dulu dan bisa terintegrasikan adalah siswa wajib mengunjungi museum," katanya.

Dalam ungkapan ini, kebudayaan sekedar dipahami sebagai proses pembelajaran bahasa, seperti bahasa Batak dan Jawa. Selain itu, kebudayaan juga dipahami sekedar sebagai kegiatan tradisional, seperti menari.

Menurut Wamendikbud Wiendu Nuryanti, pada tahap awal akan dilakukan pengkajian apakah kebudayaan akan masuk dalam pelajaran pilihan atau wajib melalui kegiatan lintas budaya. Selain itu, juga akan dikaji adanya kemungkinan pertukaran dari satu etnik ke etnik lain, dan adanya rancangan bagi siswa wajib mengunjungi museum.

Apa yang bisa ditarik dari pernyataan di atas? Selain pendekatan kebudayaan yang sifatnya konservatif tradisional, diskusi kebudayaan juga mengalami penyempitan pada sekedar pembelajaran dalam sebuah mata pelajaran, apakah itu berupa mata pelajaran wajib atau pilihan. Kebudayaan juga dipahami sekedar sebagai pertukaran antar etnik di Indonesia. Dan yang terakhir, pendekatan kebudayaan yang sifatnya tradisional konservatif tampak dalam keinginan wamenbud untuk mewajibkan siswa mengunjungi museum.

Kreatif dan inovatif

Beberapa indikasi dan pernyataan wamenbud ini memprihatinkan karena kebudayaan dipahami sekedar sebagai sebuah produk dan penghargaan atas tradisi semata. Pendekatan kebudayaan ini sangat kental dengan semangat tradisionalisme dan konservatisme.

Pendekatan kebudayaan yang tradisional dan konservatif tidak akan mampu mempersiapkan generasi muda Indonesia mengarungi ganasnya tantangan zaman ke depan yang cepat berubah dan membutuhkan sikap kreatif dan inovatif terhadap kebudayaan. Kita mesti mempersiapkan generasi muda untuk membangun kebudayaan baru, bukan sekedar menjaga tradisi dan produk lama kebudayaan bangsa.

Sikap kreatif dan inovatif terbentuk dari keinginan untuk mencipta secara baru demi tantangan baru. Sikap ini anti status quo. Sikap inilah yang mestinya dikembangkan dalam rangka pengembangan kebudayaan di Indonesia. Sekali lagi, kebudayaan tetap menjadi kata kunci pembentukan karakter anak bangsa. Namun, kebudayaan mesti dipahami secara lebih aktif, aktual, mencipta, membangun tatanan dan sikap-sikap baru. Sikap konservatif dan tradisionalis tidak akan mampu mengatasi tantangan ke depan yang dinamis dan cepat berubah.

Jakarta, 8 November 2011

lihat juga Rubrik Catatan Pendidikan Doni Koesoema A di www.pendidikankarakter.org

Alamat Palsu

2011-10-18T08:45:00.003+07:00

Kompas, 15 Oktober 2011

Doni Koesoema A

Para pengambil kebijakan pendidikan di negeri ini tampaknya harus belajar dari Ayu Ting Ting. Jangan sampai alamat yang mereka pegang untuk mengarahkan "ke mana" pendidikan nasional ternyata palsu.

Banyaknya kebijakan pendidikan yang dipilih semakin menunjukkan bahwa alamat yang mereka pegang benar-benar palsu. Kebijakan pendidikan itu salah arah dan tak sampai pada apa yang sebenarnya ingin dituju.

Pengambil kebijakan pendidikan tampaknya semakin kalap dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang kontroversial : baik terkait dengan Ujian Nasional maupun dengan pengembangan profesi guru. Yang terakhir, kebijakan menambah jam mengajar guru dari minimal 24 jam per minggu menjadi 27,5 jam per minggu mendadak sontak menimbulkan protes para guru.

Dibatalkannya UU Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi dan dimenangkannya tuntutan para penyelenggara pendidikan swasta atas kata dapat menjadi wajib yang mendiskriminasi sekolah swasta jelas menunjukkan bahwa kalangan legislatif tak memahami dinamika yang terjadi dalam dunia pendidikan. Anggota yang legislatif yang membuat undang-undang tentang pendidikan tak punya kompetensi memadai sehingga produk hukum yang dibuat dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Jika diteruskan dan dijadikan dasar sebagai cara bertindak dalam pengaturan kebijakan pendidikan nasional di tingkat yang lebih rendah, cacat hukum di tingkat undang-undang akan melahirkan kebijakan yang distorsif, tak adil, dan malah meremehkan keberadaan dunia pendidikan dan eksistensi pendidik sendiri.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, peran guru sebagai evaluator bagi kinerja siswa telah dikebiri dalam kebijakan ujian nasional yang memandulkan kinerja guru. Diskriminasi atas peran sekolah swasta juga terjadi. Negara lebih memperhatikan sekolah negeri ketimbang sekolah swasta dalam pembiayaan pendidikan. Demikian juga dalam penentuan kuota sertifikasi guru. Ada ketakadilan dalam penentuan kuota sertifikasi antara guru negeri dan swasta.

Sekarang persoalan jam mengajar guru, yang sebenarnya sudah tak adil, justru diperberat lagi dengan adanya peraturan minimal menjadi 27,5 jam tatap muka per minggu. Jam mengajar guru minimal 24 jam ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009.

Banyak guru yang tak dapat memenuhi minimal mengajar 24 jam per minggu. Ini terjadi karena perbedaan alokasi jam mengajar antarmata pelajaran. Jumlah jam yang tersedia selama satu nminggu tak akan mungkin dipenuhi oleh guru yang mengampu mata pelajaran dengan alokasi kecil, seperti Olahraga, Geografi, dan Agama. Alokasi 24 jam tatap muka per minggu bisa dipenuhi apabila sekolah memiliki lebih banyak kelas paralel.

Ketidakadilan

Aturan minimal 24 jam tatap muka per minggu saja sudah merupakan kebijakan yang tak adil. Kaetakadilan pertama terjadi karena pekerjaan guru hanya dinilai dari yang ia ajarkan di depan kelas. Kegiatan lain yang dilakukan guru di luar jam mengajar di kelas---seperti memberi remedial teaching, koreksi, membuat soal, mendesain program pembelajaran---tidak dihitung sebagai pekerjaan guru.

Apalagi sekarang malah mau ditambah menjadi 27,5 jam per minggu. Kebijakan ini tidak hanya menegaskan kebutaan para pengambil kebijakan pendidikan, tetapi semakin mengukuhkan keyakinan bahwa mereka sesungguhnya tak peduli terhadap pengembangan kualitas pendidikan nasional. Orang-orang seperti itu tidak layak menduduki posisi pemimpin yang menentukan maju mundurnya sebuah bangsa.

Kedua, sangat tidak adil dan melukai hati para guru dan pendidik ketika pekerjaan mereka selama sebulan hanya dihitung dan dibayar berdasarkan jam yang mereka lakukan selama seminggu. Jadi, gambaran kasarnya begini. Guru bekerja selama satu bulan, tetapi gaji yang mereka terima hanyalah untuk seminggu bekerja. Para pengambil kebijakan mestinya segera sadar bahwa kebijakan yang mereka buat tersebut sangat melukai, tidakk adil, serta tidak menghargai profesi guru.

Kalau mau bersikap adil, mestinya jam mengajar guru itu dihitung secara penuh selama satu bulan. Jadi gaji guru tidak hanya dihitung berdasarkan jam mengajar selama seminggu. Apabila guru mengajar tatap muka selama 24 jam per minggu, itu berarti selama satu bulan dia melakukan 96 jam tatap muka. Dari 96 jam mengajar yang dilakukan selama satu bulan penuh, hanya 24 jam yang dihargai. Bagaimana dengan jumlah tatap muka guru tersisa yang 72 jam? apakah ada penghargaan pemerintah terhadap sisa jam mengajar yang 72 jam tersebut?

Mestinya pemerintah segera menyadari bahwa kebijakan jam mengajar guru yang telah ditetapkan itu sangat tidak manusiawi, tidak adil, dan melecehkan pekerjaan guru. Berbagai macam kebijakan pendidikan, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa anggota legislatif membuat undang-undang tanpa didasari niat baik dalam mengembangkan dunia pendidikan.

Aturan dibuat asal-asalan, diskriminatif, dan tidak adil. Itu justru malah membuat negara ini menjauh dari tujuan semula, yaitu membawa masyarakat Indonesia adil, makmur, dan berkeadilan di mana masyarakatnya menjadi kian cerdas dan bermartabat.

Jangan-jangan alamat yang dipegang para pengambil kebijakan pendidikan tersebut ternyata alamat palsu sehingga pendidikan nasional tak akan sampai pada tujuannya. Kepalsuan dalam dunia pendidikan hanya akan melahirkan ketidakadilan, frustrasi, dan pelecehan terhadap martabat para guru. Kepalsuan membuat tujuan pendidikan nasional tak akan tercapai. Ayu Ting Ting dengan alamat palsunya sesungguhnya menelanjangi kedunguan para pengambil kebijakan pendidikan karena mereka tak tahu lagi mau dibawa "ke mana" nasib para guru dan dunia pendidikan di negeri ini.

Doni Koesoema A, Pemerhati Pendidikan

www.pendidikankarakter.org

foto:laguterbaru-net

Mengkritisi Kebijakan Pendidikan Nasional

2011-07-19T08:25:00.003+07:00

Judul: Mengkritisi Kebijakan Pendidikan Nasional - Menemukan
Pijar Harapan Bagi Perjalanan bangsa
Pengarang: Doni Koesoema A
Tahun terbit: 2011 (edisi e-book)
Penerbit: Agora Education & www.pendidikankarakter.org
Jumlah Hal.: 217

Menemukan Pijar Harapan...

Di balik setiap kekelaman, pastilah ada pijar cahaya. Mungkin, dua sisi inilah yang menjadi pergulatan hidup bagi seorang pendidik, guru, dan mereka yang cinta pada dunia pendidikan. Di balik kekelaman atmosfer kebijakan pendidikan nasional, para pendidik tetap diharapkan setia, konsisten, dan tidak ikut menjadi kabur dalam menghayati panggilan luhurnya dalam masyarakat.

Menemukan pijar harapan di balik sisi gelap kebijakan pendidikan nasional adalah pesan utama dari buku ini. Sebab, hidup dalam dinamika kultur pendidikan seperti ini, guru ibarat hidup dalam kesunyian, tanpa suara, dan bisa jadi juga tanpa kekuatan. Sunyi, karena keramaian suasana kelas, hiruk pikuk persekolahan, dan elan vital serta kegairahan dalam mengajar seringkali tidak pernah terpublikasi keluar. Apa yang terjadi di dalam kelas adalah menjadi pengalaman personal guru. Sementara, profesi ini sesungguhnya tidak pernah lepas dari berbagai macam konflik kepentingan dan pengawasan dari dunia di luar kelas itu sendiri. Justru di dalam kesunyian profesinya, jalinan interaksi yang dihadapi oleh guru sangatlah kompleks. Selain itu, profesi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berada di dalam jalinan relasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang senantiasa berebut pengaruh mendefinisikan citra guru di tentang masyarakat.

Kegelisahan, pergolakan, pemikiran dan kritik yang ada dalam buku ini adalah pergolakan seorang yang pernah menjadi guru, pendidik, sekaligus akademisi, yang di satu sisi memahami apa yang terjadi di dalam kelas, namun serentak menyadari adanya berbagai macam persoalan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja seorang guru dalam level nasional. Karena itu, buku ini menjadi sumbangan yang berharga, paling tidak menjadi sebuah catatan dan kesaksian dari sudut pandang guru, sebagai pendidik, sekaligus sebagai warga Negara yang merindukan cerdasnya anak-anak bangsa ini.

Buku ini merupakan butir-butir perenungan pribadi penulis yang telah dipublikasikan di berbagai media masa sejak sepuluh tahun terakhir. Artikel dalam buku ini dibagi dalam tema-tema terpisah yang ditata kronologis berdasarkan waktu penerbitan. Pembagian tema dalam buku ini adalah sebagai berikut: profesionalisme guru (Bagian 1), kebijakan pendidikan (Bagian 2), evaluasi pendidikan (Bagian 3), pedagogi pendidikan (Bagian 4), tentang intelektual (Bagian 5), keluarga (Bagian 6) dan kurikulum (Bagian 7). Buku ini bisa dibaca per tema maupun per artikel secara sendiri-sendiri, agar pembaca memperoleh gambaran betapa persoalan pendidikan nasional kita begitu kompleks, menantang, dan mengajak semua pihak untuk mendengarkan apa yang ada dalam hati, pikiran, dan harapan penulis, yang adalah seorang guru, pendidik, dan akademisi.

Mengikutinya secara kronologis, bisa membuat kita menyadari bagaimana dinamika dan persoalan yang dihadapi oleh guru dan bangsa ini selama satu dasawarsa terakhir. Memahami konteks, kiranya penting untuk memahami artikel-artikel dalam buku ini, sebab konteks waktu serta pokok persoalan yang dibahas tidak terjadi dalam ruang hampa. Sedangkan, cercahan pemikiran, inti gagasan dan nilai yang terkandung dalam tiap artikel ini tetap relevan hingga hari ini. Bahkan, beberapa butir perjuangan yang disuarakan dalam buku ini, seperti perjuangan perbaikan nasib guru, perubahan kebijakan pendidikan nasional, dikembalikannya kegairahan belajar pada posisinya yang tepat kiranya menjadi tantangan yang tidak mudah bagi guru, maupun para pengambil kebijakan pendidikan nasional.

Buku ini, di satu sisi berisi harapan ke depan akan adanya cahaya cerah perubahan bagi pendidikan nasional kita, namun di sini lain, menjadi cermin untuk memahami kedalaman makna profesi sebagai guru, juga sebagai politisi yang mestinya melayani kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan golongan. Berbagai macam persoalan yang muncul, pada hakekatnya adalah sebuah sarana kritik diri, sekaligus sebuah cambukan agar mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik itu guru, masyarakat, maupun pemerintah, sama-sama mau membuka diri, dan memulai perjalanan baru bagi lapangnya harapan perbaikan dalam dunia pendidikan kita.

Semoga, kumpulan artikel yang terdokumentasikan dalam buku ini dapat menjadi kesaksian tertulis perjalanan sejarah pendidikan nasional kita, membuat kita semakin memahami dinamika dan pokok persoalan kebangsaan yang dihadapi. Bahkan, dalam beberapa hal, buku ini menawarkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan baik oleh para guru sendiri, maupun pemerintah terkait dengan kebijakan pendidikan nasional.

Doni Koesoema A

Suara Kritis Jangan Pernah Mati

2011-04-09T11:29:00.000+07:00

Tajuk Kompas hari ini (9/04) yang berjudul Jangan Bingungkan Sekolah menggelitik untuk ditanggapi. Ada beberapa kalimat yang membuat saya, sebagai kritikus pendidikan, terutama yang selalu mengkritik kebijakan UN, terkena, dan saya mau memberikan tanggapan atas pembelaan saya.

Kebijakan yang tidak bijaksana

Pernyataan pertama Tajuk KOMPAS yang ingin saya tanggapi, saya kutip, “Repotnya, pernyataan berseliweran ditangkap media sebagai sikap kritis. Sikap kurang kritis media membuat yang terlibat langsung urusan sekolah bingung.”

Kalimat ini seolah mengindikasikan bahwa media kurang bersikap kritis dan memuat apa saja komentar dan tanggapan orang, dalam hal ini, yang dianggap sebagai kritikus pendidikan. Dan komentar yang dimuat ini membuat bingung pelaku pendidikan di lapangan. Ini adalah pernyataan aneh yang kesimpulannya tidak memiliki dasar. Mengapa pernyataan kritis berseliweran membingungkan praktisi pendidikan di lapangan? Saya mendengarkan banyak keluhan dari beberapa guru dan sekolah tentang kebijakan UN 2011, dan ternyata mereka bingung bukan karena pernyataan para kritikus pendidikan tentang UN, melainkan karena sosialisasi mepet, dan kriteria penilaian kelulusan, selain nilai UN yang yang memasukkan nilai rapor dan Ujian Akhir Sekolah itulah yang membuat bingung sekolah. Bahkan di surat pembaca KOMPAS pernah seorang siswa menuliskan keberatan mereka atas kebijakan ini. Mengapa kebijakan ini membingungkan?

Pertama karena sekolah tidak mengantisipasi penggunaan nilai rapor dan UAS. Nilai rapor telah jadi, dan tidak bisa diubah-ubah, sedangkan yang masih bisa diantisipasi adalah nilai Ujian Sekolah. Maka, sudah ada beberapa sekolah yang mencoba ‘bermain’ untuk menyiasati kelulusan siswa dengan cara mendongkrak nilai UAS setinggi-tingginya, agar siswa tetap dapat lulus. Kebijakan perubahan kriteria kelulusan sekolah dengan sistem seperti ini telah memaksa para kepala sekolah untuk ‘bermain’ secara halus untuk mengkatrol nilai siswa. Apa arti fenomena ini?

Artinya fenomena ini adalah bahwa kebijakan pendidikan nasional tentang UN, yang diumumkan secara mengkal, tidak matang karena sosialisasi informasinya buruk, telah membuat para guru dan pendidik untuk berbuat sesuatu yang secara moral tidak dapat dibenarkan dalam dunia pendidikan. Artinya pula, bukan karena kritikus pendidikan memberikan banyak argument pro kontra, sehingga pelaku pendidikan di lapangan bingung. Yang membuat bingung justru kebijakan pendidikan dari pemerintah tentang UN itu sendirilah yang menjadi akar penyebabnya. Perubahan kriteria penilaian seperti itu tidak bisa disosialisasikan hanya dua bulan sebelum UN. Minimal satu tahun sebelum UN perubahan kriteria penilaian itu HARUS diinformasikan kepada pemangku kepentingan. Jadi, saya tidak sependapat dengan pendapat tajuk Kompas yang mengatakan, “Kebijakan itu adalah jalan tengah yang bijaksana dan bijak”. Kebijakan itu justru tidak bijaksana dan bijak.

Pro kontra biasa di alam demokrasi

Pernyataan kedua yang ingin saya tanggapi adalah ini. “Acara tahunan sekitar Maret dan Juni itu jangan kita perkeruh dengan pernyataan pro dan kontra terus tidaknya UN.” Pernyataan pro kontra tentang UN tidak akan memperkeruh dunia pendidikan, justru pernyataan itu menunjukkan ada suara-suara yang patut di dengarkan oleh Pemerintah, dan suara mereka perlu juga diakomodasi oleh media sebagai pilar keempat Negara Demokratis. Pro dan kontra tetap akan ada selama kebijakan UN dari pemerintah tidak mengakomodasi tuntutan perubahan yang disampaikan masyarakat, terutama kalangan akademisi, praktisi pendidikan dan kritikus pendidikan.

Adalah memang benar, apa yang disampaikan dalam Tajuk bahwa UN yang bocor tidak memiliki alasan kuat untuk menghapus UN. Delivery UN yang bocor, yang tidak sesuai standar prosedur operasi bagi sebuah evaluasi standar, jelas akan membuat semua tujuan yang akan dicapai tidak terlaksana, dan validitas Nilai UN tidak dapat memotret apa yang sesungguhnya mau dipotret. Memperbaiki pelaksanaan, tentu adalah solusi yang baik dan benar, karena kebocoran soal dalam bentuk apapun akan membuat validitas penilaian UN itu nol, alias hasil nilai itu tidak dapat dipakai sebagai perangkat mengukur apa yang mau diukur.

Namun, persoalan UN bukanlah sekedar bocor atau tidak. Di sana ada satu hal fundamental yang selama ini tidak pernah dianggap pemerintah sebagai penting, sehingga perubahan kebijakan apapun tentang UN tetap akan bermasalah, yaitu adanya sistem veto UN tentang kelulusan siswa. High Stakes testing, seperti UN memperlukan syarat dan kondisi yang relatif sama, di mana setiap peserta didik memperoleh pengalaman dan kesempatan belajar yang sama. Logika standardisasi adalah kalau standarnya sama, maka kualitas pendidikan akan meningkat. Namun, mereka lupa, bahwa standardisasi evaluasi harus disertai standardisasi minimal pengalaman belajar siswa. Kalau siswa tidak pernah belajar bahasa Inggris melalui listening, karena sekolah tidak memiliki lab bahasa, dan pada saat UN siswa harus mengerjakan UN melalui listening, kebijakan pemerintah seperti ini telah berlaku tidak adil bagi sekolah-sekolah yang standard sarana dan prasarana masih jauh. Karena itu, logika standardisasi yang seolah-olah dengan adanya evaluasi standard meningkatkan kualita pendidikan itu sebenarnya tidak seluruhnya benar. KOMPAS mestinya dapat melihat hal fundamental ini. Yang dipermasalahkan para kritikus pendidikan adalah persoalan tujuan UN dan Ketidakadilan yang terjadi dalam diri siswa dan sekolah miskin sebagai akibat dari kebijakan UN ini.

Tujuh tahun tanpa perubahan

Sejak tahun 2004 saya sudah secara terus menerus mengkritik kebijakan UN. Namun tujuh tahun telah berlalu dan saya tidak melihat adanya perubahan signifikan tentang kebijakan UN ini. Apakah pemerintah benar-benar sudah tuli dan tidak mau mendengarkan lagi kritikan dari akademisi dan pemerhati pendidikan Indonesia, yang adalah juga suara rakyat Indonesia?

Coba lihat sekilas apa yang sudah saya sampaikan untuk perbaikan dunia pendidikan terutama tentang Ujian Nasional. Artikel saya yang berjudul Aplaus palsu teater pendidikan nasional (Kompas, 19/06/2004) merupakan artikel opini yang pertama kali saya tulis untuk mengkritik kebijakan pemerintah tentang Ujian Nasional (UN). Hasil UN adalah seperti aplaus palsu sebab katrolan nilai terjadi secara nasional. Terlalu banyak siswa yang tidak lulus.

Dua tahun setelah itu muncul artikel lain dengan judul Generasi penjual rujak (Kompas, 27/06/2006) yang merupakan balada kisah si Sari, seorang siswa di Surakarta yang tidak lulus UN. Ia terpaksa berjualan rujak untuk dapat membeli materi ujian kejar paket C. Pemerintah bilang ujian kejar paket C gratis, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka harus tetap membeli buku-buku materi yang akan diujikan dalam kejar paket C. Ironisnya, setelah dua tahun berlalu dari ketidaklulusan Sari, adik Sari, Della, perempuan lincah dan energik itu juga bernasib sama. Ia juga tidak lulus UN. UN telah melahirkan tradisi keluarga yang gagal. Serta melahirkan cemooh sosial atas keluarga tersebut karena memiliki tradisi buruk sebagai korban UN.

Setelah itu berturut-turut keluar artikel saya berjudul Menggadaikan etika profesi (Kompas, 14/03/2007) dan Kanon moral Komensky dan UN (Kompas, 26/04/2007) tentang kehancuran moral guru akibat kebijakan UN, Ironi pendidikan dari Trunyan (Kompas, 18/07/2007) yang mengkritik sia-sianya diadakan UASBN untuk SD. Desa Trunyan adalah sebuah ironi sebab sebagai tempat utama kunjungan wisatawan, penduduk kampung di desa itu tetap miskin, dan anak-anak tidak bisa melanjutkan ke sekolah SMP karena tidak ada sekolah SMP. UN jelas tidak ada artinya bagi mereka. Ketidakadilan dalam pendidikan (Kompas, 29/11/2007), UN harus dihentikan (Kompas,30/04/2008) dan yang terakhir Sepuluh Kesesatan UN (Media Indonesia, 06/05/2008). Setelah tulisan yang terakhir, yang terdengar kasar dan keras itu, saya berhenti menulis tentang UN karena saya menganggap pemerintah telah berkepala batu, bertelinga besi, dan bernurani baja, yang sudah tidak MAU lagi mendengar kritikan dari warganya.

Berbagai macam kritik dan masukan tentang kebijakan UN tampaknya tidak menggugah dan menggelitik hati para pengambil kebijakan untuk mengevaluasinya. Bahkan ketika pengadilan telah mengabulkan tuntutan warga negara yang menjadi korban kebijakan UN, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, pemerintah pun tetap maju tak gentar melaksanakan kebijakan yang sesungguhnya lebih banyak memberikan dampak negatif dan merusak dunia pendidikan daripada mengembangkannya. Kebijakan pendidikan tentang UN lebih banyak mendasarkan diri pada kepentingan politik daripada nilai-nilai pedagogis. Pemaksaan kebijakan UN tanpa mau mendengarkan aspirasi dari warga negara merupakan sebuah praktek politik otoriter yang tidak demokratis.

Dan saya khawatir, KOMPAS yang merupakan media nasional terbesar, mulai menganggap nyinyir dan sepi atas komentar dan kritikan para pemerhati pendidikan, terutama terkait dengan kebijakan UN. Semoga pendapat saya ini salah. Dan saya senang kalau pendapat saya ini salah. Maju terus dunia pendidikan di Indonesia. Suara kritis, jangan pernah mati!

Menumbuhkan Keutamaan Kewarganegaraan

2011-02-22T14:11:00.000+07:00

Doni Koesoema A

Penyakit gampang menghunus pedang, melempar batu, membakar harta benda orang lain, dan menghabisi nyawa pelaku kejahatan merupakan tindakan tercela dalam masyarakat beradab yang demokratis.

Apalagi penganiayaan dan pembunuhan karena perbedaan keyakinan (agama, politik, moral), ini benar-benar pelecehan terhadap martabat manusia yang dari sono-nya dibekali oleh Sang Pencipta kemampuan untuk berkeyakinan. Dunia pendidikan seharusnya tertantang untuk menumbuhkan keutamaan warga negara yang beradab dan demokratis. Inilah salah satu tantangan besar pendidikan karakter.

Netralitas negara

John Rawls, penganjur liberalisme politik, mengatakan bahwa negara yang demokratis mestinya hanya bertindak melalui prinsip-prinsip yang dapat dijustifikasi dan diterima oleh seluruh warga negara, mengacu pada apa yang disebut sebagai overlapping consensus berkaitan dengan norma-norma dan prioritas bagi kebijakan lembaga politik, sosial, dan ekonomi. Terhadap persoalan moral kontroversial, apalagi berkaitan dengan keyakinan iman di mana overlapping consensus tidak terdapat, negara mesti bersikap netral.

Liberalisme politis Rawls menyatakan bahwa sekolah umum, baik yang dikelola negara maupun masyarakat, mesti meng- arahkan peranan mereka dalam pengembangan pendidikan karakter pada penumbuhan keutamaan warga negara agar dapat menopang lembaga dan kultur demokratis. Hal ini penting karena anggota masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang agama, paradigma moral, ideologi politik, dan tradisi kebudayaan yang berbeda-beda, dan sering kali mereka memiliki ketidaksepakatan pemahaman konseptual tentang kebaikan (good).

Untuk itu, masyarakat demokratis mesti mencari titik temu dan bekerja sama mencari kese- pakatan yang dapat diterima oleh semua tanpa mengesampingkan keyakinan pribadi mereka.

Sama tapi berbeda

Demokrasi Rawls secara filosofis bisa dimengerti karena mengukuhkan pandangan egalitarian bahwa manusia diciptakan sama. Karena itu, kerja sama dalam masyarakat demokratis mesti mengabaikan perbedaan latar belakang keyakinan, baik agama, politik, moral, maupun tradisi kebudayaan yang mereka miliki. Di sini, manusia melangkah pada ranah komunikasi yang dapat disepakati oleh semua orang melalui apa yang ia sebut sebagai penalaran publik. Dalam masyarakat demokratis, penalaran publik hadir dalam sebuah lembaga semacam Mahkamah Konstitusi.

Dari segi ini, baik presiden, komunitas religius mayoritas, maupun mayoritas masyarakat tidak dapat menentukan kesepakatan sendiri tanpa ditengahi oleh lembaga penalaran publik ketika menentukan hak asasi warga negara, terutama terkait hak-hak konstitusional esensial dan keadilan dasar.

Demokrasi Rawls secara konseptual memperkukuh tesis bahwa manusia diciptakan tanpa perbedaan. Manusia diciptakan sama, yaitu sama-sama diciptakan telanjang, memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan dirinya sendiri, baik kepercayaan, keyakinan iman, tradisi budaya, maupun religi.

Namun, meski manusia dilahirkan sama, preferensi dan keinginan individu berbeda karena sejarah dan pengalaman individu berbeda. Itu semua terbentuk melalui sosialisasi, akuisisi, kompromi, negosiasi, dan edukasi yang dialami sejak kecil. Jadi, perbedaan adalah kodrat dalam kehidupan itu sendiri.

Kegagalan negara

Kegemaran masyarakat menghunus pedang untuk menganiaya kelompok minoritas mesti dipahami sebagai kegagalan negara dan lembaga pendidikan dalam mendidik anggotanya. Pendidikan mestinya membentuk individu sebagai pribadi berkarakter, yang mampu mengembangkan potensi intelektual secara adekuat, kritis, bertanggung jawab.

Bahwa kelompok mayoritas—baik yang menguasai aparat ideologis-teologis (agamawan), ideologis-politis (politisi), maupun para penunggang liar kepentingan teologis, politis, dan ekonomis—menguasai berbagai macam sumber (kekuasaan, agama, politik, dan fisik), tidak berarti mereka punya hak dan dibenarkan secara moral mengganyang kalangan minoritas.

Menumbuhkan keutamaan kewarganegaraan hanya bisa tumbuh jika lembaga pendidikan benar-benar menanamkan arti perbedaan dalam akal, hati, dan jiwa setiap individu. Mengajarkan dan menyadarkan bahwa individu adalah pribadi yang unik dan berbeda merupakan sebuah keharusan. Kodrat manusia sebagai makhluk yang luhur dan bebas itu sama.

Pendidikan karakter mesti menumbuhkan rasa hormat atas perbedaan dan rasa keadilan dengan cara melindungi dan membela mereka yang lemah, kecil, minoritas, tertindas, dan terpinggirkan. Bukan karena mereka miskin atau kecil, melainkan karena mereka adalah sama-sama makhluk yang bermartabat.

Doni Koesoema A Konsultan Pendidikan

Dimuat di KOMPAS, 22 Februari 2011

Kebebalan Moral Penguasa

2011-02-22T14:00:00.000+07:00

Oleh Doni Koesoema A

Belum selesai kasus Gayus, keluhan gaji Presiden, sekarang muncul buku-buku tentang SBY dalam paket sumbangan buku sekolah. Lebih lagi, dana yang digunakan adalah Dana Alokasi Khusus yang mestinya dipergunakan demi pengembangan pendidikan. Alih-alih menyediakan buku bermutu, dana rakyat ini dipakai untuk promosi politik gratis bagi pemilih muda. Pengurus negeri ini sudah benar-benar lupa tugas mereka sebagai pelayan rakyat. Ranah penting sekolah pun dirusak demi dagangan politik murahan!

Entah sengaja atau tidak, entah sesuai dengan penggunaan dana alokasi khusus, kehadiran buku-buku tentang SBY merusak rasa keadilan masyarakat, melecehkan lembaga pendidikan dan menunjukkan kebebalan moral para pengurus negeri.

Keadilan ternoda

Kehadiran buku-buku tersebut merusak rasa keadilan karena di tengah terpuruknya dunia pendidikan yang sering diacak-acak dengan pengambilan kebijakan pendidikan dadakan, yang mengacaukan seluruh dinamika pembelajaran di sekolah, pemerintah atau ’oknum’ pemerintah lebih suka memancing di air keruh untuk mencari keuntungan bagi diri dan kelompoknya.

Sementara perhatian pada pengembangan dunia pendidikan jangka panjang diabaikan, seperti kebijakan UN yang tidak pernah dipikirkan secara jauh dan visioner, demi kepentingan politik kelompok kepentingan sempit mereka rela mengobok-obok sekolah dengan membombardir buku-buku tentang SBY. Sasarannya jelas, anak-anak SMP, khususnya kelas IX adalah pemilih muda potensial dalam pemilu 2014. Jika demi kepentingan politiknya mereka bisa memikirkan jangka jauh, kenapa tidak dalam dunia pendidikan?

Ketidakadilan itu terjadi karena hanya kelompok kepentingan tertentu, yang memiliki kepentingan dan kekuasaan dapat mengobok-obok sekolahan. Alasan bahwa buku-buku tersebut telah lolos sebagai buku pengayaan yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, tidak dapat menjadi pembenaran bahwa buku-buku tersebut beredar di sekolah. Alasan-alasan itu mengecilkan arti buku-buku pendidikan lain, seperti buku ensiklopedi, kamus pengetahuan, seri-seri ilmu pengetahuan, yang lebih dibutuhkan bagi pengembangan pendidikan. Dana rakyat itu untuk pengembangan pendidikan, bukan untuk promosi citra politik figur tertentu.

Melecehkan sekolah

Kehadiran buku-buku SBY juga melecehkan lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan sudah tidak lagi dianggap sebagai ruang penting bagi pembentukan generasi bangsa yang cerdas, terbuka, dan berhak memperoleh semua informasi penting yang relevan dengan tahap perkembangan pendidikannya. Pengetahuan anak-anak dibatasi, atau diarahkan serta disempitkan pada gambaran figur tertentu.

Selain itu, lembaga pendidikan tidak ubahnya sebagai sebuah pasar, di mana kelompok politik bisa berkampanye secara gratis dengan mempergunakan struktur, kultur, dan kekuasaan yang dimilikinya atas lembaga pendidikan. Kampanya terselubung seperti ini membuat lembaga pendidikan bukan menjadi lembaga pencerahan, melainkan menjadi lembaga indotrinasi, dengan mengarahkan pengetahuan, pemahaman, tentang kehidupan politik masyarakat pada satu aliran politik tertentu.

Kebebalan moral

Kebebalan moral para pengurus negeri semakin kentara ketika mereka mempergunakan kekuasaan yang dimiliki, entah itu kekuasaan politik, uang, dan kewenangan pengambilan kebijakan yang telah bekerjasama dengan makelar politik dalam rangka mencari pemilih muda potensial 2014. Mereka bebal secara moral karena kepentingan perbaikan dunia pendidikan jangka panjang tidak mereka perhatikan, sebaliknya kepentingan politik jangka panjang merekalah yang mereka kejar.

Kita ingat, sampai sekarang sosialisasi peraturan Ujian Nasional saja belum tersebar ke seluruh negeri, sementara UN semakin mendekat. Kebijakan Ujian Nasional tidak dapat dibuat seperti orang main sulap atau dadu yang tinggal dilempar lalu tahu angkanya berapa. Kebijakan pendidikan nasional mesti dipikirkan jangka panjang.

Bahkan mestinya, sekarang ini, pemerintah mesti sudah memikirkan dan mengeluarkan kebijakan tentang Ujian Nasional yang akan berlaku pada tahun 2012. Dunia pendidikan bekerja berdasarkan ritme yang pelan tapi pasti, dan tidak dapat diobok-obok dengan kebijakan yang dikeluarkan secara mendadak, sebab akan memengaruhi seluruh dinamika pendidikan dan pengajaran di kelas.

Pemerintah mesti segera memperbaiki citranya dalam dunia pendidikan jika sungguh-sungguh ingin mengadakan perbaikan pendidikan bagi negeri ini. Citra itu bisa diperbaiki melalui pembuatan kebijakan pendidikan jangka panjang. Yang mendesak adalah kebijakan tentang UN yang masih menjadi duri dalam daging bagi dunia pendidikan. Sementara itu, secepatnya pemerintah harus tegas bertindak untuk mengusir para pedagang politik yang saat ini mengobok-obok sekolah dengan dagangan buku mereka.

Buku-buku politik itu sungguh melanggar rasa keadilan masyarakat, melecehkan lembaga pendidikan, dan menjadi tanda kebebalan moral para pemimpin bangsa, yang justru memperburuk citra mereka di mata anak-anak muda. Buku-buku SBY mestinya segera ditarik dari peredaran di sekolah-sekolah kita!

Doni Koesoema A. Konsultan Pendidikan

Dimuat di KOMPAS, 28 Januari 2011

Mengembalikan Kehormatan Guru

2010-12-08T17:43:00.000+07:00

Kompas, 26 November 2010
Oleh Doni Koesoema A

Tak pernah ada dalam sejarah bangsa ini profesi guru begitu terpuruk di mata masyarakat seperti saat ini.

Seringnya guru mogok mengajar karena berdemonstrasi, citra guru yang rusak karena tuntutan ujian nasional, dan kebijakan pendidikan yang abai terhadap pengembangan profesional guru hanya beberapa kenyataan yang menunjukkan betapa kehormatan guru telah hilang. Mengembalikan kehormatan guru tak lagi bisa ditawar untuk menyelamatkan masa depan negeri ini. Tugas itu tak ringan dan memerlukan kerja sama banyak pihak sesuai cakupan tanggung jawab mereka. Hanya dengan pendekatan utuh dan sinergilah, kita dapat mengembalikan kehormatan guru.

Tiga sisi

Persoalan guru bisa diurai dengan melihatnya dari tiga sudut pandang: guru, negara, dan masyarakat. Pertama, persoalan yang penting direfleksikan oleh guru adalah bagaimana mereka tetap memiliki inspirasi pribadi yang memberi landasan nilai, makna bagi perkembangan dirinya sebagai guru. Inspirasi adalah sumber kekuatan, berupa nilai, prinsip pendidikan, dan tujuan hidup yang diyakini sebagai dasar bagi pengembangan panggilan pribadinya sebagai guru.

Memiliki inspirasi yang kuat sebagai guru berarti bahwa di tengah menumpuknya tugas rutin, guru tak pernah boleh kehilangan idealismenya sebagai pembelajar. Rutinitas dan keteraturan adalah ciri pendidikan formal. Persoalan seperti tugas administrasi, membuat silabus, satuan pelajaran adalah bagian dari kinerja guru. Oleh karena itu, beres secara administratif saja belum cukup. Lebih dari itu, mampu merefleksikan dasar terdalam panggilan sebagai guru bisa menjadi sumber rohani yang memungkinkan guru tetap menemukan makna di tengah tantangan dan kesulitan.

Memiliki inspirasi sangat penting sebab dengan itu, guru dapat mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan sebagai pengajar. Kebebasan adalah dasar dari pengembangan bermutu setiap profesi. Jika inspirasi tak ada, guru bisa kering nilai dan tanpa makna menjalani panggilan sebagai guru. Bahkan, guru bisa terpuruk sekadar jadi tukang yang melakukan sesuatu karena disuruh atau diperintah orang lain, atau sekadar taat aturan.

Tentu guru tak bisa bertindak seenak sendiri tanpa aturan yang sesuai dengan prosedur. Negara, dalam hal ini pemerintah, telah memberi rambu hukum dan peraturan yang membatasi profesi guru. Mengembalikan kehormatan guru tak mungkin terjadi secara efektif dan sistematis tanpa campur tangan negara.

Ruang kebebasan guru

Oleh karena itu, persoalan kedua yang mendesak dibuat oleh pemerintah untuk mengembalikan kehormatan guru adalah diberikannya ruang bagi guru untuk melaksanakan kebebasan profesionalnya sebagai guru dan pendidik. Ruang ini selama ini telah direnggut oleh UN. Pendidikan yang merupakan komunikasi antara anak didik dan guru jadi sebuah komunikasi teknis dan instrumental karena tak ada lagi keautentikan suasana pembelajaran yang terenggut karena tuntutan UN. Kehormatan guru tak akan pulih dengan efektif jika polemik seputar kebijakan UN tidak diselesaikan.

Negara memang telah memberi peraturan dan rambu untuk menyeleksi siapa saja yang layak dan pantas mengajar di depan kelas melalui peraturan perundang-undangan, terutama lewat sertifikasi. Namun, perlindungan atas profesi guru—negeri dan swasta—belum terjadi secara sinergis. Melindungi profesi guru dari terabasan berbagai kepentingan di luar dunia pendidikan, yang sering kali mempolitisasi guru, adalah hal yang mendesak.

Hal ketiga yang bisa membantu guru menemukan kembali kehormatan adalah tanggung jawab masyarakat sebagai rekan kerja utama para guru di sekolah, terutama orangtua. Mau tak mau, harus diakui, sekolah kita banyak diintervensi oleh orangtua dan masyarakat yang arogan, yang menganggap sekolah mesin produksi untuk memintarkan anak. Bahkan, ada yang sekadar menganggap sekolah lembaga pemberi ijazah. Mental dagang itu ada di masyarakat kita, dan guru harus berhadapan dengan kultur yang tak kondusif ini.

Mental dagang seperti tak mau terlibat dengan pendidikan anak karena sudah bayar mahal sekolah serta mental korup yang ada dengan membeli nilai atau ijazah adalah hal yang merugikan anak dan melecehkan martabat guru.

Namun, tak jarang juga mental dagang itu ada dalam diri guru sendiri. Gejala jual beli soal dan jawaban ujian, lobi orangtua untuk memperoleh nilai baik untuk anaknya dengan cara ”membeli” guru pun, sering juga tak disadari guru sebagai bagian yang sesungguhnya merusak martabatnya sebagai guru. Masyarakat perlu sadar bahwa kehormatan guru bisa pulih jika masyarakat membantu menciptakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan guru dan anak didik. Tanpa bantuan masyarakat, pendidikan di sekolah tak akan berkesinambungan.

Mengembalikan kehormatan guru adalah hal mendesak. Tindakan yang bisa dibuat mesti sinergis dan simultan, serentak bersama-sama tiga pihak yang berkepentingan dengan pulihnya kehormatan dan martabat guru itu sendiri: guru, masyarakat, dan negara. Hari Guru Nasional yang kita peringati kemarin merupakan momentum untuk menyadari kembali, kehormatan guru harus segera dipulihkan demi perbaikan pendidikan di negeri ini.

Doni Koesoema A Peneliti dan Konsultan Pendidikan, Alumnus Boston College Lynch School of Education, AS

Diana, Apa Yang Kaucari?

2010-07-28T08:55:00.000+07:00

Kompas, 21 Juli 2010 (Liputan Khusus Pendidikan)
Doni Koesoema A

Pertanyaan paling menjengkelkan yang sering diajukan orang dewasa kepada anak remaja adalah tentang cita-cita mereka. Mau jadi apa kelak kalau sudah lulus SMA? Jangankan memikirkan masa depan, remaja zaman sekarang sudah terkuras tenaganya untuk menghadapi Ujian Nasional maupun mempersiapkan diri berebut kursi di perguruan tinggi. Krisis cita-cita, kegamangan menggapai masa depan, inilah persoalan serius yang mereka hadapi.

Sebut saja namanya Diana. Sejak SMA, dia sama sekali tidak memiliki keinginan atau gambaran mau menjadi apa kelak. Lulus SMA, dia kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta. Empat tahun belajar, sarjana ekonomi digondolnya. Ketika ditanya mengapa ia memilih jurusan ekonomi, jawabnya singkat, “papa dan mama ingin agar salah satu anaknya bergelar sarjana.” Diana tidak tahu apa yang ia cari.

Tidak memiliki cita-cita, tidak tahu apa yang dicari, seperti kisah Diana, mungkin bukan perangai anak muda zaman sekarang. Jika 30 tahun lalu seorang anak ditanya apa cita-cita mereka, jawaban mereka hampir seragam, “dokter”, ”guru”, atau ”insinyur”.

Sekarang, jika kita tanya mereka, kita akan menemukan beragam jawaban. Banyaknya alternatif karir, tiadanya pendampingan yang cukup dari sekolah, ketidakmampuan anak mengenal diri, serta kurangnya informasi tentang kekhasan karir tertentu, dapat membuat generasi mudah kita gamang menatap masa depan dalam meniti karir.

Banyak pilihan karir

Pada tahun 2005, misalnya, Biro Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat ada sekitar 12 ribu macam karir yang bisa dipilih (Reeves, 2005). Banyaknya alternatif karir, di satu sisi membawa kabar gembira, sebab tersedia berbagai macam karir yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Namun juga ada berita buruknya. Bagaimana mungkin kita dapat memilih karir yang paling tepat untuk diri kita di antara ribuan karir yang ditawarkan oleh dunia?

Merancang masa depan, mempersiapkan anak didik memilih karir serta profesi yang cocok merupakan tantangan bagi setiap lembaga pendidikan. Di banyak sekolah, peranan pendampingan ini umumnya diserahkan pada guru Bimbingan Konseling (BK). Namun, tidak semua lembaga pendidikan memberikan layanan yang memadai agar siswa dapat memilih jalur karir selepas mereka tamat SMA.

10 pertanyaan besar

Reeves (2005) memberikan tips sederhana agar anak-anak dapat memilih karir yang sesuai dalam hidup mereka. Ada sepuluh pertanyaan besar yang harus dijawab oleh mereka yang ingin memilih jalur karir secara tepat.

Pertama, mengenal diri. Siapakah dirimu? Memilih jalur karir tidak dapat dilepaskan dari proses pengenalan diri. Di sini berlaku teori “individu dengan karakter tertentu akan lebih baik bekerja pada jenis pekerjaan tertentu”. Apakah Anda termasuk individu yang pemalu, suka petualang, suka menyendiri, tidak sabar, empati? Apakah Anda seorang yang memiliki sikap tradisional, memiliki rasa ingin tahu, suka eksplorasi, dll? Pengenalan diri adalah kunci awal sukses memilih karir.

Kedua, mengenal ketertarikan dan kekuatan diri. Memilih karir bukan sekedar usaha mengumpulkan uang, melainkan melibatkan kepuasan batin tersendiri. Melakukan sesuatu karena hal itu menyenangkan serta Anda mampu melaksanakannya dengan baik seringkali menjadi motivasi seseorang untuk memilih karir tertentu dibandingkan dengan perolehan penghasilan yang ia terima. Ada orang yang lebih suka menghabiskan liburannya dengan berbaring di pinggir pantai, ada pula yang suka menghabiskan waktunya dengan mengunjungi museum. Jika di dunia ini setiap orang memiliki preferensi yang sama, tentu saja dunia akan membosankan. Memilih pekerjaan yang paling Anda sukai serta mengerti bahwa Anda mampu bertahan dalam dinamika kerja seperti itu adalah hal yang sangat penting.

Ketiga, memahami makna nilai kerja. Orang bisa saja memilih pekerjaan yang sama, namun jika kita lihat lebih dekat, karir yang sama memiliki banyak perbedaan tergantung dari nilai-nilai yang diyakini. Karir sebagai guru,misalnya, memiliki banyak variasi dalam praksis tergantung pilihan nilai setiap orang. Ada orang yang memilih menjadi guru taman kanak-kanak, mengajar anak SMA, mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, mengajar matematika, biologi. Ada yang memilih di kota, di pedalaman, dll. Semua ini menunjukkan apa yang bernilai bagi pribadi guru tersebut. Penghayatan akan makna pekerjaan akan menentukan pilihan karir seseorang.

Keempat, menentukan apakah kepribadian kerja Anda. Dr. John Holland, dalam penelitiannya menemukan bahwa ada enam kategori kepribadian kerja yang bisa menjadi alat bagi seseorang untuk menentukan pekerjaan apakah yang kiranya cocok dengan diri mereka. Keenam kategori itu adalah realistik (orang yang lebih dikenal sebagai pelaksana/pekerja), investigatif (pekerjaan pemikir), artistik (kelompok para pencipta, seniman,), sosial (kelompok para penolong), bisnis (suka ambil resiko, kerja sama) dan konvensional (organisator melalui rutin dan prosedur).

Kelima, setelah mengeksplorasi berbagai macam karir, Anda menentukan karir yang menurut Anda kiranya tepat, cocok, serta sesuai dengan cita-cita Anda.

Keenam, apakah Anda sudah berada di jalur yang benar? Mempertimbangkan dengan akal dan hati berbagai macam kemungkinan kesulitan, tantangan yang Anda hadapi jika memilih karir tertentu tersebut.

Ketujuh, Anda perlu mencari informasi orang-orang yang jenis karirnya telah Anda pilih. Untuk itu, Anda bisa menggali informasi dari mereka, banyak berjumpa dan bertemu, serta mengadakan interaksi dengan mereka terlebih yang telah mengalami sukses dalam karirnya.

Kedelapan, cek pekerjaan sesungguhnya. Agar tidak salah langkah, Anda perlu memeriksa bagaimana profil karir itu dalam kenyataannya. Pertama-tama dengan mengidentifikasi tempat kerja atau lingkungan di mana karir itu umumnya berada. Lalu mencari profil pekerjaan, seperti jam kerja, penghasilan, jenis pekerjaan, syarat-syarat teknis dan ketrampilan, dll.

Kesembilan, bagaimana Anda tahu Anda telah memilih karir yang benar? Untuk mengetahui apakah Anda telah memilih karir yang tepat, Anda dapat membuat perbandingan tentang karir yang Anda inginkan dengan apa yang ditawarkan oleh karir tertentu dalam diri Anda.

Jika sampai sembilan langkah Anda belum menemukan karir yang tepat, Anda tidak perlu berkecil hati. Proses seperti ini merupakan pembelajaran yang baik dan membuat kita mampu memulainya dari awal lagi dalam mempersiapkan masa depan. Inilah pertanyaan ke sepuluh. Berani mulai menentukan alternatif karir lain.

Memilih karir merupakan persoalan pokok yang dihadapi generasi muda kita. Lembaga pendidikan mestinya membantu mereka agar semakin jernih memahami diri mereka, nilai-nilai yang mereka percaya tentang kerja, kemampuan dan ketertarikan mereka, dan membantu mereka agar dapat mempertimbangkan semua itu dengan akal dan hati yang jernih. Baru setelah itu mereka bisa menentukan mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana, atau tidak, jurusan apa, ke mana, di mana.

Jadi, Diana, apa yang kaucari?

Doni Koesoema A Alumnus Boston College Lynch School of Education, Boston, USA.

Kucing Hitam Pendidikan Karakter

2010-07-20T09:30:00.000+07:00

Kompas, 19 Juli 2010
Doni Koesoema A

Mengembangkan pendidikan karakter itu ibarat mencari kucing hitam dalam kamar yang gelap, begitu ujar seorang guru. Memulai tahun ajaran baru, banyak sekolah mempromosikan program pendidikan karakter. Bahkan, tahun ini pun pemerintah juga menggemakan tentang pentingnya pendidikan karakter. Namun, semakin banyak dibicarakan, semakin tidak jelas halnya. Akhirnya, seperti kata guru tadi, kita berhadapan dengan kucing hitam dalam kamar yang gelap.

Diskursus terbuka

Wacana pendidikan karakter memang menarik dibicarakan. Hal sepenting pembentukan karakter yang menyangkut pertumbuhan individu dan warga negara di masa kini dan mendatang tidak mungkin hanya dibicarakan oleh sekelompok elit pengambil keputusan. Diskursus terbuka mesti menjadi hal yang wajar, karena pendidikan adalah tanggungjawab semua.

Gambaran kucing hitam sebenarnya menunjuk pada berbagai macam tema terbuka yang mesti dipertimbangkan secara serius oleh setiap pendidik dan para pengambil keputusan sebelum mereka mengembangkan pendidikan karakter. Meskipun pendidikan karakter dirasakan kemendesakannya, baik itu berkaitan dengan pengembangan pembentukan diri individu secara utuh, serta dampak-dampak pembentukan karakter bagi kelangsungan sebuah masyarakat, pendidikan karakter merupakan sebuah konsep yang tidak jelas dengan sendirinya (self-evident).

Klaim pemahaman tentang pendidikan karakter bisa melibatkan berbagai macam kepentingan, seperti kepentingan politis, sosial, budaya, agama, psikologi, pendidikan, dan psikis. Pendidikan karakter yang berkaitan dengan kebaikan dan kesejahteraan individu dan masyarakat mau tidak mau mesti melibatkan banyak pihak. Perbedaan kepentingan ini bisa melahirkan konflik satu sama lain dalam rangka pengembangan pendidikan karakter.

Namun, meskipun setiap pihak memiliki perbedaan kepentingan dalam pengembangan pendidikan karakter, ada dua hal yang sama-sama menjadi tantangan bagi setiap klaim yang mereka ajukan. Pertama, fokus bagi pendidikan karakter. Kedua, metodologi. Ketiga, evaluasi.

Fokus pendidikan karakter

Ada tiga fokus pendidikan karakter yang selama ini mendominasi wacana. Pertama, pendidikan karakter memusatkan diri pada pengajaran (teaching values). Kedua, pendidikan karakter yang memusatkan diri pada klarifikasi nilai (value clarification) dan yang terakhir pendidikan karakter yang mempergunakan pendekatan pertumbuham moral Kohlberg (character development).

Pendidikan karakter yang berpusat pada pengajaran mengutamakan isi nilai-nilai tertentu yang harus dipelajari, serta sekumpulan kualitas keutamaan moral, seperti kejujuran, keberanian, kemurahan hati, dll, agar diketahui dan dipahami oleh siswa. Klarifikasi nilai lebih mengutamakan proses penalaran moral serta pemilihan nilai yang mesti dimiliki oleh siswa. Sedangkan fokus pada pertumbuhan karakter moral mengutamakan perilaku yang merefleksikan pemerimaan nilai serta menekankan unsur motivasi, serta aspek-aspek kepribadian yang relatif stabil yang akan mengarahkan tindakan individu.

Fokus pertama mengutamakan pengetahuan dan pengertian (intelectual), fokus kedua mengutamakan perilaku (conduct), namun tetap saja mereka memberikan prioritas pada pemahaman, serta proses pembentukan dan pemilihan nilai. Sedangkan fokus ketika mengutamakan pertumbuhan motivasi internal dalam membentuk nilai selaras dengan tahap-tahap perkembangan moral individu.

Metodologi

Hiruk pikuk debat tentang pendidikan karakter terutama berkaitan dengan metodologi atau pendekatan. Pendekatan pendidikan karakter dengan cara memberikan pelajaran khusus, seperti ketika pada masa Orde Baru melalui pelajaran wajib Pendidikan Moral Pancasila, dikhawatirkan akan menjerumuskan pendidikan karakter pada indoktrinasi yang mematikan nalar dan daya kritis siswa.

Pendekatan pendidikan karakter bisa dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti melalui mata pelajaran khusus, integrasi pendidikan dalam setiap mata pelajaran, atau pendekatan integral yang mempergunakan ruang-ruang pendidikan yang tersedia dalam keseluruhan dinamika pendidikan di sekolah.

Apapapun metodologi yang dipilih, setiap pendekatan pengembangan pendidikan karakter akan memiliki konsekuensi berkaitan dengan kesiapan tenaga guru, prioritas nilai, kesamaan visi antara anggota komunitas sekolah tentang pendidikan karakter, struktur dan sistem pembelajaran, kebijakan sekolah, dll.

Evaluasi

Yang paling membingungkan ketika berbicara tentang pendidikan karakter adalah persoalan tentang evaluasi, yaitu tentang cara dan tujuan evaluasi. Pendidikan karakter seringkali dianggap sebagai bidang yang sulit untuk diukur, dinilai dan dievaluasi. Membuat mata pelajaran tentang pendidikan karakter, dan dengan demikian menilai pengetahuan siswa tentangnya melalui tes tertulis akan lebih mudah dibandingkan menilai perilaku siswa. Ada persoalan serius berkaitan dengan cara-cara penilaian dalam pendidikan karakter.

Masalah evaluasi sering dikaitkan dengan tujuan pendidikan karakter. Apakah evaluasi mesti dikaitkan dengan kenaikan kelas, atau kelulusan, seperti yang selama ini dianjurkan pemerintah, dimana penilaian budi pekerti, perilaku, sikap, bisa menjadi alasan untuk tidak menaikkan atau meluluskan siswa? Faktanya, kriteria penilaian yang sumir seperti ini seringkali hanya sekedar menjadi macam kertas, dan tidak terjadi di lapangan. Asal anak lulus ujian nasional, persoalan budi pekerti, moral, perilaku siswa tampaknya masih bisa diabaikan.

Kucing hitam atau kotak hitam?

Pendidikan karakter tidak perlu dipahami seperti kucing hitam jika kita mampu memetakan persoalan, serta berani bertindak untuk menjawab tantangan bagi pengembangan pendidikan karakter. Indoktrinasi, bisa jadi menjadi salah satu tantangan. Namun, relativisme moral, serta reduksi pendidikan karakter pada hal yang sifatnya rohani, spiritual, atau sekedar pada tata krama dan sopan santun, serta ketidakseriusan pelaksanaan akibat sulit memahami dan menilai pendidikan karakter kiranya menjadi tantangan bagi tiap pendidik dan pengambil keputusan.

Pendekatan yang lebih utuh dan menyeluruh bagi pendidikan karakter kiranya diperlukan. Adanya perbedaan pendapat tentang pendidikan karakter adalah hal yang sehat. Namun, pemaksaan politis, baik itu dari pihak negara, masyarakat, maupun dari pihak sekolah tentangnya, tanpa memberikan ruang bagi dialog, debat, diskusi, kritik yang terbuka, kiranya bukan awal pengembangan pendidikan karakter yang baik.

Pendidikan karakter mestinya menjadi kotak hitam pendidikan, di mana setiap gerak, kegiatan, pemikiran, diskusi, praksis yang terjadi di sekolah dapat ditelusuri kembali, direnungkan, dievaluasi, sehingga jalan-jalan perbaikan itu terbuka. Selalu terbuka pada perbaikan, inilah salah satu sikap yang mesti dimiliki jika kita ingin mengembangkan pendidikan karakter yang berkesinambungan.

Doni Koesoema A. Alumnus Boston College Lynch School of Education, Boston, USA.

30 Menit Bersama Wapres

2010-04-07T13:17:00.000+07:00

Hari ini (Rabu, 7/4) saya memiliki kesempatan istimewa berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono di Istana Wakil Presiden. Dengan mengenakan seragam batik (biasanya beliau suka mengenakan kemeja putih), kami (Saya, H. Witdarmono, dan Ibu Henny Rahayu) diterima dengan penuh keramahan dan senyuman. Kami datang ingin berbagi cerita tentang pendidikan anak di negeri ini, terutama pendidikan karakter yang akan membentuk jatidiri mereka sebagai pribadi yang dewasa.

Bapak Wakil Presiden sangat antusias dan penuh dukungan pada kami sebagai warga negara yang memiliki niat mengembangkan anak-anak negeri ini melalui pendidikan, khususnya dengan mengajak mereka memiliki budaya baca. Mengembangkan budaya baca, khususnya melalui koran Anak BERANI, bukan hanya dapat membantu anak-anak dalam hal kemampuan berbahasan/membaca (reading literacy) melainkan juga dengan membaca bacaan yang baik, dan dipandu oleh guru yang mengerti tentang pedagogi pendidikan karakter, dalam diri anak-anak akan terbentuk karakter yang kuat, sehingga mereka mampu bertumbuh menjadi warga Negara yang dewasa dan bertanggungjawab (moral literacy).

Bapak wakil presiden menegaskan bahwa pembentukan karakter mesti diusahakan sejak dini, dan media yang dipakai sebagai alat untuk mendidik, seperti koran BERANI, mesti tetap setia pada substansi pembentukan nilai yang dapat membentuk karakter anak didik melalui berbagai macam bacaan, entah itu melalui kisah tokoh-tokoh inspiratif nasional maupun internasional, maupun tokoh-tokoh besar dalam dunia fiksi yang inspiratif, seperti tokoh wayang, dll, yang mampu menyampaikan pesan pembentukan karakter kepada anak-anak.

Dalam pertemuan ini, saya juga menyerahkan dua buku saya yang berbicara tentang pendidikan karakter, yaitu Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global (Grasindo, 2010, cetakan kedua) dan Pendidik Karakter di Zaman Keblinger, mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter (Grasindo, 2009) kepada Bapak Wakil Presiden.

Desain Besar Pendidikan

2010-01-06T08:25:00.000+07:00

KOMPAS, Selasa 1 Desember 2009
Doni Koesoema A

Pendidikan bukanlah obat mujarab bagi berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Namun demikian, dengan mendisain kebijakan pendidikan secara baik dan sinambung mampu memberikan sumbangan yang bermakna bagi perubahan tatanan masyarakat. Sayangnya,kebijakan pendidikan kita lebih banyak didasari oleh perilaku reaktif untuk memenuhi kebutuhan sesaat dan seringkali malah kontraproduktif bagi kinerja dunia pendidikan itu sendiri. Mendisain kebijakan pendidikan secara integral, merupakan sebuah keharusan.

Mengawali tugasnya sebagai Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh melempar dua wacana penting, yaitu persolan integrasi evaluasi pendidikan dan pentingnya mendisain pendidikan yang mampu membentuk karakter budaya, bukan sekedar membentuk siswa menjadi individu yang santun, melainkan juga memiliki keingintahuan intelektual yang bermuara pada keunggulan akademis. Integrasi pendidikan dan pembentukan karakter merupakan titik lemah kebijakan pendidikan nasional kita selama ini.

Jika dua hal ini benar-benar ingin menjadi sasaran Mendiknas, mau tidak mau ia mesti berani mengkritisi kembali berbagai macam kebijakan pendidikan yang telah lalu. Ada beberapa warisan kebijakan pendidikan warisan Mendiknas sebelumnya yang mesti ditelaah kembali karena kebijakan tersebut tidak didasari oleh sikap pikir jangka panjang melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan reaksioner sesaat.

Tiga keprihatinan
Pertama, perubahan kebijakan proporsi pendidikan untuk menciptakan lebih banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rasio 70-30. Kebijakan ini sangat reaksioner dan tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang kebutuhan nasional bangsa akan lahirnya generasi peneliti dan tenaga-tenaga terdidik secara akademis.

Di banyak tempat, perubahan rasio ini telah mematikan SMK-SMK swasta yang sudah mengalami krisis siswa sejak beberapa tahun terakhir. Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan berkurang karena matinya sekolah-sekolah kejuruan swasta akibat gelojoh pemerintah dalam mendirikan SMK hingga ke pelosok.

Perlu diingat, bahwa banyaknya pengangguran terdidik dari perguruan tinggi maupun yang berasal dari lulusan SMA tidak akan serta merta diatasi dengan mendirikan SMK. Persoalan pengangguran bukanlah persoalan utama bagi dunia pendidikan, melainkan persoalan politik ekonomi yang kurang mampu memberikan keadilan bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Sekolah tidak memiliki tanggungjawab menciptakan lapangan pekerjaan. Tugas mereka adalah mendidik dan membentuk mereka menjadi individu yang cerdas sehingga mereka menjadi lebih bermartabat dan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, perubahan proporsi ini akan memperkecil kesempatan para siswa yang masuk dalam Perguruan Tinggi (PT). Di masa depan, PT memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat melalui kinerja penelitian dan keilmuan yang dimilikinya. Kita akan kehilangan banyak dokter, peneliti, ilmuwan, dll, karena kebijakan pendidikan kita lebih mengarahkan siswa pada akuisisi kemampuan dan ketrampilan teknik, sedangkan refleksi filosofis intelektual yang memiliki rigoritas akademis menjadi semakin berkurang.

Kedua, perubahan proporsi kebijakan ini juga tidak didasari oleh sebuah cara berpikir integral, bukan hanya tentang keberlanjutan kompetensi akademis, melainkan juga dari segi pemahaman akan fungsi evaluasi itu sendiri.

Dari segi keberlanjutan kompetensi akademis, menciptakan lebih banyak SMK, sementara lupa mengintegrasikannya dengan membangun akademi atau politeknik sesuai kompetensi yang dibutuhkan hanya akan menciptakan tenaga kerja murahan dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan swasta karena mereka tidak perlu membiayai ongkos pelatihan untuk rekrutmen karyawan yang baru, sementara beban seperti ini ditanggung oleh Negara.

Perubahan proporsi SMA-SMK dianggap merupakan bagian dan tugas dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan pendirian pendidikan setingkat Akademi merupakan bagian dari kinerja Dirjen Pendidikan Tinggi. Dua direktorat jenderal ini mesti bekerja sama menciptakan program pendidikan yang sinambung sehingga mereka yang masuk SMK memiliki kesempatan melanjutkan ke Politeknik atau Akademi yang setingkat dengan PT. Melulu membangun SMK tanpa dibarengi dengan pengembangan politeknik dan akademi hanya akan melahirkan tenaga kerja murahan bagi bangsa ini.

Dari segi evaluasi, UN SMK dan SMA bermasalah. Hasil UN tidak akan bisa dipakai untuk melanjutkan ke PT karena tujuan evaluasi yang dibutuhkan oleh SMK/SMA maupun PT sangat berbeda. Dengan demikian, UN hanya akan menjadi pemborosan anggaran Negara. Negara dan rakyat ditipu karena telah mengalokasikan uang untuk membuat evaluasi yang salah sasaran. Keinginan pemerintah untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kebijakan UN menunjukkan bahwa pengambil kebijakan ini tuli dengan suara rakyatnya sendiri.

Ketiga, pembentukan karakter bangsa dalam konteks pendidikan mesti bermuara pada keunggulan akademis. Sekolah itu tugas utama adalah membentuk anak-anak yang cerdas, pintar, kritis, yang mampu memahami tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik sehingga mereka mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Mengajarkan kesantunan, tata krama, membentuk siswa menjadi anak yang saleh dan rajin berdoa, tentu menjadi bagian integral kinerja pendidikan, namun ini bukan tugas utama sekolah, melainkan tugas semua warga masyarakat Indonesia. Memupuk keingintahuan intelektual, seperti diindikasikan oleh Mendiknas yang baru merupakan tugas utama sekolah.

Kebijakan pendidikan yang dipikirkan secara masak, matang, dan berkesinambungan mestinya menjadi orientasi bagi Pemerintah dalam mendisain pendidikan nasional. Kebutuhan sesaat akan tetap berubah, namun menciptakan sebuah generasi yang memiliki keunggulan akademis, kiranya menjadi tugas abadi setiap lembaga pendidikan. Inilah yang semestinya menjadi desain besar pendidikan nasional kita.

Doni Koesoema A, Penulis adalah alumnus Boston College Lynch School of Education, Boston, Amerika Serikat.

Depdiknas Gelar Pameran Foto Pendidikan

2009-12-27T09:50:00.000+07:00

Doni Koesoema A memperoleh Penghargaan dari Mendiknas dalam rangka Apresiasi Penulis Artikel Peduli Pendidikan 2008-2009.

Ditulis oleh Dwi Riyanto, tanggal 15-12-2009

Mendiknas Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA mengamati salah satu foto juara, Selasa (15/12).

Jakarta (Mandikdasmen): Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan Pameran Foto Pendidikan di Plaza Insan Berprestasi Gedung A Departemen Pendidikan Nasional, Senayan, Jakarta, mulai 15-22 Desember 2009. Pada pameran ini dipampang 62 foto apik yang terdiri dari 50 karya terseleksi hasil Lomba Foto Pendidikan dan 12 foto kegiatan dari sejumlah unit kerja Depdiknas, yaitu Pusat Informasi dan Humas, Ditjen PNFI, Ditjen PMPTK, Balitbang, Irjen, dan Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pameran ini merupakan tindak lanjut dari Lomba Foto Pendidikan yang diadakan oleh Depdiknas. Lomba bertajuk ‘Pendidikan Tanggung Jawab Kita Semua’ ini diikuti 246 fotografer dari tiga kategori, yaitu pelajar/mahasiswa, umum, dan masyarakat, dengan jumlah foto 755 lembar. Setelah melalui seleksi dan penilaian ketat oleh dewan juri profesional, terpilih tiga pemenang dari masing-masing kategori.

Pemenang Lomba Foto Pendidikan

Juara	Kategori
Juara	Pelajar/Mahasiswa	Umum	Wartawan
I	Otniel Yoreiza (Bandung)	Tan Josua Fiktor (Surabaya)	Agus Susanto (Jakarta)
I	I Made Adi Dharmawan	Sugede SS (Sukoharjo)	Vidayyub Ahmad (Makassar)
III	Muhammad Iqbal (Tangerang)	Tri Handiyatno	Heru Srikumoro (Yogyakarta)

Dalam sambutannya pada pembukaan pameran di Plaza Insan Berprestasi Gedung A Depdiknas, Selasa (15/12), Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA., mengatakan, tujuan pameran yaitu untuk memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat agar bersama-sama pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Karena foto-foto yang dipamerkan adalah potret pendidikan kita yang apa adanya tanpa rekayasa,” ujarnya. Pembukaan dihadiri Dirjen Mandikdasmen Prof. Suyanto, Ph.D. dan sejumlah pejabat di lingkungan Depdiknas.

Lebih lanjut Muhammad Nuh berkata, dengan banyaknya persepsi masyarakat tentang potret pendidikan, Depdiknas ikut termotivasi untuk terus memacu diri dalam meningkatkan prestasi kerja.

Pada lomba ini, juara I masing-masing kategori mendapatkan hadiah uang Rp 7 juta dan kamera digital SLR D3000. Juara II mendapat Rp 2 juta. Sementara juara III Rp 1 juta.

Selain membuka Pameran Lomba Foto Pendidikan, Muhammad Nuh juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sepuluh penulis artikel pendidikan. Mereka adalah Ahmad Baedowi, Hendrizal SIP, Syamsir Alam, Amich Alhumami, Agus Wibowo, Septiono Sugiharto, Doni Koesoema A, Ki Supriyoko, Agus Suwignyo, dan Fuad Fachrudin.

Radikalisasi Peran Guru

2009-09-27T15:23:00.000+07:00

Resensi Buku
KOMPAS, Minggu, 27 September 2009 | 03:12 WIB

M.Musthafa

Data buku

• Judul buku: Pendidik Karakter di Zaman Keblinger: Mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter
• Penulis: Doni Koesoema A
• Penerbit: Grasindo
• Cetakan: I, 2009
• Tebal: xvi + 216 halaman

Saat sendi bangunan peradaban bangsa terancam berantakan, banyak orang berharap pendidikan dapat menjadi penyelamat. Guru kemudian menjadi aktor kunci untuk menjadi pelaksana misi penyiapan generasi bangsa yang tangguh. Lalu, bagaimana jika guru itu sendiri justru menjadi sumber masalah?

Buku yang ditulis praktisi dan pemerhati pendidikan ini memberi peta persoalan dan tawaran solusi cukup radikal untuk menguatkan kembali peran dan posisi guru. Tentu saja dalam konteks pembangunan peradaban masyarakat yang tengah terbelit dalam krisis yang kompleks dan akut.

Doni Koesoema, penulis buku ini, berupaya mengembangkan dan meradikalkan visi dan peran guru sebagai pelaku perubahan dan pendidik karakter. Hal tersebut perlu, terutama kala profesi keguruan cenderung mudah terjebak dalam perangkap konflik kepentingan, ekonomi, dan kelompok politik tertentu yang dangkal.

Menurut penulis buku ini, guru bisa memainkan peran memperbarui tatanan sosial masyarakat. Caranya dengan memperkaya dan memperkokoh kepribadian siswa serta menanamkan kesadaran kritis. Fungsi transformatif pendidikan dimulai dengan pembentukan dan pendidikan karakter. Proses pengembangan karakter di sekolah dilakukan menyeluruh (integral) antara diskursus dengan praktik dan antara kegiatan kurikuler (akademis) dengan pergaulan sehari-hari.

Zaman ”keblinger"

Berhadapan dengan kutub ideal ini, penulis mencatat sekarang ini kita hidup pada zaman keblinger, sebuah zaman saat dunia lari tunggang langgang dan menciptakan situasi yang membuat guru kehilangan orientasinya.

Otonomi dan kebebasan untuk merumuskan jati diri sebagai guru menjadi sulit sekali untuk dijaga. Sebuah ilustrasi yang sangat bagus digambarkan dalam buku ini. Jangankan untuk menghambat terorisme global, untuk melawan ujian nasional yang merenggut otonomi guru saja mereka tidak mampu. Jangankan berurusan dengan perusahaan multinasional, untuk mengurus uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saja tidak becus.

Dalam situasi seperti ini, guru sering tidak sadar dengan peran dan visi strategis dan radikal yang mesti mereka miliki. Bagaimana bisa menjadi pelaku perubahan jika untuk mengubah dirinya saja guru masih kesulitan. Ketika sekolah atau otoritas negara berupaya meningkatkan mutu guru melalui sejumlah kegiatan, seperti pelatihan, lokakarya, seminar, atau semacamnya, ternyata semua itu tidak cukup memberi dampak positif. Bahkan, untuk sebuah perubahan mendasar yang menyangkut kemampuan pedagogis maupun penguasaan bahan ajar.

Hal itu menurut penulis buku ini terjadi karena tak ada kerangka kerja jangka panjang yang melatarinya sehingga perubahan radikal yang diharapkan tak kunjung dicapai. Untuk itulah, Doni kemudian merumuskan tujuh strategi untuk membumikan gagasannya yang hendak meradikalkan visi dan peran guru sebagai pelaku perubahan dan pendidik karakter.

Ketujuh strategi itu adalah menjernihkan visi sebagai guru, menumbuhkan semangat peneliti dalam diri guru, membiasakan umpan balik dari para pemangku kepentingan, menumbuhkan kejujuran akademis, mempraktikkan pembelajaran kolaboratif, mengembangkan sekolah sebagai komunitas belajar profesional, dan menumbuhkan kultur demokratis di sekolah.

Ketujuh strategi tersebut memang tidak bersifat teknis karena hal yang ingin dicapai adalah perubahan paradigma. Meski demikian, di beberapa bagian terdapat uraian yang cukup praktis. Misalnya, tentang pentingnya penjernihan visi sebagai guru. Di situ dipaparkan visi yang berfungsi sebagai orientasi dan landasan yang memotivasi guru bertindak, beraktivitas, dan mengembangkan diri. Dia juga menegaskan, visi seseorang sebagai guru juga dapat dilihat dari bagaimana dia memahami tujuan pendidikan, pengajaran, siswa, pengetahuan, dan masyarakat. Dengan kata lain, visi sangat berkaitan dengan sejumlah asumsi dasar yang akan sangat berpengaruh terhadap praktik pendidikan dan pembelajaran di kelas.

Visi guru sebagai pendidik dengan pemahaman seperti ini dipertajam dengan studi kasus pemberitaan di media. Di antaranya tentang aktivitas Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo yang menyatakan kebijakan pendidikan menengah akan diarahkan pada meningkatnya proporsi sekolah menengah kejuruan dibandingkan dengan sekolah menengah atas. Penulis kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan reflektif dan menguraikan berbagai implikasi arah kebijakan tersebut dengan cukup panjang lebar.

Tidak sederhana

Tentu saja upaya mengubah paradigma dan visi mendasar dari profesi keguruan tidaklah sederhana. Bagian awal buku ini menguraikan kompleksitas persoalan yang dihadapi guru di lapangan.

Pada zaman keblinger, misalnya, mistifikasi profesi guru terjadi ketika muncul euforia berlebihan oleh komunitas dalam mengidealkan berfungsinya peranan guru. Di sisi yang lain, beban kerja dan rutinitas di sekolah semakin menyulitkan guru mengembangkan dan mengubah diri.

Saat menguraikan strategi kedua mengenai menumbuhkan semangat peneliti dalam diri guru, penulis tampak sedang berefleksi dengan apa yang tengah dia lakukan selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. Dalam kadar tertentu, buku ini sebenarnya semacam refleksi diri setelah terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan di beberapa sekolah. Lebih jauh lagi ketika kemudian ia mendalami pedagogi di Universitas Salesian Roma, Italia, dan Boston College Lynch School of Education, Boston, Amerika Serikat. Dengan kata lain, penulis telah mempraktikkan sekaligus menegaskan dengan memosisikan diri sebagai peneliti, ia tak hanya terlibat dalam praksis peningkatan mutu pendidikan.

Di sisi lain, penulis buku ini juga dapat berbagi makna personal yang berkembang selama ia menjalani dan menghayati aktivitas keguruan dan kependidikan, baik dalam dirinya maupun dengan komunitas (guru) yang lebih luas. Ia mengonstruksi pengalamannya melalui kerja-kerja dokumentasi, pengamatan, analisis, dan refleksi. Selanjutnya ia menciptakan gugus pengetahuan dan ilmu ”baru”.

Buku ini sangat cocok dibaca para guru, pengelola lembaga pendidikan, dan mereka yang peduli terhadap masa depan bangsa ini. Paparan buku ini memberikan peta dan agenda persoalan bersifat mendasar untuk lebih memperkuat peran dan visi guru dalam pembangunan peradaban.

Lebih dari sekadar berbagi makna dan kepedulian, buku ini juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah bersama yang bersifat pragmatis maupun praktis, meski pada sisi lain lebih menekankan pada pendekatan dan perspektif yang bersifat individual dalam upaya menjaga makna substantif profesi keguruan yang mulia pada kerangka kerja peradaban.

M Mushthafa Guru SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Mahasiswa Program Master of Applied Ethics (Erasmus Mundus) Utrecht University, Belanda.

Sekolah Mahal, Tanya Kenapa?

2009-09-26T00:32:00.000+07:00

Majalah Gatra, No.23 Tahun XIII, 18-25 April 2007, hlm.8
Doni Koesoema, A

Sistem pendidikan kita sedang menghadapi krisis solidaritas, jauh dari reksa demokratis, dan abai terhadap keadilan sosial. Meski kita telah memasuki millenium ketiga, cara kita menanggapi tiga serangan ini tak beranjak jauh dari warisan semangat baru jaman Adam Smith di tahun 1850-an. Semangat itu adalah, “mengeruk kekayaan, melupakan semuanya, kecuali diri sendiri!"

Biaya sekolah memang mahal. Tidak ada satu individu yang dari dirinya sendiri mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Karena itu harus ada manajemen publik dari negara. Sebab negaralah yang dapat menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Negaralah yang semestinya berada di garda depan menyelamatkan pendidikan anak-anak orang miskin. Tanpa bantuan negara, orang miskin tak akan dapat mengenyam pendidikan.

Namun ketika negara sudah dibelenggu oleh hempasan gelombang modal, sistem pendidikan pun bisa ditelikung dan diikat oleh lembaga privat. Serangan ini pada gilirannya semakin mereproduksi kemiskinan, melestarikan ketimpangan, mematikan demokrasi dan menghancurkan solidaritas antar rakyat negeri!

Mengapa sekolah mahal bisa dilacak dari relasi kekuasaan antar dua instansi ini, yaitu, lembaga publik negara dan lembaga privat swasta. Ketimpangan corak relasional antar dua kubu ini melahirkan kultur pendidikan yang abai pada rakyat miskin, menggerogoti demokrasi dan melukai keadilan.

Sekolah kita mahal, pertama, karena dampak langsung kebijakan lembaga pendidikan di tingkat sekolah. Ketika negara abai terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan, pola pikir Darwinian menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sebab tanpa biaya, tidak akan ada pendidikan. Karena itu, membebankan biaya pada masyarakat dengan berbagai macam iuran merupakan satu-satunya cara bertahan hidup lembaga pendidikan swasta. Ketika lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh negara berlaku sama, semakin sempurnalah penderitaan rakyat negeri. Sekolah menjadi mimpi tak terbeli!

Kedua, kebijakan di tingkat sekolah yang membebankan biaya pendidikan pada masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah yang emoh rakyat. Ketika pemerintah lebih suka memuja berhala baru ala Adam Smith yang “gemar mengeruk kekayaan, melupakan semua, kecuali dirinya sendiri, ” setiap kewenangan yang semestinya menjadi sarana pelayanan berubah menjadi ladang penjarahan kekayaan. Pejabat pemerintah dan swasta (kalau ada kesempatan!) akan berusaha mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari proyek anggaran pendidikan.

Ketiga, mental malingisme pejabat negara, juga swasta, semakin menggila terutama karena tuntutan persaingan di pasar global. Indikasi Noam Chomsky tentang keterlibatan perusahaan besar Lehman Brothers dalam menguasai sistem pendidikan rupanya juga telah menyergap kultur pendidikan kita. “Jika kita dapat memprivatisasi sistem pendidikan, kita akan menggunungkan uang.” Itulah isi pesan dalam brosur mereka.

Banyak perusahaan berusaha memprivatisasi lembaga pendidikan, kalau bisa membeli sistem pendidikan. Caranya adalah dengan memanfaatkan kelemahan moral para pejabat negara. Bagaimana? Dengan membuatnya tidak bekerja! Karena itu, cara paling gampang untuk memprivatisasi lembaga pendidikan adalah dengan membuat para pejabat negara membiarkan lembaga pendidikan mati tanpa subsidi, mengurangi anggaran penelitian, memandulkan persaingan, dll. Singkatnya, agar dapat dijual, lembaga pendidikan negeri harus dibuat tidak berdaya. Kalau sudah tidak berdaya, mereka akan siap dijual. Inilah yang terjadi dalam lembaga pendidikan tinggi kita yang telah mengalami privatisasi.

Pendidikan merupakan conditio sine qua non bagi sebuah masyarakat yang solid, demokratis dan menghormati keadilan. Karena kepentingan strategisnya ini, mengelola pendidikan dengan manajemen bisnis bisa membuat lembaga pendidikan menjadi menjadi sapi perah yang menggunungkan keuntungan. Karena itu, sistem pendidikan akan senantiasa menjadi rebutan pasar. Jika pasar melalui jaring-jaring privatnya menguasai sistem pendidikan, mereka dapat merogoh kocek orang tua melalui berbagai macam pungutan, seperti, uang gedung, iuran, pembelian formulir, seragam, buku, jasa lembaga bimbingan belajar, dll.

Negara sebenarnya bisa berperan efektif mengurangi mahalnya biaya pendidikan jika kebijakan politik pendidikan yang berlaku memiliki semangat melindungi rakyat miskin yang sekarat di jalanan tanpa pendidikan. Jika semangat, “mengeruk kekayaan, melupakan semuanya, kecuali diri sendiri!” masih ada seperti sekarang, sulit bagi kita menyaksikan rakyat miskin keluar dari kebodohan dan keterpurukan. Maka yang kita tuai adalah krisis solidaritas, mandegnya demokrasi, dan terpuruknya keadilan sosial"

Doni Koesoema, A.Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Kanon Moral Komensky dan UN

2009-09-26T00:28:00.000+07:00

KOMPAS, 26 April 2007
Oleh Doni Koesoema, A

Ujian Nasional senantiasa menyisakan balada keterpurukan bagi dunia pendidikan kita. Ada kepala sekolah yang demi tanggungjawabnya terpaksa mencuri soal UN. Ketatnya penjagaan soal-soal UN pun masih bisa ditelikung oleh panitia ujian tingkat sekolah beberapa menit setelah soal dibagikan.

Di Tangerang, misalnya, panitia sekolah bahkan minta ijin kepada pengawas untuk masuk kelas dan tanpa malu-malu memberikan jawaban ujian kepada siswa! Pasca UN SMA, Ada pejabat yang kebakaran jenggot karena melihat potensi UN yang merugikan reputasi daerahnya segera mengadakan rapat kilat mengundang para kepala sekolah dan mencoba ‘main mata’ dengan Tim Pengawas Independen (TPI) agar hasil UN di daerahnya diatur baik. Dengan uang amplop yang diterima, para pendidik seperti dilecehkan nuraninya. Namun jika tidak ikut setuju, resiko jabatan sudah menghadang di depan mata!

Alih-alih menjadi sarana pengujian kualitas pendidikan, UN malah menjadi pertunjukan kebobrokan moral para penanggungjawab pendidikan, mulai dari guru, masyarakat, sampai birokrat pemerintahan. Perilaku mereka membuat anak didik tidak mengerti lagi apa makna belajar, tanggungjawab, kerja keras. Apa artinya keadilan jika mereka yang belajar dan malas mendapatkan hasil yang kurang lebih sama?

Bom waktu

Kultur pendidikan yang jauh dari norma moral akan secara perlahan membawa bangsa ini memasuki jurang keruntuhan. Pendidikan kita sedang menyimpan bom waktu yang akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial kapan saja. Ketika anak tidak belajar arti kerja keras dan nilai kejujuran, kita sebenarnya sedang mempersiapkan lahirnya generasi penerabas yang gemar jalan pintas, membentuknya menjadi kerumunan pencuri dan pembunuh hati nurani.

Jika di dalam kelas saja para pendidik tidak malu-malu lagi melacurkan integritas moral mereka sebagai pendidik, bagaimana anak-anak dapat menghargai mereka. Jika mereka yang berjerih payah belajar dan enggan belajar bisa lulus karena mendapatkan jawaban soal dari panitia sekolah, bagaimana mereka belajar tentang keadilan?

Sekolah sebenarnya memiliki potensi yang sangat efektif bagi pembentukan habitus baru dan karakter siswa. Namun jika yang mereka saksikan adalah rusaknya moralitas para pendidik dan guru, gagasan sekolah sebagai pembentuk karakter semakin sirna. Sia-sialah mengharapkam pembaharuan pendidikan dalam lembaga pendidikan. Apapun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas pendidikan, aturan itu tetap bisa ditelikung oleh individu melalui perilaku dan tindakannya. Pendidikan karakter akan semakin efektif jika dalam sekolah terdapat figur keteladanan.

Mengembalikan lembaga pendidikan sebagai agen pembentuk karakter yang menghasilkan individu bermoral melalui figur keteladanan merupakan kemendesakan yang jadi tantangan.

Untuk ini, cara pertama paling ampuh adalah bercermin diri. Semestinya, para pendidik menciptakan iklim kejujuran melalui sikap tegas terhadap peserta yang melanggar tata tertib UN. Sistem kongkalikong antar sekolah dan pengawas UN mesti dijauhkan. Integritas moral pendidik akan runtuh jika mereka sendiri tidak mampu menghargai keutuhan mertabat profesi mereka di hadapan siswa.

Kedua, setiap pendidik semestinya percaya bahwa jerih payah dan kerja keras itu tidak akan sia-sia. Siswa semestinya mendapatkan penghargaan sesuai dengan kerja keras dan ketekunan mereka dalam belajar. Inilah makna pendidikan berkeutamaan. Hanya mereka yang belajar bisa menjadi pintar. Yang suka potong kompas semestinya dilibas. Yang suka mencontek semestinya mendapat nilai jelek.

Perilaku adil

Jan Amos Komenský (1592-1670) dalam salah satu kanon pengajaran moralnya di sekolah menekankan pentingnya mengajarkan perilaku adil kepada siswa. Keadilan merupakan kemampuan diri untuk menimbang dan menilai segala sesuatu secara seimbang. Siswa belajar untuk menghargai dan menilai sesuatu secara apa adanya sesuai dengan halnya itu sendiri.

Keadilan bukan terutama terwujud dalam tindakan menghindari yang buruk, atau menerima yang baik, memuji yang luhur atau mencela yang rendahan. Yang perlu dimiliki terutama adalah kemampuan dalam membedakan dan menilai secara adil mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan kenyataan itu sendiri.

Komenský yakin, bahwa sikap adil hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui proses alamiah. Ketika anak didik tidak dibiasakan menilai secara objektif mana yang baik dan mana yang buruk, perilakunya pun akan dipandu sesuai dengan pemahamannya tersebut. Sebab kebiasaan baik maupun buruk itu terjelma bersama-sama dalam hidup manusia secara alamiah.

Jika dalam UN perilaku tidak terpuji, seperti, dengan sengaja memberikan jawaban pada siswa tetap terjadi, anak-anak itu tidak akan belajar apa arti nilai kerja keras. Siswa akan belajar bahwa nilai kerja keras dan kejujuran tidak perlu. Lama-lama anak-anak kita tidak dapat lagi melihat kenyataan secara berimbang dan menilainya secara jujur sesuai dengan kenyataan itu sendiri apa adanya.

Dalam masyarakat yang korup, kejujuran dan integritas akan membuahkan cemooh, bahkan bisa beresiko bagi jabatan mereka jika pejabat di tingkat atasnya ternyata lebih korup. Namun inilah jalan yang harus dilewati oleh para pendidik sejati. Sebab anak hanya akan belajar perilaku adil jika mereka mengalami bahwa kerja keras, baik dari guru dan siswa dihargai sebagaimana adanya. Bukan memaksakan keberhasilan semu dengan menodainya melalui perilaku tercela.

Doni Koesoema, A. Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Pendidikan dan Kekerasan

2009-09-26T00:19:00.000+07:00

KOMPAS, Rabu, 11 April 2007

Doni Koesoema, A

Irasionalitas dalam dunia pendidikan kita semakin menjadi-jadi. Mari kita bertanya, apa makna tendangan bebas ke dada mahasiswa, juga pukulan bertubi-tubi ke ulu hati yang terjadi dari hari ke hari dalam pendidikan para calon pemimpin rakyat dalam IPDN?

Perilaku kekerasan dalam video amatir tahun 2003 yang terjadi dalam pendidikan pamong praja merupakan tindakan biadab yang melecehkan martabat manusia dan melukai martabat bangsa Indonesia. Itu bukan pendidikan melainkan penindasan. Itu adalah tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilegalisasi melalui sistem pendidikan!

Gunung Es

Perilaku kekerasan yang kita saksikan terhadap para calon pamong praja dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan gunung es kekerasan yang menggerogoti dunia pendidikan kita. Kematian Cliff Muntu bukanlah yang pertama. Ia bukanlah satu-satunya korban kekerasan dalam pendidikan. Sejak lama lembaga pendidikan kita telah melahirkan dan mereproduksi kekerasan dalam masyarakat.

Maraknya tawuran pelajar, pengguguran kandungan, pelecehan seksual oleh guru, yang terakhir perkosaan dan pembunuhan terhadap pelajar dan oleh pelajar lain merupakan lampu merah bagi pemerintah dan tiap insan pendidikan untuk segera menyehatkan kinerja sistem pendidikan kita.

Sebenarnya, persoalan siapa tindakan kekerasan dalam sekolah? Jawabannya adalah persoalan kita semua. Masyarakat, Negara, administrator, guru, orang tua,dan siswa harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman dalam lembaga pendidikan. Jika tidak demikian, segala tindakan pencegahan dan hukuman tidak akan efektif.

Kekerasan di dalam lembaga pendidikan bisa terjadi karena banyak alasan, seperti, narkoba atau maraknya gang-gang remaja. Namun di Indonesia, kekerasan pelajar terjadi karena perselingkuhan antara sistem pendidikan dan kultur sosial yang menghasilkan generasi muda sakit jiwa. Sistem pendidikan kita telah meminggirkan orang miskin atas akses pendidikan. Sedangkan kultur sosial mengajarkan gaya hidup yang mendasarkan diri pada kekayaan dan kekuasaan.

Perselingkuhan ini melahirkan orang-orang yang terlempar keluar, tidak berdaya, karena sistem pendidikan dan kultur sosial menyingkirkan mereka dari derap masyarakat. Mereka adalah orang-orang terluka, yang dimasa lalu selalu dihina, dilecehkan, dipukuli. Karena itu, mereka pun melakukan tindakan kekerasan karena balas dendam atas pengalaman masa lalu mereka. Perilaku kekerasan hanya akan melahirkan perilaku kekerasan lain. Lingkaran balas dendam inilah yang terjadi dalam kasus perilaku kekerasan di dalam IPDN.

Masuknya perilaku kekerasan dalam lembaga pendidikan, bukan hanya terjadi dalam IPDN saja, melainkan juga terjadi dalam peristiwa Masa Orientasi Sekolah (MOS) dan Orientasi Pengenalan Kampus (OPK). Kesalahan fatal dalam setiap program MOS dan OPK adalah lepasnya campur tangan sekolah sebagai pengarah kegiatan. Menyerahkan seluruh program pada OSIS atau Senat Mahasiswa tanpa ada kendali dari staf pendidik memungkinkan menelusupnya perilaku kekerasan dalam lembaga pendidikan. Masuknya perilaku kekerasan ini akan mereproduksi perilaku kekerasan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Maka jika ada perilaku kekerasan dalam lembaga pendidikan yang paling bertanggungjawab adalah pimpinan lembaga tersebut sebab ia tidak becus menciptakan kebijakan yang kondusif bagi keberhasilan visi pendidikan kelembagaannya.

Bisa jadi sistem akan membelenggu individu sehingga proses pembaharuan tidak dapat terjadi, pun jika telah terjadi pergantian di pucuk pimpinan lembaga pendidikan seperti IPDN. Kasus dalam IPDN menunjukkan kelemahan dalam sistem pendidikan, namun kelemahan sistem ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan. Lemahnya kepemimpinan terjadi karena tidak adanya visi pendidikan. Tidak adanya visi pendidikan yang jelas membuat lembaga pendidikan hanya mereproduksi perilaku tradisional dari tahun ke tahun dalam proses rekruitmen anggota-anggotanya.

Budaya kolusi, bayar uang semir, pendaftaran lewat orang dalam, pemesanan tempat atas nama orang-orang tertentu yang memiliki kuasa hampir menjadi pemandangan harian rekruitmen orang-orang pemerintahan dan dalam lembaga militer. Situasi ini membuat visi lembaga pendidikan menjadi semakin kabur. Visi pendidikan tidak akan jelas jika lembaga pendidikan menjadi tempat di mana berbagai macam kepentingan beradu. Akhirnya hanya mereka yang berkuasa saja yang bisa lolos dalam proses rekruitmen ini.

Jika situasi ini terjadi terus menerus dalam IPDN, kesalahan utama sesungguhnya terletak pada Menteri Dalam Negeri yang tidak berani merombak sistem rekruitmen para pamong praja di lingkungannya sehingga cita-cita perbaikan pelayanan terhadap masyarakat melalui aparat Negara yang bersih, berwibawa dan memiliki semangat pelayanan tidak terjadi.

Perilaku kekerasan di dalam lembaga pendidikan dapat diretas jika ada visi pendidikan yang jelas dan sistem pendidikan yang terbuka atas kontrol publik. Rakyat berhak tahu informasi tentang bagaimana pendidikan dan pembinaan para calon praja yang akan menjadi pelayan masyarakat.

Menurunkan tim investigasi dan mengadakan penyelidikan resmi oleh polisi tidak akan memperbaiki sistem pendidikan di dalam IPDN jika struktur dan kultur yang melingkupi dalam IPDN sendiri tidak dirombak. Untuk merombaknya, paling tidak butuh 2 syarat.

Pertama, butuh pemimpin berkarakter yang memiliki visi pendidikan yang jelas bagi pendidikan calon para pelayan rakyat. Pemimpin ini mesti dapat menciptakan struktur dan kultur baru dalam lembaga pendidikan di IPDN agar perilaku kekerasan terpotong dari tradisi pendidikan yang selama ini ada.

Kedua, setiap lembaga pendidikan mesti mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap para pemangku kepentingan, yaitu, orang tua dan masyarakat luas. Karena itu, sistem pendidikan yang ada, baik berupa proses, materi pendidikan, kurikulum, praksis di lapangan harus bersifat terbuka dan dapat dikontrol oleh publik. Untuk inilah peranan pers sangat penting dalam mengomunikasikan kinerja pendidikan setiap lembaga pendidikan kepada masyarakat.

Homo violens

Bahwa para praja yang masuk dalam IPDN ternyata diam saja diperlakukan secara-sewenang-wenang oleh senior mereka menunjukkan kematian rasionalitas dalam diri para praja tersebut. Homo violens memang merupakan bagian dari kodrat manusia yang merupakan homo sapiens. Namun homo violens terjadi karena kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan. Dalam kasus IPDN, kehadiran para homo violens ini terjadi bukan karena kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup, melainkan karena matinya rasionalitas. Karena itu, alih-alih menjadi Institit Pendidikan, IPDN berubah menjadi Institut Pembunuhan Dalam Negeri.

Tidak ada satu jiwa merdekapun yang mau ditendang, dipukuli, dan dianiaya secara sistematis seperti terjadi dalam kasus mahasiswa IPDN. Kematian rasionalitas menandai matinya kemerdekaan dan penghargaan terhadap kemartabatan sendiri. Menolak adalah sikap merdeka yang mesti hadir dalam jiwa setiap individu ketika diperlakukan secara sewenang-wenang, sebab, tidak ada kaitan sama sekali antara tendangan bebas ke dada, juga pukulan bertubi-tubi ke ulu hati untuk menciptakan pamong praja pengabdi rakyat.

Kekejaman dalam dunia pendidikan ini harus segera dihentikan!

Doni Koesoema, A. Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Menggadaikan Etika Profesi

2009-09-26T00:15:00.000+07:00

KOMPAS, Rabu, 14 Maret 2007
Doni Koesoema, A

Gong kematian pendidikan nasional kita telah dibunyikan. Sekolah dan guru tidak lagi percaya dan dipercaya sebagai pendidik dan pengajar siswa. Tugas mereka telah digantikan oleh lembaga bimbingan belajar (bimbel). Guru dan sekolah tak ubahnya tukang kelontong dan toko grosiran yang lagi cuci gudang. Etika profesi pun telah mereka gadaikan demi setumpuk uang!

Silap akan uang, itulah yang membuat sebuah pemerintahan hancur. Intuisi Solon (630-560 SM) juga berlaku bagi dunia pendidikan kita. Jika mereka yang bertanggungjawab dalam mengurus pendidikan di negeri ini silap uang, mulai dari pejabat di tingkat pusat, sampai para guru di tingkat sekolah negeri, kesudahan dunia pendidikan kita sudah berada di depan mata.

Kehadiran lembaga bimbel yang di sekolah-sekolah negeri adalah tanda paling jelas tentang hancurnya moralitas dan matinya etika profesi. Menjadi guru adalah menghayati sebuah profesi. Apa yang membedakan sebuah profesi dengan pekerjaan lain adalah bahwa untuk sampai pada profesi tersebut seseorang berproses lewat belajar.

“Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat.” (H.A.R.Tilaar,2002,86)

Tanpa etika profesi, lembaga pendidikan hanya akan diisi oleh orang-orang yang bernafsu memuaskan kepentingan diri dan kelompoknya. Tanpa etika profesi, nilai kebebasan dan individu tidak dihargai. Untuk inilah, setiap lembaga pendidikan memerlukan sebuah keyakinan normatif bagi kinerja pendidikan yang sedang diampunya.

Etika profesi dan standard moral mesti dimiliki oleh setiap individu yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Ini penting sebab corak relasional antar individu di dalam lembaga pendidikan itu tidak imun dari unsur kekuasaan yang memungkinkan ditindasnya individu yang satu oleh individu lain. Selain itu, etika profesi menjadi pedoman ketika muncul konflik kepentingan agar kepentingan masyarakat umum tetap terjamin melalui pelayanan profesional tersebut. Tanpa etika profesi, lembaga pendidikan berubah menjadi toko grosiran di mana keuntungan dan tumpukan uang menjadi tujuan.

Dalam kenyataan, setiap individu dalam dunia pendidikan terlibat dalam negosiasi dan perjumpaan dengan orang lain, seperti, para guru, karyawan, orang tua, siswa, masyarakat, pegawai pemerintahan, lembaga bimbingan belajar, dll. Peristiwa perjumpaan ini sangatlah rentan dengan konflik kepentingan. Jika konflik kepentingan ini muncul, manakah standard moral dan etika profesi yang dipakai sebagai sarana untuk memecahkan konflik?

Maksim moral Kant

Setiap profesi, apapun jenisnya, termasuk para guru, tidak dapat melepaskan diri dari prinsip moral dasar yang diajukan oleh Immanuel Kant. Maksim moral Immanuel Kant berbunyi demikian, “bertindaklah terhadap kemanusiaan itu sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan pribadi itu sendiri atau yang lain bukan sebagai alat, melainkan sebagai tujuan di dalam diri mereka sendiri.”

Dengan memperlakukan individu atau pribadi dalam kerangka tujuan keberadaan mereka, Kant secara implisit mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai-nilai intrinsik. Individu itu bernilai di dalam diri mereka sendiri. Karena itu, setiap penguasaan atau perbuatan yang menundukkan mereka menjadi sarana bagi tujuan pribadi individu merupakan pelanggaran atas norma moral itu.

Kerjasama antara lembaga sekolah dengan lembaga bimbingan belajar menyiratkan adanya konflik kepentingan ini. Demi kepentingan siapa lembaga bimbel itu ada? Siswa, guru dan sekolah, orang tua, atau lembaga bimbel? Mungkin ada yang berpendapat, bahwa yang diuntungkan adalah semua, yaitu, siswa, guru/sekolah, orang tua dan lembaga bimbingan belajar. Siswa dapat semakin percaya diri dalam menghadapi Ujian Nasional (UN). Orang tua merasa nyaman dan aman bahwa anaknya akan siap menghadapi UN dan tes Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri, sekolah untung karena prestasi jadi tinggi, guru untung sebab dapat tambahan uang saku, dan lembaga bimbingan belajar untung karena dapat fulus dari proyek ini. Namun tidak semua berpendapat demikian, sebab tidak semua siswa, guru, dan orang tua diuntungkan!

Kehadiran lembaga bimbel di sekolah merupakan indikasi nyata konflik kepentingan yang mengorbankan kemartabatan guru, memperalat siswa, mengelabui orangtua, dan menipu masyarakat. Maksim moral Kant, mempersyaratkan bahwa dalam setiap hal kita mesti menghormati pribadi atau yang lain sebagai bernilai di dalam dirinya sendiri dan tidak pernah memanfaatkan mereka sebagai alat demi tujuan tertentu (bahkan yang tampaknya baik dan menguntungkan!)

Tugas mendidik dan mengajar siswa merupakan hak istimewa yang menjadi monopoli guru. Ketika tugas ini diserahkan pada lembaga lain yang tidak memiliki monopoli profesi satu pertanyaan muncul. Apa yang telah dilakukan para guru selama ini atas tugasnya dalam mendidik dan mengajar siswa? Keinginan menghadirkan lembaga bimbel di sekolah menjadi tanda bahwa para guru tidak melaksanakan profesinya secara profesional dan total.

Fenomena bimbel di sekolah menunjukkan kenyataan bahwa kepentingan siswa telah diperalat demi kepentingan lain, terutama, demi kepentingan bisnis. Lembaga bimbingan belajar yang datang ke sekolah tidaklah lelahanan (gratis). Mereka dibayar untuk itu, dan demi kepentingan ini, siswa dan orang tua harus membayar mahal. Aturan moral yang berlaku untuk kasus ini adalah jika bimbingan belajar itu diperlukan oleh sekolah demi perbaikan prestasi siswa, sekolah tidak berhak menarik bayaran atas kegiatan tambahan ini. Les tambahan merupakan tanggungjawab sekolah demi kepentingan siswa. Namun, yang gratisan seperti ini tidak ada! Maka sekolah dan guru telah memanipulasi siswa menjadi alat demi kepentingannya sendiri. Guru menarik keuntungan dengan melacurkan martabat profesinya sendiri!

Apa yang harus dilakukan?

Berhadapan dengan situasi ini, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, pemerintah dan guru semestinya segera bertindak untuk memulihkan martabat profesional mereka. Praksis kerjasama sekolah dengan lembaga bimbel harus segera dihentikan, kalau perlu sekolah yang melakukan diberi teguran keras, sebab mereka telah melecehkan etika profesi guru yang membuat fungsi mereka tidak dipercaya lagi dalam masyarakat.

Kedua, untuk itu perlu segera dibentuk Dewan Kehormatan Guru agar profesi guru itu tetap terjaga kemartabatannya dan kepentingan masyarakat luas tetap terjamin.

Guru sesungguhnya hanya bisa menjaga kemartabatannya melalui perilaku dan keteladanan hidup mereka. Jika para guru dan pendidik telah menggadaikan etika profesi mereka, tidak ada lagi yang akan dapat mempertahankan kemartabatan dan keluhuran profesi mereka. Sebab, etika profesi itu harta paling berharga yang mereka miliki. Tanpa penghargaan atas etika profesi, guru tak ubahnya pedagang kelontongan dan sekolah berubah jadi toko grosiran. Mereka akan terus menjual kepentingan siswa demi menggelembungkan pundi-pundi pribadi.

Doni Koesoema, A. Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Menjelang PP tentang Guru

2009-09-26T00:05:00.000+07:00

KOMPAS, Kamis, 9 November 2006
Oleh Doni Koesoema, A

Pendidikan nasional tidak akan pernah bangkit dari keterpurukannya jika program profesionalisasi formasi guru tidak digarap secara serius, integral, melalui pendekatan konseptual yang relevan dan responsif atas tantangan jaman.

Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UUGD) mencantumkan persyaratan kepemilikan sertifikat pendidik sebagai salah satu kriteria profesionalitas guru. Namun keseriusan pemerintah dalam menghargai peran dan martabat guru bisa terancam melalui klausul pasal 11 ayat 4 tentang proses sertifikasi yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP ini jika tidak digarap serius dan transparan akan menjadi bencana baru bagi pendidikan nasional. Sertifikasi berpotensi menjadi politisasi peranan guru, penjarahan uang rakyat, dan lahan empuk korupsi yang malah kontraproduktif bagi usaha perbaikan pendidikan nasional.

Dua pendekatan

Tampaknya telah terjadi kekeliruan konseptual di kalangan para pembuat UUGD ketika memasukkan pasal-pasal tentang sertifikasi guru sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas pendidik. Akar permasalahan utamanya adalah kekeliruan dalam membaca realitas dan kesalahan dalam menerapkan strategi dalam menyikapi persoalan seputar kualitas pendidik.

Debat pokok tentang formasi pendidik biasanya terpolarisasi pada dua bidang isi yang bertentangan satu sama lain (Cochran-Smith & Fries, 2001). Pertama, mereka yang berusaha menderegulasi pengajaran. Kedua, mereka yang berusaha untuk membuatnya semakin profesional.

Mereka yang mau menderegulasi pengajaran berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menilai proses pembelajaran siswa dan kualitas guru adalah dengan menerapkan sebuah ujian standard. Mencetak guru lewat proses pendidikan yang lama dan panjang dianggap sebagai pemborosan tenaga, waktu dan uang. Jadi, para pembela deregulasi berusaha untuk memperpendek proses pendidikan guru dan menggantikannya dengan sekumpulan program alternatif berupa sertifikasi.

Asumsi dasar program sertifikasi guru adalah bahwa para guru dapat belajar sedikit yang mereka butuhkan tentang proses pengajaran sementara mereka akan belajar banyak ketika terjun langsung di lapangan.

Sebaliknya, mereka yang berpendapat bahwa formasi guru semestinya semakin profesional mengatakan bahwa jalan pintas proses formasi guru lewat sertifikasi tidak akan menghasilkan para pendidik yang berkualitas. Mereka yang membela profesionalisme guru yakin bahwa proses pengajaran berkaitan erat dengan dimensi keadilan sosial dan pemberdayaan guru sebagai bagian dari proses pengembangan terus menerus atas kemampuan akademis yang dimilikinya, sehingga program sertifikasi sebagai jalan pintas peningkatan kualitas guru dianggap sebagai antitesis bagi hakekat profesionalisme guru.

Sertifikasi pendidik yang diterapkan secara pukul rata, termasuk bagi para guru yang telah lulus S-1 dari universitas yang terakreditasi oleh pemerintah akan menjadi lahan baru untuk memeras uang rakyat. Sertifikasi pendidik lebih kental muatan ekonomis dan politisnya ketimbang keseriusan dalam meningkatkan mutu guru.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di kalangan guru telah ada mereka yang memiliki kualifikasi akademis setaraf sarjana strata-1 atau D-4 alumni dari universitas yang telah terakreditasi oleh pemerintah. Mereka ini telah secara profesional dipersiapkan untuk menjadi guru. Para lulusan sarjana strata-1 dan D-4 dari perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah semestinya tidak memerlukan sertifikasi pendidik lagi. Hak-hak mereka sebagai pendidik telah dilindungi dengan pasal 11 ayat 2, yang menyatakan bahwa, “Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.”

Jika nanti keluar PP tentang sertifikasi pendidik dan peraturan itu ternyata masih mewajibkan sertifikasi pendidik bagi para guru lulusan perguruan tinggi yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, PP tersebut jelas bertentangan dengan pasal 11 ayat 2. Ngotot menerapkan sertifikasi untuk kasus seperti ini bisa dicap sebagai politisasi peran guru demi kepentingan ekonomis para penguasa.

Kualitas akademis yang dituntut oleh pemerintah bagi para guru, berupa kualitas akademis setingkat sarjana strata-1 atau diploma 4, yang diterapkan secara pukul rata, termasuk terhadap para guru senior yang telah bekerja dan memiliki pengalaman pengajaran bertahun-tahun, hanya akan menjadi beban bagi kinerja guru yang telah penuh dedikasi memberikan seluruh waktu dan tenaganya bagi perbaikan pendidikan di negeri ini.

Sertifikasi akan menjadi kontraproduktif bagi para guru senior, karena mereka sendiri telah teruji dalam mendidik dan mengajar anak didik. Sertifikasi pendidik bagi mereka sesungguhnya tidak diperlukan lagi sebab pengalaman telah menguji mereka menjadi guru yang handal. Sertifikasi bagi mereka hanya akan memperkuat kesan bahwa pemerintah ingin mengeruk uang rakyat yang telah berjasa besar bagi pendidikan di negeri ini.

Sertifikasi mungkin lebih tepat sasaran jika diterapkan bagi para guru bantu, sebab kehadiran mereka di sekolah-sekolah biasanya tidak disertai dengan persiapan yang memadai, dicomot begitu saja karena langkanya guru, tanpa membekali mereka dengan kecakapan dan kemampuan dasar sebagai pendidik. Guru bantu biasanya dihadirkan karena langkanya tenaga pendidik di suatu daerah. Karena itu, program sertifikasi pendidik bagi mereka semestinya dilakukan melalui test standard disertai dengan pelatihan hal-hal pokok yang dibutuhkan bagi proses pembelajaran. Biaya untuk proses sertifikasi ini semestinya ditanggung oleh negara seperti diamanatkan dalam UUGD.

Sertifikasi pendidik yang diterapkan bagi semua secara pukul rata menunjukkan bahwa pemerintah kurang dapat melihat realitas pendidikan di negeri ini secara jernih. Karena itu, pemerintah bisa keliru dalam merencanakan strategi bagi peningkatan kualitas guru melalui berupa sertifikasi pendidik.

Isu politik dan ekonomi

Sebenarnya, persoalan pokok perbaikan kualitas guru bukan terletak pada pertentangan antara formasi tradisional dan alternatif berupa sertifikasi, melainkan lebih pada kepentingan politik dan ekonomi suatu pemerintahan. Membangun dan meningkatkan kualitas guru, baik pada masa sebelum maupun sesudah mereka memasuki dunia pengajaran mau tidak mau akan mempengaruhi jumlah gaji yang mesti mereka terima. Kenyataan inilah yang lantas menekan para pengambil keputusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk memikirkan kembali bagaimana sekolah-sekolah mesti dibiayai.

Pada titik ini, dibutuhkan political will pemerintah untuk sungguh-sungguh merealisasikan dukungannya bagi hadirnya para pendidik yang berkualitas. Besarnya akolasi anggaran negara bagi pendidikan menunjukkan besarnya political will sebuah pemerintahan untuk serius memperbaiki kehancuran dunia pendidikan kita.

Merekrut dan mempertahanan para guru yang memiliki kualifikasi akademis, kompetensi pada bidangnya, serta mengenal komunitas di mana ia mengajar membuat model kurikulum wajib yang sifatnya top-down, sistem pembelajaran text book, dan kebijakan ujian yang sifatnya nasional tidak relevan lagi bagi proses reformasi pendidikan. Pembaharuan pendidikan mempersyaratkan reformasi total bagi para pengambil keputusan yang membuat mereka sungguh-sungguh serius dan konsisten ingin memperbaiki dunia pendidikan. Keluarnya kurikulum tingkat satuan pendidikan disertai dengan sikap keras kepala untuk tetap mengadakan Ujian Nasional merupakan salah satu bukti inkonsistensi dan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan!

Kita menantikan PP tentang sertifikasi pendidik yang sungguh berpihak pada keadilan dan demi perbaikan kualitas pendidik, bukan sekedar proyek menjarah uang rakyat di tengah kebangkrutan dunia pendidikan di negara kita. Dikotomi antara persiapan tradisional dan alternatif semestinya ditinggalkan dengan mengedepankan hadirnya kebijakan pendidikan yang integratif, adil, tepat sasaran, dan relevan dengan tantangan jaman.

Doni Koesoema, A Mahasiswa jurusan pedagogi sekolah dan pengembangan profesional pada fakultas ilmu pendidikan Universitas Salesian, Roma.

Reformasi Kurikulum

2009-09-24T23:42:00.000+07:00

KOMPAS Jum’at, 1 September 2006
Oleh Doni Koesoema, A

Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 menandai babak baru sejarah reformasi kurikulum di Indonesia. Namun sebagaimana reformasi lainnya, reformasi kurikulum ini masih tampak setengah hati dan kurang matang digarap. Selain itu, Permen secara substansial masih belum mampu memberikan roh untuk menghidupi otonomi pendidikan yang sesungguhnya.

Antinomi pedagogi

Salah satu antinomi pedagogi yang menjadi ‘penyakit kronis’ dunia pendidikan kita adalah ketegangan antara sistem kurikulum terpusat dan organisasi lokal di tingkat sekolah. Hadirnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesungguhnya ingin menjembatani adanya bipolarisasi antara kurikulum kuota nasional dan lokal. Karena itu, Permen sekedar mengatur Standard Isi (SI) dan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) minimal, serta membiarkan Satuan Tingkat Pendidikan menentukan sendiri metodologi didaktisnya agar proses pembelajaran mencapai tujuannya.

Reformasi pendidikan memang bisa dimulai dari pembaharuan di bidang kurikulum, sebab kurikulum merupakan semacam satelit yang melacak dan memberikan identitas edukatif bagi setiap siklus pendidikan.

Secara pedagogis dan didaktis tujuan kurikulum adalah untuk mempercantik busana kultural maupun formatif, entah melalui pengayaan secara berkesinambungan atas identitas intelektual anak didik mulai dari sekolah taman-kanak sampai pada tingkat perguruan tinggi, atau melalui penguatan otonomi pendidikan yang sifatnya subsidiaris, jauh dari sentralisasi edukatif, secara didaktis memberikan otonomi penuh pada anak didik sebagai agen yang belajar sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Globalisasi yang mengakibatkan turun pamornya monosentrisme pendidikan yang lantas digantikan dengan polisentrisme sumber-sumber pengetahuan membuat reformasi pendidikan, khususnya pembaharuan kurikulum, menghadapi tantangan besar berkaitan dengan identitas dan peranan sekolah dalam situasi masyarakat yang semakin kompleks. Bipolarisme pendidikan yang memperhadapkan kekuasaan sentral dengan kekuasaan lokal tak dapat menghindarkan diri dari dua pertanyaan kritis seputar persoalan pedagogis berkaitan dengan tujuan reformatif yang ingin dilakukannya.

Pertama, apakah pembaharuan kurikulum itu menjadi sebuah alat penuntun bagi peserta didik atau penuntun bagi objek pengajaran itu sendiri? Di sini antinomi pendidikan terlihat paling kentara. Pertama, jika kurikulum dipahami sebagai sebuah ‘kendaraan’ yang membimbing anak didik pada tujuannya, kurikulum semestinya memberikan otonomi besar bagi peserta didik untuk ikut ambil bagian aktif dalam perjalanan formatifnya. Titik berangkat posisi ini adalah pada siswa itu sendiri.

Di lain pihak, jika kurikulum dipahami sebagai sebuah alat penuntun bagi pembuatan objek-objek pengetahuan yang perlu diajarkan kepada siswa, persoalan pokoknya adalah nilai-nilai budaya macam apa yang akan dipilih, dikembangkan, sehingga peserta didik memiliki hak untuk dapat mengolah dan memperdalam warisan simbol-simbol budaya yang mereka miliki, mengaktualisasikannya selaras dengan kemajuan teknologi dan informasi, serta relevan bagi kesiapan mereka memasuki dunia kerja.

Kedua, apakah kurikulum lebih dipahami sebagai sebuah sarana untuk menerapkan program-program, atau sebaliknya menjadi alat untuk belajar membuat program itu sendiri? Jika yang pertama dipilih, kurikulum lantas sekedar menjadi sebuah alat untuk menerapkan program-program yang telah jadi, pelaksanaannya bersifat wajib, sifatnya terpusat dan mengikat, misalnya, berupa kurikulum dengan kuota nasional.

Di lain pihak, jika kurikulum dipahami sebagai sebuah sarana untuk membuat program pendidikan, kurikulum lantas merupakan sebuah sarana pendukung yang sifatnya opsional, tidak wajib, yang sepenuhnya diserahkan pada otonomi sekolah lewat kuota lokal.

Dua pendekatan di atas tampaknya lepas dari analisis Permen, sebab lampiran Permen yang memberikan indikasi teoritis berupa programasi kurikulum yang ditawarkan masih bersifat sentralistis, kurang memberi tempat pada dimensi otonomi dari peserta didik untuk memilih jalur formasi yang ingin dijalaninya.

Permen juga membatasi fungsi kurikulum sekedar sebagai penuntuk pembuatan objek-objek pengetahuan yang mesti disosialisasikan pada peserta didik. Di lain tempat malah memberikan keleluasaan pada sekolah untuk menjiplak begitu saja program yang ditawarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP). Proses aplikasi program inipun masih terlihat sangat memusat, kental muatan kurikulum dengan kuota nasional, sedangkan muatan lokal hanya diberi alokasi rata-rata 2 jam mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan.

Reformasi setengah hati seperti ini alih-alih membantu menumbuhkan otonomi pendidikan dalam arti sesungguhnya, malah membingungkan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan (guru, yayasan, sekolah, dan masyarakat). Pertanyaan masyarakat tentang adanya kontradiksi antara KTSP dengan Ujian Nasional semakin menunjukkan bahwa KTSP memang digarap secara kurang integral sebab ada inkonsistensi di sana-sini.

Integrasi

Reformasi pendidikan memang semestinya dimulai dari reformasi kurikulum, sebab kurikulum merupakan jembatan yang menjadi fondasi bangunan pendidikan. Karena itu, reformasi kurikulum semestinya bersifat integratif yang mampu mengakomodasi dimensi konfliktual yang terjadi antara peserta didik sebagai agen pendidikan dan kebudayaan sebagai obyek-obyek pengetahuan. Selain itu reformasi kurikulum semestinya juga mampu mengatasi ketimpangan yang terjadi antara pendekatan pusat dan pinggiran (baca, otonomi sekolah).

Reformasi kurikulum semestinya menjadikan kebijakan pemerintah sebagai semacam termostat yang menyeimbangan visi pendekatan yang berpusat pada anak didik dan visi yang berpusat pada kebudayaan.

Jadi ada semacam dialektika terus menerus antara bipolarisasi pendidikan dan penguatan otonomi sekolah dengan menjauhkan diri dari kecenderungan kurikulum yang hiperformal (semua diatur, direncanakan dan diprogramkan dari atas, sekolah tinggal mengikuti), atau hiperinformal (kurikulum menjadi cerminan atas semua yang diputuskan oleh sekolah).

Permen no 22, 23, dan 24 tahun 2006 bisa menjadi reformasi kurikulum yang sesungguhnya jika memperhatikan dimensi integralitas di atas.

Kekurangmatangan dalam membuat reformasi kurikulum menghasilkan hilangnya dimensi otonomi pendidikan yang sesungguhnya ingin diarah lewat adanya KTSP, yaitu, kebebasan peserta didik dalam menentukan sendiri perjalanan formatif intelektualnya dan mandulnya otonomi sekolah. Jika ini terjadi, roh otonomi pendidikan akan semakin jauh dari harapan kita.

Doni Koesoema, A
Mahasiswa Jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma

Otonomi (Pungutan) Pendidikan

2009-09-24T23:14:00.000+07:00

Doni Koesoema, A

Kesewenang-wenangan sekolah dalam menarik dana pendidikan dari masyarakat sudah berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Banyak orang tua mengeluhkan, misalnya, besarnya biaya yang harus dibayar untuk Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Otonomi pendidikan oleh insan pendidikan tampaknya baru dipahami sekedar sebagai sebuah otonomi untuk memungut dana dari orang tua. Tapi apa daya orang tua? Mereka tidak bisa marah sebab anak mesti sekolah. Mereka pasrah meski telah dijadikan sapi perah! Siswa dari keluarga miskin akhirnya hengkang dari sekolah. Mereka tak dapat membayar uang sekolah.

Menarik dana pendidikan dari masyarakat memang merupakan sesuatu yang wajar, terlebih bagi sekolah-sekolah swasta yang hidup matinya banyak tergantung dari dana yang diperolehnya dari masyarakat. Namun proses ini menjadi tidak wajar ketika lembaga pendidikan memanfaatkan posisi lemah kekuatan tawar menawar orang tua terhadap kebijakan sekolah. Ada ketidakberesan dalam komunikasi pendidikan dan cara memahami otonomi sekolah. Alih-alih memosisikan orang tua sebagai partner malah menjadikannya ‘sapi perah’!

Orang tua dalam kerangka pendidikan masih dipahami sekedar sebagai institusi legal yang hanya bertanggungjawab bagi proses pendidikan anak-anak mereka secara ekonomis. Di luar itu, peran serta orang tua nol.

Otonomi pendidikan yang berubah wajah menjadi otonomi pungutan pendidikan melahirkan ketimpangan, menyuburkan ketidakadilan dan mengerdilkan solidaritas. Elitisme sekolah menyingkirkan keluarga miskin dari sekolah. Yang kaya semakin berjaya. Yang miskin semakin tak berdaya.

Ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan bagi kalangan miskin menjadi semakin besar ketika jumlah kursi sekolah yang ada ternyata lebih kecil dibandingkan para lulusan yang semestinya melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Akibatnya, sekolah (negri dan swasta) semakin berlomba menarik dana dari orang tua dengan memanfaatkan rasa khawatir atas terbatasnya jumlah sekolah yang ada.

Situasi pendidikan seperti ini sangat kontraproduktif dengan usaha-usaha untuk konsolidasi demokrasi. Tanpa adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk mengenyam pendidikan, di mana negara semestinya menjamin hak-hak dasar ini, sekolah kita menjadi semakin elitis dan antidemokrasi. Sebab bukannya persamaan yang kita perjuangkan, melainkan diseminasi perbedaan dan ketimpangan.

Usaha untuk konsolidasi demokrasi hanya bisa mungkin dimulai dengan menciptakan sebuah sekolah yang sungguh memiliki otonomi.

Dua sasaran

Sekolah yang memiliki visi otonomi dalam masyarakat demokratis semestinya mengarahkan diri pada dua sasaran yang semestinya berjalan secara seimbang.

Pertama, otonomi pendidikan semestinya memusatkan kinerja dan perhatiannya terutama pada dan bagi anak didik. Instansi yang terlibat dalam kerangka pendidikan, seperti, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, merupakan sebuah jaringan demi tujuan formasi anak didik. Karena itu, program pendidikan yang diusulkan, sistem kurikulum yang ditawarkan, penganggaran pendapatan dan belanja sekolah semestinya diarahkan pada satu tujuan bersama yaitu proses pembentukan (formasi) anak didik.

Otonomi pendidikan baru akan memiliki arti ketika anak didik mampu bertumbuh, berkembang dan menyempurnakan diri melalui akuisisi pengetahuan, pembiasaan perilaku baik, pemahaman nilai, pembentukan karakter, yang disertai dengan rasa solidaritas dan kebebasan yang bertanggungjawab, bagi perkembangan diri sendiri maupun bagi kebaikan orang lain. Hanya melalui visi ini, otonomi pendidikan mampu menciptakan suasana demokratis yang membantu melahirkan warga negara yang terbuka dan mampu bekerja sama demi kebaikan bersama.

Kedua, otonomi sekolah merupakan sebuah sintesis antara kebijakan makro (visi dan kebijakan Menteri Pendidikan tentang Tujuan pendidikan nasional dan perangkat praktis ke arah sana), dan kebijakan mikro (sistem organisasi sekolah, pengayaan kurikulum, tanggungjawab sekolah atas program formasi, dll). Dalam level mikro inilah orang tua sungguh-sungguh dilibatkan dalam proses formasi anak didik dengan memberikan masukan, usulan dalam program kurikuler yang dipilih dan ditawarkan oleh sekolah. Orang tua semestinya menjadi partner dalam proses formasi anak didik. Di sini komunikasi pendidikan dan transparansi dijiwai dengan semangat demokratis, keterbukaan, disertai dengan kepekaan akan kebutuhan masyarakat lokal.

Komunikasi pendidikan yang memperhatikan berbagai dimensi relasional antara pihak-pihak yang terkait dengan proses formasi (orang tua, pendidik, sekolah, masyarakat, dll) merupakan jalinan relasional kompleks yang saling menghargai otonomi serta peran serta masing-masing dalam kerangka pendidikan.

Karena itu, otonomi pendidikan tidak sekedar dipahami dari kacamata ekonomis yang menjadikan orang tua, dalam relasinya dengan lembaga pendidikan sekedar sebagi obyek penarikan dana, melainkan juga melibatkan dimensi partisipatif (kesinambungan pendampingan orang tua pada anak didik pasca-sekolah), komunikatif (sistem kontrol dan propositif atas transparansi keuangan dan perencanaan program formatif sekolah), konsiliatif (keterbukaan untuk menerima masukan dari masyarakat berkaitan dengan program pendidikan yang ditawarkan).

Sekolah yang memiliki otonomi, jika dipahami lewat kaca mata seperti ini akan menjadi pembaharu dalam arti yang sesungguhnya, dan menghilangkan tiga jenis penyakit pendidikan yang muncul dalam konteks pendidikan terpusat (sentralistis), seperti, inefisiensi (buang banyak uang dan tidak produktif), kemandulan produksi (dalam arti menjadi mesin yang memproduksi kekosongan, menghasilkan pemahaman pengetahuan yang tidak mendalam, pemborosan otak anak didik), serta anti demokrasi (tidak adanya kesempatan menerima pendidikan yang sama, drop out karena miskin, konsep tentang anak didik yang abstrak dan jauh dari lingkungan).

Otonomi pendidikan jika dipahami secara sempit sekedar sebagai sebuah otonomi (=kesewenangan) dalam menarik dana dari masyarakat pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi dunia pendidikan itu sendiri.

Mengingat nilai-nilai demokrasi yang dipertaruhkan, dalam sistem pendidikan yang elitis dan sektarian seperti ini, pemerintah perlu mengusahakan dijaminnya hak-hak kaum miskin untuk tetap dapat mengenyam pendidikan yang dalam sistem pendidikan sekarang ini semakin tersingkirkan dari dunia pendidikan.

Mengharapkan anak didik untuk menjadi ‘aktor’ dalam lingkup budaya yang dihidupinya, memimpikan otonomi pendidikan yang memiliki jiwa demokratis kiranya sebuah usaha yang tak pernah boleh berhenti kita usahakan.

Doni Koesoema, A Penulis adalah mahasiswa jurusan ilmu pendidikan dan pengembangan profesional Universitas Salesian, Roma.

Kemartiran Sebagai Pedagogi Rohani

2009-09-21T22:43:00.000+07:00

Senin 10 Oktober 2005
Doni Koesoema, A

Terorisme di Indonesia pada kenyataannya bukan merupakan karakter bangsa Indonesia melainkan lebih merupakan konflik politik dan ekonomi yang mempergunakan agama dan memanfaatkan orang-orang beriman. Analisis K.H. Hasyim Muzadi dalam seminar Islam in a pluralistic Society, yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan (KBRI-TSV) di auditorium Yohanes Paulus II, Universitas Kepausan Urbaniana, Roma,(30/9), mengingatkan kita betapa kecerobohan dalam menggeneralisir akar permasalahan terorisme bisa berakibat fatal dalam kerangka membangun dialog persaudaraan antar umat beriman, terlebih lagi dalam menakar kesejatian pengalaman iman.

K.H.Hasyim Muzadi juga menegaskan bahwa persentase kelompok teroris dibandingkan dengan umat beriman yang memiliki kehendak baik untuk membangun persaudaraan sejati sangatlah kecil. Demikian juga Rm. Thomas Michel sebagai anggota dewan penasehat kepausan untuk urusan dialog antar agama, misalnya, memaparkan bahwa sejak reformasi 1998 telah hadir sekitar 465 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik lokal maupun internasional yang bekerja dalam membangun perdamaian di daerah konflik (peacebuilding Ngo’s) yang memiliki ciri lintas agama.

Karena itu, konflik yang menciptakan teror yang bermula dari sikap salah interpretasi, baik atas ajaran agama maupun simbol agama, merupakan bagian yang kecil saja yang kadang tidak selalu menghadirkan teror. Namun yang signifikan, ujar K.H. Hasyim Muzadi, adalah ketika salah tafsir dan penyalahgunaan agama dan simbol agama ini berbenturan dengan kepentingan politik, ketidakadilan, rendahnya mutu pendidikan, kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi.

Selama para politisi masih berkelahi untuk mempertahankan kekuasaannya, alih-alih mempergunakan kewenangan untuk melayani rakyat, selama keadilan tak dapat ditemukan di pengadilan, selama dunia pendidikan ditelantarkan, negeri kita akan menjadi sekam membara yang mudah disulut kelompok teroris untuk menghanguskan keberadaban negeri ini.

Bom bunuh diri jilid II di Bali mengingatkan kita betapa ternyata pedagogi rohani yang keliru dalam memaknai kemartiran bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam sebuah negara yang sistem keamanannya masih kedodoran seperti di negeri kita, di mana di setiap tempat para teroris bisa berpesta pora dan melakukan aksinya tanpa perlu melukai diri sendiri, di mana kaum teroris dengan mudah melancarkan aksinya tanpa halangan ketatnya penjagaan petugas keamanan, bom bunuh diri di Bali hanya menyiratkan satu pesan : keyakinan iman akan kemartiran itu telah ada pada level personal yang tak bisa dibendung oleh satu instansi manapun! Membunuh semakin banyak orang seolah sebuah keyakinan integral akan keselamatan. Seolah ingin mengatakan bahwa baik pengebom maupun korban adalah jiwa-jiwa yang mati syahid, sehingga layak langsung menerima mahkota surgawi. Betapa ironisnya pedagogi kerohanian seperti ini.

Pedagogi rohani

Pedagogi macam apa yang bisa diwariskan dan ditanamkan pada anak didik kita dalam situasi seperti ini?

Dalam masyarakat yang mengakui keesaan Tuhan sebagai sang sumber hidup, anak didik semestinya belajar memahami bahwa kemartiran sesungguhnya merupakan ekpresi terdalam sebuah keyakinan iman yang fondasi utamanya adalah penghargaan atas hidup itu sendiri. Kemartiran sejati bukanlah bom bunuh diri yang mengajak orang lain mati suci, seolah diri adalah Tuhan, sang penentu hidup mati orang lain. Kemartiran sejati adalah kesediaan untuk memberikan diri secara total bagi berlangsungnya kehidupan orang lain secara pribadi maupun sebagai sebuah masyarakat.

Kemartiran Riyanto, pemuda NU yang menyelamatkan umat kristen yang sedang beribadah, kemartiran Romo Dewanto yang melindungi jemaat di Gereja Suai, Timor-Timur, kemartiran Munir sang pembela orang-orang hilang, dll, merupakan contoh kemartiran lokal yang sesungguhnya menjadi saksi bahwa kemartiran otentik seperti ini dapat terwujud di negeri kita dan bukanlah impian semata. Teladan kemartiran seperti ini bukanlah sebuah ide di atas awang-awang yang tidak memiliki relevansi dan dampak berhadapan dengan berbagai macam krisis multi dimensi yang dihadapi oleh bangsa kita.

Bagi sebuah masyarakat yang semakin beradap, memupuk sebuah keyakinan dalam diri setiap anak didik bahwa nilai-nilai luhur religiusitas, seperti pengorbanan diri, jerih payah dan pelayanan total demi kepentingan orang banyak, kejujuran, belaskasih, pengampunan, merupakan bagian dari keluhuran nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya masih ada, masih relevan, dan masih dapat diraih dalam menciptakan sebuah masyarakat yang semakin menghargai kemartabatan setiap orang sebagai sesama ciptaan Tuhan.

Pembela kehidupan

Tepatlah, jika K.H. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa terorisme bukanlah karakter bangsa kita. Jika terorisme akhir-akhir ini mencoreng muka kita sehingga kita menjadi bangsa yang tidak memiliki kepribadian, atau malahan dicap sebagai bangsa yang menyemai teroris, mungkin baik jika kita kembali bercermin pada para pahlawan kemanusiaan, para martir kita seperti Riyanto, Romo Dewanto, Munir, dan masih banyak lagi yang menjalani kemartiran tersembunyi yang tak perlu secara gegap gempita dirayakan sebab hidup manusia itu sendiri akan menjadi saksi paling jujur atas kesahihan kemartiran seseorang.

Teladan para pembela hidup dan kemartabatan manusia ini semestinya menjadi pedagogi rohani bagi setiap orang dalam memurnikan keaslian pengalaman imannya dalam masyarakat yang mengakui keesaan Tuhan, di mana keadilan dan keberadaban manusia merupakan jaminan nyata dan bukti dihargainya keluhuran hidup manusia itu sendiri di hadapan Tuhan dan sesama. Semoga!

Doni Koesoema, A. Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Gereja dan Demokrasi

2009-09-21T22:29:00.000+07:00

Kompas, Selasa, 15 April 2005
Doni Koesoema A

“Gereja, lembaga karismatis per eccellenza, mengadopsi metode yang lebih demokratis untuk memilih pemimpinnya.” Demikian salah satu komentar yang dikutip dari harian Avenire (17/4) untuk memaparkan salah satu fakta paling menonjol dalam konklaf pertama di millenium ketiga.

Masuknya ide-ide demokratis yang ditetapkan secara transparan melalui Konstitusi Apostolis Universi Dominici Gregis (UDG) (22 februari 1996) ini tak lepas dari sentuhan tangan almarhum Paus Yohanes Paulus II yang telah memperbaharui proses dan prosedur pemilihan penggantinya secara jelas.

Pada artikel no.62, almarhum Yohanes Paulus II menghapus cara pemilihan secara aklamasi atau berdasarkan inspirasi (per acclamationem seu inspirationem) atau proses pemilihan berdasarkan kompromi (per compromissum). Ia menegaskan bahwa “Proses pemilihan Paus sekarang ini dan kemudian hari akan ditentukan secara unik melalui pemungutan suara (per scrutinium)” di mana keabsahan pemilihan Paus akan ditentukan melalui terpenuhinya dua pertiga suara berdasarkan jumlah (kardinal) pemilih yang hadir.

Memperoleh 2/3 suara dari 115 kardinal tanpa melalui saat-saat kampanye tentu pekerjaan yang tidak mudah. Terlebih dengan adanya kebijakan isolasi total para kardinal selama konklaf sehingga mereka tidak memiliki satu kontakpun dengan dunia luar, baik melalui koran, televisi, radio, dan alat komunikasi lainnya sampai mereka memilih penerus tahta Santo Petrus yang ke 265.

Di tengah terabasan simoni (politik uang), di tengah hamburan janji palsu yang kerap keluar dari mulut para kandidat politik menjelang pemilihan, Gereja Katolik, menawarkan kepada dunia suatu alternatif demokrasi melalui struktur dan sistem kelembagaan yang dimilikinya selama hampir 20 abad yang terbukti bisa proaktif dan sigap dalam menyesuaikan derap dan arus jaman.

Pemilihan pemimpin yang demokratis tidak lagi ditentukan bukan melalui aklamasi sehingga siapa yang bersuara keras mampu menggiring suara mayoritas. Juga tidak melalui intuisi di mana model ‘kira-kira’ atau ‘senang tidak senang’ menjadi bahan pertimbangan. Bukan pula berdasarkan kompromi atau bagi-bagi kue kekuasaan. Demokrasi model inilah yang ingin disingkirkan Almarhum Paus Yohanes Paulus II dalam proses pemilihan penggantinya.

Demokrasi yang ada dalam benak Yohanes Paulus II merupakan penggabungan antara pilihan rasional real seluruh pemilih dan pilihan spiritual personal berdasarkan intuisi hati serta kesadaran nurani bening. Hanya dengan cara seperti inilah proses demokrasi selama konklaf mampu memilih pemimpin yang berjiwa melayani, tanggap akan situasi jaman, kokoh di tengah badai persoalan di setiap jaman.

Strategi vatikan

Untuk menghasilkan output pemimpin ideal Vatikan memiliki strategi demokrasi yang agak khas. Strategi ini merupakan proses-proses dan tata cara yang menghantar setiap kandidat berada dalam situasi fisik, batin dan rohani yang dewasa dalam melakukan pemilihan.

Strategi itu antara lain. Pertama, kegiatan selama masa berkabung. Pada masa ini para kandidat memiliki kesempatan untuk secara bersama-sama mendiskusikan situasi aktual Gereja serta tantangannya pada masa kini, tanpa satupun mengacu pada nama-nama. Ini sekaligus untuk memperkuat sensibilitas kegembalaan universal yang mesti disandang dengan wafatnya Paus sebelumnya.

Kedua, kerahasiaan dalam seluruh proses. Setiap pihak yang terlibat dalam proses konklaf, entah secara langsung maupun tidak langsung dituntut untuk mengucapkan janji dan sumpah untuk tidak membocorkan berbagai macam informasi yang diterima sebelum maupun selama proses konklaf berlangsung.

Ketiga, setiap tindakan pembocoran atas rahasia, penyadapan, usaha suap, dikenakan hukuman ekskomunikasi secara otomatis (latae sententiae) di mana hukuman atau pelepasan atasnya hanya dapat diberikan oleh Paus yang akan terpilih.

Keempat, iklim spiritual yang mendukung berupa perayaan ritus peribadatan selama konklaf. Iklim spiritual sudah dimulai pada hari pertama masa berkabung yang diawali dengan perayaan ekaristi pemakaman Paus. Selam konklaf juga disediakan Imam yang menerima pengakuan dari para kardinal yang akan memilih Paus.

Kelima, kebijakan extra omnes. Pada hari pertama kardinal memasuki Kapel Sistina untuk memulai proses pemilihan, diserukan agar semua hal lain yang tidak ada kepentingan dengan proses konklaf ditinggalkan, termasuk pamrih, kepentingan, dan agenda pribadi. Extra omnes ini ditandai dengan isolasi total komunikasi antara cardinal pemilih dengan dunia luar.

Karena itu, selama proses pemilihan para kardinal tidak diperkenankan berhubungan dengan dunia luar, selain berkanjang dalam doa untuk memilih Paus yang dikehendaki Allah bagi penggembalaan Gereja Universal. Tidak ada kontak telpon, koran, radio, televisi, dan bahkan tempat sekitar kapel Sistina telah diblokir sehingga telpon genggam tidak berfungsi.

Strategi inilah yang membuat proses demokratisasi pemilihan Paus menjadi begitu istimewa. Karena itu, model pemilihan pemimpin seperti ini bisa dijadikan alternatif model pemilihan secara demokrasi. Sebuah proses demokrasi yang tidak sekedar mempersyaratkan kejernihan moral para calon pemimpin, lebih dari itu, keyakinan iman bahwa panggilan menjadi pemimpin tak lain adalah sebuah pelayanan bagi kemanusiaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya.

Fenomena dan praksis demokrasi seperti ini bukan sekedar menjadi bukti bahwa Gereja merupakan sebuah lembaga kharismatis per eccellenza yang tidak sekedar latah dalam memaknai praksis demokrasi, melainkan sebuah komunitas yang para petingginya peka dalam membaca tanda-tanda jaman, yang di lubuk hati dan jiwanya selalu bergema seruan bahwa kekuasaan itu bukan untuk kesewenangan, melainkan demi kemaslahatan kemanusiaan.

Doni Koesoema, A penulis adalah mahasiswa Universitas Gregoriana, Roma.

Pendidikan Anak : Bukan Sekedar Mesin Reproduksi Kultur Sosial

2009-09-03T20:28:00.000+07:00

BASIS, Nomor 07-08, Tahun ke- 5 5, Juli-Agustus 2006, hlm 62-68

Doni Koeseoema, A

Keluarga sebagai locus educationis telah lama menjadi bahan permenungan bagi para filsuf dan pemikir pendidikan. Paling tidak ada dua arus besar pemikiran berkaitan dengan peranan keluarga dalam kerangka pendidikan anak. Yang pertama, aliran antifamiliarisme dengan tokoh utamanya Plato. Kedua, familiarisme dengan juru bicara utamanya Aristoteles.

Fenomena adanya keluarga yang melemparkan tanggungjawab pendidikan anak-anak mereka pada lembaga sekolah merupakan satu dari ribuan data tentang praksis pendidikan dalam masyarakat. Mempertanyakan kembali peranan keluarga dalam kerangka pendidikan anak dalam relasinya dengan lembaga edukatif lain bisa berarti mempertanyakan kembali asumsi-asumsi dasar pemikiran Plato dan Aristoteles serta para pengikutnya, melihatnya dalam kerangka modernitas, menemukan sisi-sisi lemah dan kuat pendekatan tersebut, mengintegrasikan dan mengaktualisasikannya dalam konteks dunia pendidikan di Indonesia.

Tulisan ini mencoba mengulas persoalan filosofis seputar peranan keluarga dalam kerangka pendidikan anak dalam relasinya dengan lembaga pendidikan lain. Di sini keluarga dipahami pertama-tama dari sudut pandang pedagogi, yaitu, sejauh mana keberadaan keluarga memfasilitasi pertumbuhan atau malahan menghalangi pertumbuhan pribadi.

Pedagogi dan pendidikan

Mungkin kita akan heran menemukan kenyataan bahwa persoalan pendidikan yang kita hadapi sesungguhnya memiliki akar pada masalah teoritis-filosofis, daripada praksis pendidikan itu sendiri.

Pendidikan (educatio) merupakan kenyataan manusiawi yang menjangkarkan dirinya pada fakta, tindakan, dan pengalaman. Semua mata bisa melihatnya. Pendidikan ada di mana saja, di rumah, di sekolah, di jalan, di televisi, di internet, di mana-mana. Tindakan edukatif ini bersifat umum dan ada dalam setiap kesempatan.

Berbeda halnya dengan pedagogi. Pedagogi terdapat bukan dalam praksis, tapi dalam teori. Teori berbicara tentang cara-cara untuk memahami pendidikan, bukan cara-cara mempraktekkannya. Bidang cakupannya ada dalam refleksi kritis atas praksis pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, fungsi pokok pedagogi bukanlah bermaksud untuk menggantikan praksis, melainkan menerangi, membimbing, membantu, dan jika mungkin menutup lobang-lobang kelemahan untuk menyempurnakan praksis.

Kelemahan dalam pemahaman teoritis bisa memandulkan praksis pendidikan itu sendiri, sebab tanpa penerangan teoritis praksis seperti seorang buta berjalan tanpa tuntunan. Di lain pihak, mengutamakan pemahaman teoritis saja bisa diibaratkan seorang pengendara mobil sedang membaca peta, tapi tidak turun langsung ke jalan melalui mana ia ingin menuju. Dan karena itu, ia tetap ada di tempat dan tidak efektif.

Kultur pedagogi mendasarkan dirinya pada pengalaman historis praksis pendidikan, karena sifatnya historis. Melalui analisis kritis atas pengalaman praksis pendidikan, pedagogi memiliki kemungkinan menentukan tujuan melalui mana sebuah praksis pendidikan diarahkan.

Dalam kerangka ini, pedagogi yang diajukan Plato dan Aristoles merupakan dua contoh ekstrem pendekatan teoritis tentang posisi keluarga dalam konteks pendidikan.

Antifamiliarisme Plato

Plato, misalnya, sama sekali tidak percaya pada fungsi pedagogis keluarga. Karena itu ia lebih menyerahkan persoalan pendidikan itu di tangan negara. Baginya, keluarga bukanlah tempat yang valid dan ideal bagi sebuah proses pendidikan karena kaum lelaki dewasa telah begitu tersedot perhatiannya demi kehidupan publik (menjadi politisi dalam arti luas), sedangkan kaum perempuan lebih disibukkan dengan urusan domestik yang sifatnya kuratif, memberi makan, minum, yang lebih cocok disebut sebagai tindakan memiara (anatrophè), daripada tindakan mendidik anak (paidéia).

Dalam diskursus hukumnya, Plato menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk generasi muda menjadi orang-orang yang berkarakter utama, dengan menumbuhkan di dalam dirinya cinta dan keinginan sempurna untuk menjadi warga negara melalui mana ia mampu memerintah dan taat sebagaimana sudah layak dan sepantasnya untuk melakukannya. Setiap kegiatan formatif yang cenderung untuk mencari kekayaan atau sekedar menumbuhkan kekuatan fisik tanpa mau melihat dimensi kebijaksanaan dan keadilan ia anggap sebagai proses pendidikan tingkat rendahan yang tak layak dilakukan oleh manusia bebas. Proses pembentukan seperti ini tidak layak disebut dengan pendidikan. (Leggi, I, 644a).

Secara antropologis Plato melihat bahwa setiap orang tidak dapat mencukupi dirinya sendiri. Karena itu lahirlah negara. “Negara terbentuk karena setiap dari kita tidak dapat mencukupi dirinya sendiri, kita memiliki kekurangan dalam banyak hal”. Kebutuhan-kebutuhan ini lantas melahirkan 3 kelas warga negara yang berbeda, yaitu, kalangan pengusaha, tentara penjaga, dan pemimpin yang sempurna dalam mengatur urusan negara secara bijaksana. Tujuan pendidikan Plato lebih mengarah pada proses pembentukan sosok politisi filsuf yang mampu menginkarnasikan keadilan dan kebaikan dalam kehidupan bersama. Karena itu, pendidikan tak lain adalah kinerja politik itu sendiri.

Melihat pentingnya dimensi politis pendidikan Plato mengusulkan bahwa penanggung jawab pendidikan publik adalah negara yang dilaksanakan oleh seorang fungsionaris utama yang dipilih oleh negara berdasarkan ketentuan hukum. Kriteria pengurus pendidikan itu antara lain, mereka haruslah pribadi yang memiliki kematangan karakter dan terkenal karena keutamaannya, mampu dan memiliki kemungkinan untuk meraih kebaikan yang ideal. Karena itu, berbeda dengan tradisi kultur yunani sebelumnya yang membiarkan anak-anak mengenyam pendidikan dalam keluarga, Plato membubarkan institusi keluarga sebagai instansi pendidikan anak dan menggantikannya dengan peranan negara.

Reformasi yang diajukan oleh Plato sangatlah revolusioner pada jamannya mengingat secara umum masyarakat Yunani membatasi peranan kaum perempuan pada batas-batas dinding rumah dan memberikan kepada mereka sekedar hal-hal yang berurusan dengan dimensi kuratif, makan, minum, dan pemeliharaan anak, sementara menjauhkan mereka dari kegiatan kebudayaan, seluk beluk persiapan perang dan partisipasi politik. Tidak mengherankan, pola pendidikan ala Plato lebih bersifat spartan, di mana keseimbangan proses pendidikan, yaitu, fisik, mental, karakter, lebih diutamakan.

Garis pemikiran pedagogi antifamiliarisme Plato muncul kembali pada saat sejarah pedagogi mengalami revolusi kopernikan dengan ditemukannya ‘anak-anak’ yang menjadi pokok perhatian utama pedagogi. Puerocentrisme yang merayakan spontanitas anak-anak (Edouard Claparède, Ovide Decroly, Maria Montessori) yang mewarnai Eropa dan Amerika Serikat di awal abad 19 banyak menimba inspirasi dari pedagogi negatif naturalnya J.J.Rousseau (1712-1778).

Kodrat manusia itu baik. Namun kodrat itu rusak di tangan manusia. Terlebih pretensi pendidik dalam mendewasakan anak-anak lewat pemaksaan kriteria orang dewasa membatasi kebebasan dan malahan membatasi pertumbuhan anak. Dalam Emile, Rousseau menegaskan bahwa “segala hal diciptakan oleh Pencipta itu baik adanya, namun semuanya menjadi semakin rusak karena tangan manusia.”

Hal yang sama berlaku bagi pedagogi anak. Gambaran bahwa dalam diri anak terdapat sosok pribadi dewasa tersembunyi adalah menyalahi kodrat. Pretensi adultisme pendidik harus dijauhkan dari diri anak agar anak menemukan kebebasan sesuai dengan kodratnya sehingga mampu bertumbuh dengan lebih sempurna. Anak mesti dipandang sebagai anak dengan kekhasannya, bukan dilihat sebagai orang dewasa yang mesti dipaksa menjalankan peran dan mempelajari nilai-nilai yang hanya berlaku bagi orang dewasa.

Karena itu, bagi Rousseau, tujuan utama pendidikan adalah untuk menjaga dimensi kebebasan si anak, dengan cara membiarkannya bergerak dan bermain secara bebas, membiarkan spontanitas dalam setiap permainan dan dalam tindakannya. Untuk merealisasikan tujuan individualnya, sejauh mungkin anak-anak dihindarkan dari intervensi edukatif yang membatasi.

Tujuan pertumbuhan individu mendahului tujuan sosial, karena itu anak mesti dijauhkan dari situasi masyarakat, dari keluarga karena keluarga akan menjadi momok yang membahayakan bagi kelembutannya. Anak juga mesti dijauhkan dari masyarakat yang menjadi sumber pembelajaran tentang ketidakadilan, karena masyarakat mendasarkan dirinya pada perbedaan, bukan persamaan.

Deklarasi paling jelas dan tegas tentang antifamilirisme pendidikan tampil dalam diri pemikir jerman, Gustav Wyneken (1875-1964) yang menyatakan bahwa, “antara keluarga dan pendidikan merupakan dua hal yang sama sekali tidak berhubungan. Keluarga merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk melanggengkan keturunan spesies manusia,…dari sudut lain, merupakan sebuah lembaga yang mengorganisasi konsumsi,…seandainya orang tua mencintai anak-anak mereka, mereka tidak mencintai keremajaan yang ada di dalam diri mereka.” (Schule und Jugendkultur, 1919,13).

Antifamiliarisme pendidikan juga tampil dalam diri para pemikir sekolah Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Marcuse), para psikiatri seperti R. Laing, D. Cooper, dan psikososiolog G. Mendel yang semakin menambah panjang jajaran pemikir pedagogi antifamiliarisme. Mendel, misalnya, malahan menganggap bahwa keluarga merupakan halangan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang sehat. Demikian juga ia melihat adanya kecenderungan egoisme dari faktor-faktor genetis yang ada dalam diri manusia yang terwariskan lewat keluarga yang cenderung menjadi penghalang proses pendidikan bagi setiap subyek yang belajar (educandi).

Tampaknya, visi pedagogi antifamiliarisme sepanjang sejarah pedagogi masih memiliki basis dan fondasi yang tetap menarik untuk direfleksikan dalam kerangka pedagogi pendidikan. Namun garis ini bukannya tanpa tandingan.

Familiarisme Aristoteles

Lain halnya dengan Aristoteles. Bagi pemikir Stagirit ini keluarga (oikos) merupakan inti pokok fondasi masyarakat (polis). Karena itu, hidup matinya masyarakat akan banyak tergantung pada proses pendidikan yang terjadi di dalam keluarga.

Bagi Aristoteles, liquidasi lembaga keluarga yang diajukan oleh Plato merupakan sesuatu yang artifisial. Masyarakat tidak bisa langgeng tanpa adanya keluarga. Dan sebaliknya, keluarga tidak dapat bertumbuh tanpa dukungan dari masyarakat. Lebih lagi, bagi Aristoteles, Plato telah keliru dalam menentukan tujuan pendidikan. Paidea yang bertujuan untuk membentuk warganegara yang baik dengan melalui proses pendidikan massal lewat sentralisasi negara mematikan dimensi otonomi pribadi.

Pedagogi Aristoteles lebih dekat dengan pendekatan modern tentang formasi permanen setiap subyek yang belajar melalui mana dimensi otonomi dalam mengambil keputusan bagi hidupnya merupakan tolok ukur berhasil tidaknya sebuah pendidikan. Ada dimensi etis yang menekankan kebebasan dan tanggungjawab dalam proses pendidikan. Baginya, tujuan pendidikan adalah pembentukan manusia-manusia yang menjadi warga negara otonom, yang dengan kehendak bebasnya mampu memilih para pemimpin yang akan mengatur kehidupan masyarakat. Pedagoginya lebih bersifat demokratis daripada statalis.

Bagi Aristoteles, pedagogi yang baik tidak dapat bersifat preventif, dalam arti bersifat menyaring dan menyeleksi para kader pemimpin di masa depan. Pendidikan baginya merupakan sebuah proses dinamis pembentukan diri terus menerus untuk menjadi sosok pribadi yang berkualitas, terlebih secara moral (on going formation).

Aristoteles tidak sekedar membuka jalan-jalan pedagogis dalam membentuk tiap pribadi menjadi ‘orang yang baik’, atau menjadi ‘warga negara yang baik’, melainkan juga memberikan peluang bagi mereka yang ‘tidak baik’ untuk tetap dapat hidup berdampingan secara damai dalam kerangka demokrasi, jika tata cara kehidupan bersama ini telah menjadi habitus baginya.

Garis pemikiran familiarisme semakin menemukan realisasi konkret secara politis di jaman romawi kuno. Model pendidikan pater familias telah menjadi fondasi kokoh bagi berlangsungnya tata kehidupan masyarakat roma. Dalam sistem pater familias, keluarga memiliki kedudukan sentral dalam pendidikan anak. Sang ayah memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan rumah, anak, istri, budak, milik pribadi, bahkan sampai menentukan hidup mati mereka.

Dalam sistem pater familias, proses pendidikan terutama lebih menekankan dimensi praktis-imitatif di mana sang anak sejak kecil telah dibiasakan untuk melihat dan merasakan bagaimana sang ayah melakukan tugas-tugas publiknya. Tradisi politik dan sosial berkaitan erat dengan peranan orang tua dalam pendidikan kebudayaan anak-anaknya. Selain itu, sampai si anak berumur tujuh tahun, tugas utama pendidik dipercayakan pada ibu. Ibu memiliki peranan penting dalam pendidikan anak. Karena itu, mereka tidak sekedar taat pada otoritas suaminya, tapi juga aktif terlibat dalam pendidikan anak.

Sikap dasar pendidik pada masa romawi kuno bisa dipadatkan dalam ungkapan Giovenale, maxima debetur puero reverentia (rasa hormat tertinggi seharusnya diberikan terhadap anak-anak).

Prioritas keluarga bagi pendidikan bernafaskan nilai-nilai kristiani hadir lewat pemikiran Santo Thomas Aquinas (1224-1274), yang menekankan bahwa kehadiran keluarga bukanlah sekedar untuk melanggenggkan spesies umat manusia (nutritio), melainkan juga bertanggungjawab atas pendidikan anak (geniti educatio). Pendidikan terutama diarahkan pada penyempurnaan akal budi manusia melalui pengajaran (ratio perfectior ad instruendum) yang memuncak pada pendidikan bagi jiwa (instructione quantum ad animam).

Pada masa humanisme rinascimento Jan Amos Komensky (1529-1670) melengkapi pedagogi dengan dengan pemahaman baru tentang pentingnya pendidikan diri secara terus menerus yang mesti dimulai sejak kecil. “Tak seorangpun dapat percaya bahwa dia dapat menjadi manusia, jika tidak bertindak seperti manusia, yaitu, dididik sesuai dengan nilai-nilai yang membuatnya menjadi manusia.” Pendidikan demikian ini mesti dimulai sejak kecil. Tugas ini secara natural merupakan tanggungjawab orang tua.

Mengingat bahwa orang tua yang dapat, mampu serta memiliki banyak waktu untuk mendidik anak begitu jarang, ia mengusulkan agar didirikan banyak sekolah bagi kaum muda di setiap kampung, setiap desa dan setiap tempat di mana anak-anak muda dapat menimba ilmu. Mengingat konteks historis masa itu di mana akses pada sekolah masih langka ide Komensky sangatlah revolusioner dan profetis.

Bertentangan dengan antifamiliarisme pendidikan ala Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) merupakan sosok lain yang menekankan dimensi real intervensi sebuah pendidikan. Dasar pengalaman edukatifnya adalah praksis. Jika Rousseau lewat Emile nya bisa banyal berteori tentang metode dan sistem pendidikan yang natural dan spontan, tetaplah apa yang direfleksikan Rousseau tidak memiliki basis kokoh dalam kenyataan. Kisah itu hanya ada dalam novel, bahkan cara hidup Rousseau yang menitipkan anak-anaknya di panti asuhan menunjukkan adanya inkonsistensi atas garis pemikirannya tentang pendidikan yang hanya bersifat imajinatif-ideal. Pada kenyataannya ia sendiri gagal mendidik anak-anaknya.

Perbedaan khas Pestalozzi dari Rousseau adalah bahwa Pestalozzi secara faktual benar-benar merupakan pendidik. Ia mendidik anak-anak yang terpinggirkan, mereka adalah mahluk nyata yang berdarah dan berdaging, yang hidupnya jauh dari perhatian masyarakat. Karena itu, baginya pendidikan merupakan fakta yang berasal dari pengalaman, bukan dari sebuah roman ata imajinasi belaka, melainkan inheren dalam kehidupan masyarakat terutama dalam keluarga dan masyarakat sipil. Ia menyentuh pendidikan bagi mereka yang terpinggirkan yang dalam masa Rousseau hal ini tidak pernah mendapatkan perhatian.

Masih banyak pemikir lain yang sungguh menekankan peranan keluarga dalam pendidikan anak, seperti Frobel lewat taman kanak-kanaknya, Hegel dengan trasformasi cinta dalam keluarga yang diobjektivasi lewat anak-anak mereka, Macchiavelli yang menganalisis bahwa perbedaan kualitas tiap keluarga tidak sekedar berasal dari pewarisan keturunan darah melainkan melalui perbedaan cara-cara mendidik anak dalam tiap keluarga, dll.

Pemikiran familiarisme yang pro keluarga dalam kerangka pendidikan tampaknya tidak akan pernah kering sebagai sumber inspirasi bagi para pendidik untuk memetakan dan memperdalam corak relasional sesungguhnya yang terjadi antara keluarga dalam kerangka proses pertumbuhan dan perkembangan anak didik dalam relasinya dengan masyarakat dan negara.

Pengalaman Indonesia

Tampaknya ada kecenderungan dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk melihat gejala semakin banyaknya lepas tanggungjawab orang tua dalam kerangka pendidikan anak hanya dalam relasi antar lembaga. Yaitu, keluarga dan sekolah dilihat dalam kerangka kerja sama kelembagaan di mana aspek kewajiban dan tanggungjawab satu sama lain yang lebih ditekankan. Namun, unsur-unsur ini dilihat dilihat dalam kaca mata ekonomis saja.

Keluarga dipandang sebagai lembaga hukum yang dalam kerangka pendidikan berhadapan dengan lembaga sosial lain. Corak analisis relasional yang sekedar melihat dari sisi yuridis kelembagaan membuat tujuan dasar pendidikan terabaikan, sebab meredusir perananan instansi pendidikan (sekolah, keluarga, Negara, lembaga kursus dll) dalam kerangka melulu demi kepentingan ekonomis. Pola pemikiran yuridis seperti ini memiliki dampak yang tidak kecil bagi proses pendidikan.

Salah satu dampak nyata adalah bahwa keluarga dipandang sekedar sebagai tukang bayar bagi pelayanan sekolah. Lepas dari itu, antara sekolah dan rumah tidak ada hubungan lagi. Orang tua bayar biaya pendidikan, sekolah terima uang. Di sini gagasan keluarga sebagai lembaga sosialisasi nilai terabaikan.

Pihak sekolahpun tidak pernah memiliki keinginan untuk melihat dimensi valorial yang bisa disumbangkan keluarga bagi pendidikan anak di sekolah. Lebih parah lagi adalah hilangnya dimensi nilai pembentukan karakter siswa dalam kinerja mereka. Dalam iklim pasar global, pendidikan pun telah dikomersilkan sehingga sekolah dengan pretensi ideal pendidikannya telah berubah menjadi tukang tagih, debt collector yang menodong orang-orang tua kaya yang tak memiliki waktu dan tenaga untuk mendidik anak lewat bisnis pendidikan.

Dua pendekatan, baik pedagogi antifamiliarisme dan familiarisme, telah membuka mata kita betapa pendidikan merupakan sebuah lapangan realitas mahaluas dan kompleks. Mungkin kita bisa setuju dengan salah satu atau dua pendekatan di atas. Namun yang jelas, setiap opsi yang kita pilih mengandaikan asumsi tertentu berkaitan dengan prinsip dasar pendidikan.

Menganalisis secara kritis peranan orang tua dan sekolah dalam kerangka pedagogi pendidikan anak tidak bisa berangkat dari data-data dan praksis pendidikan itu sendiri. Yang semestinya kita mulai adalah menjernihkan pemahaman kita tentang prinsip-prinsip dasar dan tujuan pendidikan itu sendiri, sembari menyadari bahwa setiap keputusan yang kita ambil mau tidak menyertakan asumsi tertentu yang sifatnya parsial sektorial lewat opsi yang kita pilih. Karena itu, memahami pokok persoalann pedagogis dibalik fenomena ‘orang tua ndandakke anaknya ke sekolah’, dengan alasan ‘telah bayar mahal’, merupakan langkah awal yang penting.

Dalam kerangka pengembangan pedagogi pendidikan dalam keluarga, baiklah kita ingat beberapa percikan ide yang bisa kita jadikan bahan refleksi kritis.

Pertama, proses pendidikan yang melibatkan berbagai macam kapasitas dan kemampuan manusiawi yang ada dalam diri anak didik terutama bertujuan untuk mengembangkan kepribadiannya sehingga menjadi pribadi yang bertumbuh secara sempurna.

Pendidikan yang dipahami sebagai proses pertolongan individu dan sosial demi perkembangan pribadi bagi hidupnya sendiri dan bagi orang lain, secara pribadi maupun komuniter, yang memusatkan dirinya terutama pada formasi pribadi agar semakin mampu menumbuhkan unsur kesadaran, solidaritas, kebebasan dan tanggungjawab dalam seluruh proses historis perkembangan dirinya sebagai manusia semestinya diletakkan dalam kerangka formasi yang lebih luas, yaitu, sebuah kegiatan yang secara inheren membawa proses penyempurnaan dari apa yang secara alamiah masih belum sempurna.

Karena itu, yang mesti selalu dikritisi adalah gagasan-gagasan kita sendiri tentang pendidikan, bukan terutama praksis pendidikannya. Jika pendidikan dipahami secara integral dalam kerangka perkembangan pribadi yang berproses menuju ke kesempurnaan dalam relasinya dengan lingkungan material dan non-material, melalui pendampingan individu dan lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan unsur keilmuan, pematangan kepribadian dan pembentukan karakter moral dewasa, peningkatan ketrampilan, dll, pendidikan yang integral semestinya memiliki visi humanisme universal. Dalam arti mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang bisa menjadi berkat bagi pribadi dan bagi semua orang.

Untuk ini, personalisme Mounier, misalnya bisa menjadi alternatif, di mana pribadi menjadi pangkal dan tujuan setiap proses pendidikan. Pribadi merupakan individu yang tidak dengan mudah ditundukkan keberadaannya pada otoritas negara (statalisme, antifamiliarisme Plato) yang merampok otonominya, atau ditundukkan pada kepentingan keluarga (familiarisme Aristotelian) dalam kerangka kehidupan politik (menganggap anak didik sebagai proyek politik demi stabilitas suatu masyarakat). Personalisme Mounier merupakan sebuah pembelaan diri terhadap desakan individualisme yang merajalela dalam masyarakat. Karena itu, personalisme bisa memberikan alternatif yang baik ditengah gejala statalisme, familiarisme, antifamiliarisme dan individualisme. Dalam kerangka pedagogi pribadi anak didik merupakan individu yang independen yang bukan menjadi milik (properti) Negara atau keluarga, atau sekedar mesin reproduksi kultur sosial.

Kedua, tanggungjawab pendidikan tidak bisa dipahami melalui sudut pandang sektorial, mengingat bahwa corak relasional proses pendidikan melibatkan jalinan-jalinan relasional yang kompleks. Karena itu, setiap instansi pendidikan semesti memahami fungsi dan peranannya. Orang tua tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya agen tunggal dalam pendidikan anak. Juga mereka tidak dapat sekedar bertanggungjawab secara ekonomis, seolah mereka sekedar membeli jasa sekolah demi mereparasi dan membentuk anak-anak mereka. Mau tidak mau, keluarga masih memiliki peran penting dalam proses sosialisasi nilai bagi diri anak sebab bersama keluargalah anak-anak mengenali dimensi valorial bagi hidup mereka.

Di lain pihak, instansi pendidikan lain seperti sekolah tidak dapat berpretensi netral atau acuh tak acuh dalam kinerja edukatifnya dengan memusatkan diri pada dimensi instruksional pengajaran (teaching), sementara lalai pada dimensi pembentukan nilai moral anak didik. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa pembentukan karakter anak didik adalah tugas para orang tua, bukan bagian dari bagian eksistensial kinerja mereka. Ekonomisme, prinsi-prinsip dagang dalam dunia pendidikan merusak setiap proses formasio yang hanya melahirkan instabilitas, pendangkalan kultur, dan pemiskinan makna eksistensial manusia dan meredusirnya melulu sebagai homo economicus.

Manusia merupakan mahluk kompleks (homo complexus) yang didalamnya bertemu berbagai macam antinomi. Di satu sisi manusia adalah mahluk bijaksana (homo sapiens), namun di lain pihak juga mahluk yang mengalami defisit akal (homo demens), manusia teknis (homo faber) sekaligus manusia yang suka bermain (homo ludens), manusia yang lekat dengan pengalaman (homo empiricus), sekaligus manusia yang kaya imaginasi (homo imaginarius), dll.

Tampaknya, sistem pendidikan kita seringkali mengajarkan hal-hal yang sifatnya lebih sektorial fragmentaris daripada mengetengahkan situasi hidup yang memang kompleks. Mengutamakan satu sisi bisa malah membuat timpang proses pendidikan itu sendiri. Tidak mengherankan jika Edgar Morin membidik dimensi kompleksitas kenyataan hidup manusia sebagai materi yang mesti diajarkan oleh setiap pendidik di masa depan. Mengajarkan kondisi manusia yang nyata dalam kerangka pendidikan merupakan sebuah tantangan yang tak dapat diabaikan.

Ketiga, menganggap bahwa dengan sekolah semua persoalan sosial bisa diselesaikan merupakan pandangan yang keliru. Benar bahwa tanpa proses pendidikan yang baik masyarakat tidak akan stabil, sebab ada defisit dalam hal akuisisi nilai-nilai non material sebuah kebudayaan. Namun kelirulah menganggap bahwa lembaga pendidikan, seperti sekolah, merupakan tempat ‘ndandakke’ siswa agar menjadi pribadi yang baik. Sekolah bukanlah panasea yang bisa mengobati segala macam penyakit.

Karena itu tepat kritik, Jacques Maritain (1882-1973) yang menganalisis tujuh kekeliruan dasar dalam pendidikan modern dengan mengatakan bahwa salah satu kekeliruan dalam pendidikan modern adalah anggapan bahwa setiap hal dapat dipelajari melalui pengajaran. Sekolah, bukanlah lembaga serba bisa yang bertanggungjawab bagi proses pendidikan seluruh anak didik. Lingkungan di luar dunia pendidikan justru memiliki pengaruh esensial dan memiliki dimensi formatif lebih kuat bagi proses penyempurnaan diri seorang pribadi.

Epilog

Pendidikan merupakan fakta yang kompleks, yang memiliki jalur relasional yang bercabang, antara masyarakat sebagai lembaga politik, keluarga sebagai lembaga sosial dan lembaga hukum, antara sekolah sebagai salah satu pelayan bidang pendidikan, dan kebudayaan sebagai tempat bertemunya pergulatan ideal-real dalam proses menyejarah suatu masyarakat.

Pedagogi akan tetap memberikan pencerahan dan sikap kritis atas berbagai macam praksis pendidikan, dan praksis pendidikan jika direfleksikan akan semakin memperkaya khasanah pemikiran sebuah pedagogi. Sikap kritis, keterbukaan atas kompleksitas kenyataan, penegasan corak relasional antar lembaga, kebijakan praktis relasi antara sekolah dan rumah dalam kerangka pendidikan semestinya diletakkan dalam kerangka idealisme tujuan dasar pendidikan. Tanpa memiliki idealisme bagi tujuan pendidikan kita, setiap praksis pendidikan yang cenderung mencari pemecahan masalah praktis akan menemukan kebuntuan dan gagal mengenyam kemajuan sebab tanpa gambaran yang jelas tentang idealisme pendidikan, kita, meminjam istilah Kartini, masih tetap tinggal dalam kegelapan. Pedagogi yang baik akan menerangi praksis yang baik dan efektif. Dengannya kita bisa merasakan kuatnya impian Kartini yang menginginkan bahwa bangsa ini segera keluarga dari kegelapan menuju terang, agar dapat berjalan dan menuju tujuan pendidikan dengan lebih percaya diri.

Generasi Penjual Rujak

2009-09-03T20:20:00.000+07:00

KOMPAS, 27 Juni 2006
Doni Koesoema, A

Sari tidak lulus Ujian Nasional (UN) tingkat SMA tahun lalu. Nilainya jatuh pada mata pelajaran bahasa inggris. Tiga bulan ia ikut kursus persiapan ujian perbaikan. Setelah lulus ia ingin mencari kerja untuk membantu keluarga. Namun apa daya, ijasah tidak dapat segera diterima. Sari akhirnya berjualan rujak. Inilah salah satu kisah tragis anak bangsa yang menjadi korban UN.

Masih banyak Sari-sari lain di negeri ini. Sari tidak sendirian, sebab tahun lalu, banyak temannya yang tidak lulus. Kata pemerintah, UN dipakai untuk proses standardisasi dan perbaikan mutu pendidikan. Namun apa yang telah diperbuat pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolahnya Sari? Apakah pemerintah membantu menyediakan sarana pendidikan, berupa tape, misalnya, sebab sekolahnya tidak memiliki lab bahasa, dan karena itu, pada saat ujian bahasa inggris banyak siswa tidak lulus? Ataukah pemerintah telah berusaha membantu meningkatkan kualitas guru bahasa inggris dengan memberikan pelatihan tambahan?

Cukup sudah

Data-data hasil UN tahun-tahun sebelumnya sebenarnya telah dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk memetakan kualitas pendidikan secara nasional. Karena, itu cukup sudah dengan UN. Sekarang saatnya pemerintah bekerja. Anggaran dana pendidikan yang rencananya akan ditingkatkan semestinya dipakai untuk program perbaikan kualitas ini.

Mengingat adanya disparitas kualitas pendidikan antar daerah, program peningkatan mutu pendidikan semestinya mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam kerangka ini, prinsip keadilan yang ditawarkan John Rawls masih relevan (Rawls, 1993).

Prinsip pertama yang diajukan Rawls adalah bahwa setiap orang memiliki klaim yang sama atas hak-hak dasar dan kebebasan. Konstitusi kita mengekspresikan salah satu hak dasar ini dengan kalimat, ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ dan ‘menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengajaran’.

Terbukanya akses pendidikan bagi semua warga Negara merupakan conditio sine qua non dihargainya nilai kebebasan dan keadilan. Dengannya, meminjam istilah Rawls, kebebasan politik dan kebebasan setiap orang untuk bergerak dari tingkat sosial satu ke tingkat yang lain dapat dijamin secara fair.

Selama masih ada warga Negara yang tidak dapat memperoleh akses pendidikan, bahkan di tingkat yang paling dasar, Negara merupakan instansi yang paling bertanggungjawab atas ketidakadilan ini. Tanpa dijaminnya kebutuhan dasar ini, partisipasi warga dalam iklim demokrasi yang memungkinkan terjadinya pergerakan sosial ke atas semakin jauh dari harapan. Yang miskin akan semakin miskin. Yang tak berdaya akan semakin terperdaya.

Dalam masyarakat demokratis, politik merupakan merupakan ekspresi kepercayaan publik yang berupa amanah untuk menyejahterakan warganya, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan civil society (terbukanya peluang yang sama bagi setiap warga Negara untuk aktif secara politis). Tanpa usaha ini, politik telah berubah menjadi wahana penguasaan sumber-sumber alam dan sosial bagi kepentingan segelintir orang.

Karena itu, akses pendidikan bagi semua warga Negara merupakan prioritas dasar sebab dengannya dijamin persamaan. Persamaan dalam mengenyam pendidikan memungkinkan setiap warga menghayati kebebasannya sehingga mereka mampu berperanserta secara aktif dalam kehidupan demokratif yang semakin mengukuhkan kemartabatan mereka sebagai manusia.

Bukan pukul rata

Klaim atas persamaan, lanjut Rawls, bukan berarti bahwa semua dipukul rata. Model kebijakan pukul rata seperti ini alih-alih menjadi dalih keadilan malahan menutup mata atas realitas ketidakadilan lain yaitu kenyataan tentang adanya perbedaan akses atas sumber-sumber alam dan sosial yang diterima dari setiap orang sejak lahir. Kita tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah kita ingin terlahir dalam keluarga yang kaya raya atau miskin papa, menjadi bangsawan atau gelandangan.

Kenyataan adanya perbedaan akses atas sumber-sumber alam dan sosial membuat Rawls mengajukan prinsip keadilan yang kedua, yaitu, bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih dapat diterima sejauh kebijakan itu memenuhi dua persyaratan. Pertama, terbuka peluang bagi setiap orang untuk maju.

Kedua, perbedaan perlakuan diijinkan sejauh demi kemaslahatan pihak-pihak yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat (the least advantaged members of society) karena keterbatasan sumber-sumber alam dan sosial yang mereka terima secara alamiah.

Kebijakan pukul rata dalam dunia pendidikan, seperti, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), standardisasi nilai kelulusan lewat perangkat Ujian Nasional, sudah semestinya ditinggalkan sebab kebijakan ini selain melukai nilai keadilan juga menutup mata terhadap realitas adanya perbedaan akses natural-sosial yang diterima setiap orang semenjak mereka lahir.

Prioritas pendidikan

Di tengah amukan bencana alam, rapuhnya bangunan-bangunan sekolah, makin banyaknya orang miskin yang tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka pemerintah ditantang untuk membuat prioritas, bukan hanya untuk membangun kembali sekolah-sekolah kita yang telah roboh (Aceh, Nias, Waghete, Bantul, Jogja, Klaten, dll), namun juga menjadikan dunia pendidikan sebagai keprihatinan utama dalam setiap kebijakan politisnya.

Uang rakyat janganlah dipakai untuk proyek sia-sia yang melukai keadilan. Perbaikan mutu pendidikan semestinya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang melindungi pihak-pihak yang paling lemah dalam masyarakat (anak-anak orang miskin, para siswa korban bencana, anak cacat dan yatim piatu, dll). Bagi mereka inilah pemerintah semestinya memberikan hati dan tenaganya.

Kisah seperti dialami Sari tak boleh terulang lagi. Sari adalah ‘sari’ bangsa. Kita tidak ingin bangsa ini disebut sebagai bangsa yang hanya bisa menghasilkan generasi penjual rujak. Kita tidak ingin para pemimpin kita mengkhianati cita-cita para pendiri bangsa yang telah merelakan jiwa dan raganya demi membuka pintu gerbang emas kemerdekaan agar rakyatnya makin sejahtera.

Doni Koesoema, A. Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Penilaian Pendidikan

2009-09-03T20:16:00.000+07:00

KOMPAS, Kamis, 8 juni 2006
Doni Koesoema, A

Banyak kalangan, seperti orang tua, intelektual, pendidik, anggota parlemen dan masyarakat, mempertanyakan makna Ujian Nasional (UN). Berhadapan dengan disparitas kultur akademis, ketersediaan tenaga guru, sarana, prasarana pendidikan, dll,UN alih-alih memecahkan persoalan peningkatan mutu pendidikan malah menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Karena itu banyak yang mengusulkan agar UN dihapuskan saja.

Namun yang dihadapi oleh dunia pendidikan bukanlah persoalan sekedar ‘nasional’ atau ‘lokal’ semata. Sistem penilaian yang dipraktekkan dalam dunia pendidikan, seperti, ujian, evaluasi, pemeringkatan, pengisian rapor, dll, telah lama dipersoalkan tingkat keabsahan (validity) dan tingkat keandalannya (affidability) sebagai tolok ukur hasil suatu proses pendidikan. Jadi, modus operandi dalam menilai sebuah kinerja pendidikan itu sendirilah yang dipertanyakan.

Docimologi

Berbagai macam ketidakakuratan dan ketidaktepatan dalam menilai suatu hasil pendidikan melahirkan studi khusus yang oleh H. Piéron (1963) disebut docimologi (dari kata Yunani, dokimàzo, menilai, dan logòs, diskursus sistematis dan ilmiah). Docimologi merupakan suatu studi kritis yang mempelajari persoalan seputar tata cara penilaian hasil-hasil suatu intervensi pendidikan.

Tata cara penilaian suatu proses pendidikan biasanya dipengaruhi oleh gambaran manusia macam apa yang menjadi titik pijaknya. Sayangnya, antropologi UN inilah yang biasanya luput dari bahasan para anggota parlemen (politisi) dan birokrat pemerintah ketika menghadapi polemik seputar UN.

Dalam kerangka menilai perkembangan peserta didik, misalnya, semakin disadari bahwa gambaran manusia mekanis yang diredusir pada kemampuan akademis tak mampu menjawab integritas manusia sebagai pribadi yang dikaruniai berbagai macam fasilitas, pikiran, budi, kehendak, emosi, dll. Model quantifikasi hasil pendidikan dalam jumlah nilai dianggap terlalu meredusir makna pendidikan dan gambaran tentang manusia yang melatarbelakanginya.

Karena itulah mulai dikembangkan suatu cara penilaian di mana akuisisi ilmu dipahami bukan dalam artian ‘banyaknya’ jumlah gagasan, pengetahuan yang dapat dipahami dan diterima oleh peserta didik, melainkan sejauh mana pengetahuan itu mengubah sikap, perilaku yang koheren dengan konsep sebuah sekolah yang mendidik. (J.M.Prellezo-L.Calonghi,1997,1159)

Populisme murahan

Penilaian hasil pendidikan dalam lingkup nasional melalui UN dalam batas-batas tertentu masih bisa dipakai sejauh diterapkan dalam kerangka evaluasi dan perbaikan secara struktural, bukan dalam kerangka evaluasi kinerja individu. Karena itu, banyaknya kritik yang muncul berkaitan dengan ‘pemaksaan’ pelaksanaan UN 2006 tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan begitu saja UN. Para politisi yang membabibuta meminta UN segera dihapuskan tanpa memberikan alternatif bisa jatuh pada sikap populisme murahan.

Sebaliknya, sikap pemerintah yang ngotot agar UN tetap dijalankan tanpa memberikan pertimbangan yang valid dan sah, tanpa ada tindak lanjut dalam kebijakan pendidikan post-UN, bahkan bersikap tuli atas masukan dari banyak pihak bisa dicap sekedar melakukan politik bagi-bagi uang. Dana 238 milyard untuk UN bukanlah jumlah yang sedikit!

Pendidikan merupakan sebuah intervensi sosial demi tujuan tertentu yang ingin diraih. Setiap keputusan intervensif dalam bidang pendidikan mesti memperhatikan dan melihat dampak-dampak atas intervensi tersebut dalam konteks yang lebih fundamental. Membuat suatu program bagi intervensi pendidikan namun tidak mau mempertimbangkan dampak-dampaknya merupakan perilaku yang tidak bertanggungjawab.

Salah satu dampak UN yang paling eksistensial adalah digantikannya makna pribadi menjadi sekumpulan barang produksi yang dapat distandardisasi.

Hilangnya pribadi

Ujian Nasional yang dipakai sebagai tolok ukur kelulusan siswa merupakan program yang tidak menghargai keunikan pribadi. UN telah meredusir kekayaan pribadi menjadi sekedar barang produksi yang bisa distandardisasi. Dalam UN yang diutamakan adalah hasil akhir, bukan proses. Akibatnya, individu kehilangan nilainya sebagai pribadi yang unik dan tak tergantikan (person). Lewat UN dimensi etis individu tidak diakui lagi. Individu menjadi materi tanpa ikatan sejarah yang bisa dilipat-lipat seperti kardus sehingga menjadi kotak-kotak kosong yang sama.

Selain itu, proses penilaian UN tidak mengacu pada sekumpulan nilai (set of value) melainkan pada efektifitas dan efisiensi, yaitu, sejauh mana seseorang mempergunakan sumber-sumber pengetahuan yang tersedia baginya. Dengan adanya disparitas sumber-sumber pengetahuan yang ada, entah karena keterbatasan dana, sarana, tenaga guru, dll, UN yang berpretensi membuat ‘penyamaan’ telah menjadi alat untuk menyebarkan ketidakadilan.

Karena pribadi itu unik dan tak tergantikan yang dianugerahi dengan banyak bakat, talenta, dan kreatifitas, juga kebebasan dalam mengembangkan dirinya secara penuh, penilaian kelulusan yang semata-mata mendasarkan diri pada standardisasi akademis merupakan pelecehan atas integritas harkat dan martabat mereka.

Kemampuan akademis memang merupakan batu pijakan (corner stone) bagi dunia pendidikan. Namun pertumbuhan karakter adalah fondasi bagi hidup seseorang. Pendidikan semestinya memberikan tolok ukur penilaiannya pada sikap perilaku yang baik (good doing) bukan sekedar mencetak orang-orang sesuai dengan spesifikasi kuantitatif yang dipaksakan.

Menerapkan kriteria ekonomi lewat efisiensi dan efektivitas bagi tolok ukur sebuah proses pendidikan membuat banyak hal yang bernilai dalam diri pribadi hilang, seperti, kesadaran sebagai satu warga (citizenship), ketulusan dan kejujuran (honesty), rasa hormat, persahabatan, penghargaan atas perbedaan, jerih payah, kerja keras, ketekunan, dll.

Pribadi-pribadi dengan kriteria inilah yang sekarang ini sangat kita butuhkan agar masyarakat kita dapat hidup berdampingan dengan damai, tidak gampang berkelahi atau adu otot, melainkan mampu menghargai keanekaragaman dalam kesatuan. Padahal, kebhinekaan yang ika inilah sesungguhnya kekayaan tak ternilai bangsa kita.

Doni Koesoema, A. Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Politik Guru

2009-09-03T20:09:00.000+07:00

KOMPAS, Selasa, 23 mei 2006
Oleh Doni Koesoema, A

Pendidikan merupakan sebuah proses politik. Relasi guru dengan pihak lain, entah itu dalam lingkup mikro (di dalam kelas) maupun makro (di luar kelas), merupakan relasi kekuasaan. Di dalamnya guru berjumpa dengan banyak pihak, seperti, kepala sekolah, komite sekolah, dewan guru, karyawan, yayasan, orang tua, lembaga-lembaga non pemerintah, birokrat, politisi, masyarakat, dll. Hubungan antar kelompok ini tidaklah imun dari praktek kekuasaan. Relasi ini terstruktur dan terbentuk melalui sebuah sistem yang menyangga sistem kekuasaan satu sama lain. Dalam kerangka inilah kinerja guru sungguh menjadi sebuah pergulatan politik par exellence.

Ginsburg (1996) mendefinisikan politik sebagai “kontrol atas alat-alat produksi, reproduksi, konsumsi dan akumulasi daya-daya material dan simbolis.” Proses ini tidak terbatas pada arena kekuasaan oleh negara. Dunia pendidikan menjadi contoh ideal proses politik sebab jaringan relasi sosial yang dimilikinya berhubungan langsung dengan kategori sumber-sumber material maupun non-material tersebut. Ketidakadilan atas distribusi sumber-sumber daya ini biasanya ditentukan oleh praksis politik dan corak relasi kekuasaan yang ada.

Marginalisasi guru

Persoalan seputar efektifitas Ujian Nasional, inkonsistensi aturan pemerintah tentang otonomi guru dalam proses pendidikan, perbaikan kurikulum tanpa menyertakan proses pra-formasi yang mempersiapkan secara matang tenaga pendidik, dll, hanyalah salah satu dari banyak corak relasi kekuasaan yang memangkas kinerja dan otonomi guru. Berhadapan dengan perubahan kurikulum, guru tak pernah dijadikan rekan dialog. Kalau toh ada dialog, dialog terjadi hanyalah dari sisi teknis pelaksanaan, bukan dari segi visi antropologi-filosofis yang memberikan semacam visi fundamental pendidikan nasional kita.

Sebaliknya, proses politik yang terjadi di negeri ini adalah justru upaya-upaya untuk meminggirkan guru dari bidang kerjanya. Guru dibuat sedemikian rupa sehingga berada dalam posisi marginal, baik secara sosial, ekonomi, politik, maupun professional. Pemberangusan otonomi guru oleh negara pada gilirannya membatasi kinerja potensial sebagai guru sebagai agen transformasi.

Jika guru mesti berjuang untuk memperoleh kembali kontrol atas bidang kerjanya, usaha ini tidaklah bisa dibuat secara sambil lalu, atau secara spontanitas, seperti misalnya, demonstrasi turun ke jalan seperti pernah terjadi dalam kasus Kampar. Atau berjuang seorang diri seperti ibu Nurlaila yang mesti berhadapan dengan aparat hukum ketika kinerja profesionalnya sebagai guru digusur kekerasan otot petugas tramtib. Guru mesti dapat memadukan tenaga dan terlibat dalam suatu aksi politik yang terencana dan teratur rapi. Namun ini mengandaikan bahwa para guru itu melek dan aktif secara politik. Perilaku dan kemampuan ini tidak bisa terjadi secara kebetulan. Karena itu, pendidikan politik semestinya menjadi bagian dari program pendidikan guru.

Posisi strategis guru sebagai aktor politik dan agen trasformasi dalam dunia pendidikan inilah yang membuat kekuasaan politik ingin selalu ikut campur dalam ‘menjinakkan’ kinerja guru. Guru yang dimahkotai mitos ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ selalu diharapkan memahami kinerjanya yang mengatasi kepentingan politik. Karena itu, salah satu otonomi dan kinerja guru ini perlu dipotong agar para guru tetap berada dalam situasi apolitik.

Guru sesungguhnya bisa kembali merenggut kinerja politiknya yang dirampok oleh negara, entah dalam lingkup mikro maupun makro.

Mikro dan makro

Dalam lingkup mikro (relasi kekuasaan guru-murid dalam kelas) para guru bisa memulai dengan mengembangkan suasana dialogis dan demokratis. Perlu dipraktekkan suatu cara pengajaran yang di satu sisi mampu membawa siswa pada tujuan pengajaran, di lain sisi membuat siswa menemukan makna dan kegembiraan dalam belajar. Kelas semestinya menjadi sebuah ruang di mana proses belajar memperkaya siswa akan nilai-nilai hidup, menghargai perbedaan dan sekaligus cinta pada kegiatan belajar itu sendiri. (Brophy, 1983,1988). Guru juga bisa menerapkan cara pengajaran yang berwibawa lewat ketegasan prinsip dan transparansi sistem perilaku. Para siswa umumnya mengharapkan bahwa guru menjadi figur kekuasaan yang mampu menciptakan situasi stabil dengan tata perilaku yang standard. (Brantilinger, 1993, Mets, 1978).

Dalam lingkup makro (relasi kekuasaan guru dengan sistem kekuasaan lain), yang paling mendesak adalah masuknya kurikulum tentang kesadaran politik dalam kerangka proses formasi tenaga guru. Guru dengan demikian tidak sekedar dipersiapkan melalui kemampuan teknis-praktis tata cara pengajaran dalam menjalankan kurikulum, melainkan juga mampu secara kreatif dan kritis menyadari dan menumbuhkan dimensi politis atas kinerjanya.

Dalam level nasional, independensi organisasi guru semestinya dipertahankan agar kekuasaan negara tidak dengan mudah ikut campur. Independensi ini tak akan dapat terjadi jika rasa solidaritas satu sama lain masih lemah. Kasus Kampar, misalnya, hanya menimbulkan geliat di Kampar saja. Kasus Ibu guru Nurlaila hanya bergema di Jakarta, padahal kasus serupa banyak terjadi di tempat lain. Soliditas dan solidaritas guru adalah bagian dari proses pertumbuhan kesadaran politik guru itu sendiri.

Pendidikan memang merupakan proses politik, dan guru sesungguhnya aktor utama dari proses politik ini. Sebagai aktor politik, guru mampu mentransformasi situasi masyarakat menjadi sebuah dunia yang lebih baik.

Mati hidupnya dunia pendidikan memang tidak tergantung semata-mata pada kinerja politik guru, namun kesadaran politik guru atas kinerjanya adalah kondisi yang dibutuhkan agar proses trasformasi dalam masyarakat berjalan secara efektif. Guru memang ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ yang kinerjanya mengatasi sekat-sekat politik, namun mitos ini menjadi tiada guna ketika dengannya pelan-pelan otonomi dan kebebasan guru dikebiri. Karena itu, para guru lebih baik segera menyadari diri sebagai aktor politik daripada sekedar menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang dengannya membuat mereka lena atas kinerja politiknya.

Doni Koesoema, A. Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Cendekia, Politisi dan Krisis Identitas

2009-09-03T19:57:00.000+07:00

KOMPAS, 01 November 2005
Oleh. Doni Koesoema, A

Masalah BBM, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo), Sofyan A Djalil, bukanlah masalah pemerintah SBY-JK, tetapi masalah bangsa (Kompas, 12/10/2005). Ia mengkritik keras wacana Effendi Gazali lewat tulisannya Bersama Kita Bisa (Menderita) sebagai sebuah insinuasi atas kebijakan pemerintah yang seakan-akan menzalimi rakyatnya. Karena itu, mengutip menkominfo, ‘we have to choose the lesser of two evils”. Dan ia mengharapkan agar ‘ilmuwan bersikap fair dan broad minded’.

Memang benar bahwa para politisi dan cendekia semestinya bersatu dan bahu-membahu dalam mengatasi persoalan bangsa. Namun mengatakan bahwa masalah BBM bukanlah masalah pemerintah SBY-JK, malahan menunjuk suatu entitas absurd yang disebut dengan ‘masalah bangsa’ bisa dituduh sebagai sebuah eskapisme politis.

Masalah bangsa menjadi makin parah ketika para politisi ternyata juga merupakan bagian dari kelompok elite yang disebut cendekia. Intelektualisme politisi merupakan ancaman besar bagi sebuah masyarakat yang menghargai nilai-nilai demokrasi. Terlebih kalau pragmatisme politik-ekonomi lantas menjadi satu-satunya acuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pendidikan kontemporer, menurut Jacques Maritain ((1882-1973), karena bersifat parsial dan mendewakan spesialisasi, memiliki kelemahan dalam membangun fondasi kokoh sebuah masyarakat demokrasi. Dalam bukunya, Pendidikan berada di simpang jalan (1943), ia menengarai kesalahan-kesalahan dalam pendidikan kontemporer yang mengakibatkan hilangnya rasa integralitas seorang pribadi. Dua diantaranya adalah pragmatisme dan intelektualisme.

Pragmatisme intelektual

Kritik Maritain atas pragmatisme intelektual tidak mengacu pada perilaku partisipasipatif atas kehidupan sosial, sebuah aspek yang oleh para filsuf dianggap sebagai hal-hal yang fundamental dan positif bagi hidup sosial setiap manusia, melainkan menukik langsung pada prinsip yang mendasarinya, yaitu, bahwa kegiatan berpikir terjadi karena ada persoalan yang muncul dalam kehidupan praktis yang harus dihadapi dan harus segera dipecahkan.

“Adalah sebuah penghinaan mendefinisikan pemikiran manusia sebagai sebuah organ untuk menjawab berbagai macam rangsangan atas situasi lingkungan nyata. Terminologi seperti ini hanya tepat untuk menggambarkan pengetahuan dan reaksi binatang, sehingga berpikir secara persis dengan definisi seperti ini mengukuhkan cara berpikir khas untuk binatang tanpa rasio,” tulis Maritain.

Manusia mempergunakan daya penalarannya bukan sekedar sebagai jawaban atas rangsangan dari luar, melainkan tertuju pada suatu nilai, yaitu, kebenaran. Kebenaran inilah yang perlu diverifikasi, baik secara rasional maupun lewat pengalaman, bukan melalui kegunaan praktisnya semata. Hidup itu sendiri memiliki tujuan yang membuat hidup itu sendiri semakin layak dihayati. Pragmatisme mengaburkan kebenaran yang mesti menjadi acuan setiap ilmuwan. Pragmatisme intelektual semakin efektif menggoyahkan sendi-sendi demokrasi ketika dibarengi dengan intelektualisme politisi.

Intelektualisme politisi

Intelektualisme, lanjut Maritain, merupakan konsekuensi logis pola pikir yang mendewakan fungsi praktis dan sosial pengetahuan manusia. Kegiatan intelektual manusia tidak dilihat sebagai sebuah pejiarahan luas untuk mencari kebenaran, melainkan diredusir pada pengetahuan yang semakin lama semakin khusus dan terspesialisasi. Intelektualisme modern termanifestasi dalam pemahaman bahwa kesempurnaan pendidikan tercapai ketika anak didik memiliki spesialisasi akademis dan kemampuan teknis.

Kelemahan dasar model berpikir spesialisasi ini adalah mencetak manusia sempurna yang kenal betul akan tugas-tugas khususnya namun tidak memiliki kemampuan dan kepekaan dalam menilai sesuatu yang berada diluar bidang spesialisasinya.

“Kultus spesialisasi memiskinkan manusia dan melukai martabatnya,” kritik Maritain.

Dalam kerangka politik, pemiskinan manusia ini merupakan hal yang fatal bagi pembentukan masyarakat sosial yang demokratis. Masyarakat yang demokratis membutuhkan cendekia yang terbuka, luas horisonnya, bukan sebuah jiwa yang tertutup pada spesialisasinya saja.

Dihitung secara matematis dan ekonomis, menaikkan harga BBM memang sebuah keputusan yang secara rasional gamblang paling menguntungkan dan praktis. Menghapus subsidi BBM dan menaikkan harga BBM akan menjaga keberlangsungan APBN yang sehat dan menjamin nilai rupiah, mengurangi penyelundupan dan pengoplosan BBM, dll. Dana kompensasi langsung BBM bagi orang miskin mungkin memang diperlukan. Namun untuk apa keberlangsungan APBN jika uang negara masih dengan mudah dijarah sehingga proyek padat karya dan perbaikan infrastruktur yang dianggarkan tetap menjadi ladang empuk korupsi? Untuk apa dana kompensasi kalau hanya menjadi kesempatan bagi mereka yang berkuasa untuk memanipulasi data dan menjarah kembali uang negara?

Yang dibutuhkan rakyat adalah keadilan, di mana para penyelundup BBM yang merugikan negara dihukum; transparansi keuangan, di mana para manipulator dana compensasi diproses di pengadilan. Yang diminta dari rakyat adalah jaminan sosial secara terstruktur dan legal bagi mereka yang kurang beruntung (bukan sekedar aksidental dengan memberi kartu keluarga miskin!).

Kebijakan kenaikan harga BBM mengindikasikan bahwa aristokrasi ekonomi di Indonesia telah sampai pada tahap yang membahayakan sendi-sendi demokrasi dan keadilan sosial.

Intelektualisme politisi seperti ini membawa kehidupan politik di ambang kehancuran, sebab kehidupan politik yang semestinya menjadi kinerja bersama seluruh warga, di mana masyarakat sipil mengemban peran sebagai pengawal kebijakan publik, akhirnya hanya dipegang oleh sekelompok kecil politisi spesialis. Kelompok kecil teknokrat politik-ekonomi yang menentukan hidup mati semua orang.

Krisis solidaritas

Pragmatisme intelektual ditambah dengan fenomena intelektualisme politisi akan menghasilkan krisis solidaritas. Krisis solidaritas menggerogoti tatanan kehidupan sosial masyarakat. Krisis solidaritas terjadi karena warga semakin menyadari bahwa para politisi alih-alih memiliki sense of crisis, malah jatuh pada eskapisme politis. Kompleksitas masalah BBM yang dipicu oleh kebijakan politik ekonomi pemerintah digeneralisir sebagai masalah bangsa, bukan karena kekeliruan analisis pemerintah dalam mengatur negara. Eskapisme politis menyepelekan efektifitas struktur kekuasaan politik dalam menentukan kebijakan publiknya.

Cuci tangan atas keputusan politik yang diambil bukanlah perilaku terpuji seorang demokrat. Para politisi (baca, pemerintah, pembuat hukum, dan pegawai pengadilan) dalam sebuah masyarakat demokratis bekerja pertama-tama untuk melayani melayani republik (baca=hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, di sini termasuk BBM). Sebab, dari kodrat kekuasaan yang dimilikinya, setiap keputusan politik yang mereka ambil akan memiliki dampak nyata bagi setiap warga negara.

Masalah BBM mungkin memang merupakan masalah bangsa. Namun keputusan menaikkan harga BBM yang berimbas pada meroketnya harga-harga, sulitnya mendapat pasokan gas, dll, merupakan tetap menjadi tanggungjawab politik pemerintahan SBY-JK.

Masyarakat akan tetap berpikir bahwa kebijakan pemerintah telah menzalimi dan melukai martabat warganya, jika dengan keputusan politiknya, pemerintahan SBY-JK tidak dapat mempertanggungjawabkan transparansi keuangan dan kelancaran penyaluran dana kompensasi bagi rakyat miskin, menjamin stabilitas kehidupan sosial ekonomi di dalam masyarakat serta perbaikan berbagai macam infrastruktur yang dijanjikan setelah mengambil keputusan politiknya, yang menurut Sofyan A DJalil. “we have to choose the lesser of two evils”.

Mungkin sekaranglah saat yang tepat mengatakan pada pemerintah bahwa sebagai warga kita juga berhak mengatakan, “‘we have to choose the lesser of two evils”. Apakah pemerintah memang mau lari dari tanggungjawab politik, atau rakyat harus terus mendendangkan tembang duka dengan judul Bersama Kita Bisa (Menderita).

Doni Koesoema, A. Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Kemartiran sebagai Pedagogi Rohani

2009-09-03T19:54:00.000+07:00

KOMPAS, 10 Oktober 2005
Oleh Doni Koesoema, A

K.H.Hasyim Muzadi juga menegaskan bahwa persentase kelompok teroris dibandingkan dengan umat beriman yang memiliki kehendak baik untuk membangun persaudaraan sejati sangatlah kecil. Demikian juga Rm. Thomas Michel sebagai anggota dewan penasehat kepausan untuk urusan dialog antar agama, misalnya, memaparkan bahwa sejak reformasi 1998 telah hadir sekitar 465 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik lokal maupun internasional yang bekerja dalam membangun perdamaian di daerah konflik (peacebuilding Ngo’s) yang memiliki ciri lintas agama.

Karena itu, konflik yang menciptakan teror yang bermula dari sikap salah interpretasi, baik atas ajaran agama maupun simbol agama, merupakan bagian yang kecil saja yang kadang tidak selalu menghadirkan teror. Namun yang signifikan, ujar K.H. Hasyim Muzadi, adalah ketika salah tafsir dan penyalahgunaan agama dan simbol agama ini berbenturan dengan kepentingan politik, ketidakadilan, rendahnya mutu pendidikan, kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi.

Selama para politisi masih berkelahi untuk mempertahankan kekuasaannya, alih-alih mempergunakan kewenangan untuk melayani rakyat, selama keadilan tak dapat ditemukan di pengadilan, selama dunia pendidikan ditelantarkan, negeri kita akan menjadi sekam membara yang mudah disulut kelompok teroris untuk menghanguskan keberadaban negeri ini.

Bom bunuh diri jilid II di Bali mengingatkan kita betapa ternyata pedagogi rohani yang keliru dalam memaknai kemartiran bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam sebuah negara yang sistem keamanannya masih kedodoran seperti di negeri kita, di mana di setiap tempat para teroris bisa berpesta pora dan melakukan aksinya tanpa perlu melukai diri sendiri, di mana kaum teroris dengan mudah melancarkan aksinya tanpa halangan ketatnya penjagaan petugas keamanan, bom bunuh diri di Bali hanya menyiratkan satu pesan : keyakinan iman akan kemartiran itu telah ada pada level personal yang tak bisa dibendung oleh satu instansi manapun! Membunuh semakin banyak orang seolah sebuah keyakinan integral akan keselamatan. Seolah ingin mengatakan bahwa baik pengebom maupun korban adalah jiwa-jiwa yang mati syahid, sehingga layak langsung menerima mahkota surgawi. Betapa ironisnya pedagogi kerohanian seperti ini.

Pedagogi rohani

Pedagogi macam apa yang bisa diwariskan dan ditanamkan pada anak didik kita dalam situasi seperti ini?

Dalam masyarakat yang mengakui keesaan Tuhan sebagai sang sumber hidup, anak didik semestinya belajar memahami bahwa kemartiran sesungguhnya merupakan ekpresi terdalam sebuah keyakinan iman yang fondasi utamanya adalah penghargaan atas hidup itu sendiri. Kemartiran sejati bukanlah bom bunuh diri yang mengajak orang lain mati suci, seolah diri adalah Tuhan, sang penentu hidup mati orang lain. Kemartiran sejati adalah kesediaan untuk memberikan diri secara total bagi berlangsungnya kehidupan orang lain secara pribadi maupun sebagai sebuah masyarakat.

Kemartiran Riyanto, pemuda NU yang menyelamatkan umat kristen yang sedang beribadah, kemartiran Romo Dewanto yang melindungi jemaat di Gereja Suai, Timor-Timur, kemartiran Munir sang pembela orang-orang hilang, dll, merupakan contoh kemartiran lokal yang sesungguhnya menjadi saksi bahwa kemartiran otentik seperti ini dapat terwujud di negeri kita dan bukanlah impian semata. Teladan kemartiran seperti ini bukanlah sebuah ide di atas awang-awang yang tidak memiliki relevansi dan dampak berhadapan dengan berbagai macam krisis multi dimensi yang dihadapi oleh bangsa kita.

Bagi sebuah masyarakat yang semakin beradap, memupuk sebuah keyakinan dalam diri setiap anak didik bahwa nilai-nilai luhur religiusitas, seperti pengorbanan diri, jerih payah dan pelayanan total demi kepentingan orang banyak, kejujuran, belaskasih, pengampunan, merupakan bagian dari keluhuran nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya masih ada, masih relevan, dan masih dapat diraih dalam menciptakan sebuah masyarakat yang semakin menghargai kemartabatan setiap orang sebagai sesama ciptaan Tuhan.

Pembela kehidupan

Tepatlah, jika K.H. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa terorisme bukanlah karakter bangsa kita. Jika terorisme akhir-akhir ini mencoreng muka kita sehingga kita menjadi bangsa yang tidak memiliki kepribadian, atau malahan dicap sebagai bangsa yang menyemai teroris, mungkin baik jika kita kembali bercermin pada para pahlawan kemanusiaan, para martir kita seperti Riyanto, Romo Dewanto, Munir, dan masih banyak lagi yang menjalani kemartiran tersembunyi yang tak perlu secara gegap gempita dirayakan sebab hidup manusia itu sendiri akan menjadi saksi paling jujur atas kesahihan kemartiran seseorang.

Teladan para pembela hidup dan kemartabatan manusia ini semestinya menjadi pedagogi rohani bagi setiap orang dalam memurnikan keaslian pengalaman imannya dalam masyarakat yang mengakui keesaan Tuhan, di mana keadilan dan keberadaban manusia merupakan jaminan nyata dan bukti dihargainya keluhuran hidup manusia itu sendiri di hadapan Tuhan dan sesama. Semoga!

Doni Koesoema, A. Penulis adalah mahasiswa jurusan Pedagogi Sekolah dan Pengembangan Profesional pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Gereja dan Demokrasi

2009-09-03T19:49:00.000+07:00

Kompas, Selasa, 15 April 2005
Doni Koesoema A

“Gereja, lembaga karismatis per eccellenza, mengadopsi metode yang lebih demokratis untuk memilih pemimpinnya.” Demikian salah satu komentar yang dikutip dari harian Avenire (17/4) untuk memaparkan salah satu fakta paling menonjol dalam konklaf pertama di millenium ketiga.

Masuknya ide-ide demokratis yang ditetapkan secara transparan melalui Konstitusi Apostolis Universi Dominici Gregis (UDG) (22 februari 1996) ini tak lepas dari sentuhan tangan almarhum Paus Yohanes Paulus II yang telah memperbaharui proses dan prosedur pemilihan penggantinya secara jelas.

Pada artikel no.62, almarhum Yohanes Paulus II menghapus cara pemilihan secara aklamasi atau berdasarkan inspirasi (per acclamationem seu inspirationem) atau proses pemilihan berdasarkan kompromi (per compromissum). Ia menegaskan bahwa “Proses pemilihan Paus sekarang ini dan kemudian hari akan ditentukan secara unik melalui pemungutan suara (per scrutinium)” di mana keabsahan pemilihan Paus akan ditentukan melalui terpenuhinya dua pertiga suara berdasarkan jumlah (kardinal) pemilih yang hadir.

Memperoleh 2/3 suara dari 115 kardinal tanpa melalui saat-saat kampanye tentu pekerjaan yang tidak mudah. Terlebih dengan adanya kebijakan isolasi total para kardinal selama konklaf sehingga mereka tidak memiliki satu kontakpun dengan dunia luar, baik melalui koran, televisi, radio, dan alat komunikasi lainnya sampai mereka memilih penerus tahta Santo Petrus yang ke 265.

Di tengah terabasan simoni (politik uang), di tengah hamburan janji palsu yang kerap keluar dari mulut para kandidat politik menjelang pemilihan, Gereja Katolik, menawarkan kepada dunia suatu alternatif demokrasi melalui struktur dan sistem kelembagaan yang dimilikinya selama hampir 20 abad yang terbukti bisa proaktif dan sigap dalam menyesuaikan derap dan arus jaman.

Pemilihan pemimpin yang demokratis tidak lagi ditentukan bukan melalui aklamasi sehingga siapa yang bersuara keras mampu menggiring suara mayoritas. Juga tidak melalui intuisi di mana model ‘kira-kira’ atau ‘senang tidak senang’ menjadi bahan pertimbangan. Bukan pula berdasarkan kompromi atau bagi-bagi kue kekuasaan. Demokrasi model inilah yang ingin disingkirkan Almarhum Paus Yohanes Paulus II dalam proses pemilihan penggantinya.

Demokrasi yang ada dalam benak Yohanes Paulus II merupakan penggabungan antara pilihan rasional real seluruh pemilih dan pilihan spiritual personal berdasarkan intuisi hati serta kesadaran nurani bening. Hanya dengan cara seperti inilah proses demokrasi selama konklaf mampu memilih pemimpin yang berjiwa melayani, tanggap akan situasi jaman, kokoh di tengah badai persoalan di setiap jaman.

Strategi vatikan

Untuk menghasilkan output pemimpin ideal Vatikan memiliki strategi demokrasi yang agak khas. Strategi ini merupakan proses-proses dan tata cara yang menghantar setiap kandidat berada dalam situasi fisik, batin dan rohani yang dewasa dalam melakukan pemilihan.

Strategi itu antara lain. Pertama, kegiatan selama masa berkabung. Pada masa ini para kandidat memiliki kesempatan untuk secara bersama-sama mendiskusikan situasi aktual Gereja serta tantangannya pada masa kini, tanpa satupun mengacu pada nama-nama. Ini sekaligus untuk memperkuat sensibilitas kegembalaan universal yang mesti disandang dengan wafatnya Paus sebelumnya.

Kedua, kerahasiaan dalam seluruh proses. Setiap pihak yang terlibat dalam proses konklaf, entah secara langsung maupun tidak langsung dituntut untuk mengucapkan janji dan sumpah untuk tidak membocorkan berbagai macam informasi yang diterima sebelum maupun selama proses konklaf berlangsung.

Ketiga, setiap tindakan pembocoran atas rahasia, penyadapan, usaha suap, dikenakan hukuman ekskomunikasi secara otomatis (latae sententiae) di mana hukuman atau pelepasan atasnya hanya dapat diberikan oleh Paus yang akan terpilih.

Keempat, iklim spiritual yang mendukung berupa perayaan ritus peribadatan selama konklaf. Iklim spiritual sudah dimulai pada hari pertama masa berkabung yang diawali dengan perayaan ekaristi pemakaman Paus. Selam konklaf juga disediakan Imam yang menerima pengakuan dari para kardinal yang akan memilih Paus.

Kelima, kebijakan extra omnes. Pada hari pertama kardinal memasuki Kapel Sistina untuk memulai proses pemilihan, diserukan agar semua hal lain yang tidak ada kepentingan dengan proses konklaf ditinggalkan, termasuk pamrih, kepentingan, dan agenda pribadi. Extra omnes ini ditandai dengan isolasi total komunikasi antara cardinal pemilih dengan dunia luar.

Karena itu, selama proses pemilihan para kardinal tidak diperkenankan berhubungan dengan dunia luar, selain berkanjang dalam doa untuk memilih Paus yang dikehendaki Allah bagi penggembalaan Gereja Universal. Tidak ada kontak telpon, koran, radio, televisi, dan bahkan tempat sekitar kapel Sistina telah diblokir sehingga telpon genggam tidak berfungsi.

Strategi inilah yang membuat proses demokratisasi pemilihan Paus menjadi begitu istimewa. Karena itu, model pemilihan pemimpin seperti ini bisa dijadikan alternatif model pemilihan secara demokrasi. Sebuah proses demokrasi yang tidak sekedar mempersyaratkan kejernihan moral para calon pemimpin, lebih dari itu, keyakinan iman bahwa panggilan menjadi pemimpin tak lain adalah sebuah pelayanan bagi kemanusiaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya.

Fenomena dan praksis demokrasi seperti ini bukan sekedar menjadi bukti bahwa Gereja merupakan sebuah lembaga kharismatis per eccellenza yang tidak sekedar latah dalam memaknai praksis demokrasi, melainkan sebuah komunitas yang para petingginya peka dalam membaca tanda-tanda jaman, yang di lubuk hati dan jiwanya selalu bergema seruan bahwa kekuasaan itu bukan untuk kesewenangan, melainkan demi kemaslahatan kemanusiaan.

Doni Koesoema, A penulis adalah mahasiswa Universitas Gregoriana, Roma.

Paus, Lembaga Kepausan dan Dunia

2009-09-03T19:44:00.000+07:00

KOMPAS, 05 April 2005
Oleh Doni Koesoema, A

Dunia berduka, dunia merasakan kehilangan sosok besar Carol Wojtyla ketika Pengganti Sekertaris Negara Uskup Agung Leonardo Sandri mengumumkan kematiannya di hadapan ribuan umat yang berjejal di pelataran Basilika Vatikan sejak hari jumat. Harus diakui bahwa fenomena Vatikan terpusat hanya pada satu pribadi, yaitu, Paus Yohanes Paulus II.

Dalam relasinya dengan negara-negara lain, kedudukan Paus bisa dikatakan setaraf dengan Presiden. Namun dalam kedudukannya sebagai pemimpin rohani umat katolik sedunia, kedudukan Paus adalah Uskup Gereja Roma, Kepala Dewan para Uskup, Wakil Kristus dan Gembala Gereja universal di dunia.

Struktur kekuasaan dan kewenangan yang begitu unik dan berpusat pada Paus menciptakan suatu sistem kelembagaan yang istimewa dalam kerangka hubungan antar bangsa, antara Gereja universal dan Gereja lokal, antara sosok pribadi Paus dalam relasi personalnya dengan setiap orang yang dijumpainya.

Karena itu ada tiga hal yang bisa dibedakan, namun tak dapat dipisahkan berkaitan dengan kedudukan istimewa Paus. Pertama, Paus sebagai Uskup Gereja Roma yang mewarisi secara tetap tugas yang secara istimewa diberikan kepada Petrus (Uskup Roma Pertama) memiliki kedudukan dan kewenangan yang tidak berbeda dengan kedudukan seluruh Uskup Gereja Katolik di dunia.

Kedua, sebagai penerus tahta Santo Petrus, Paus merupakan yang pertama di antara para rasul (primi inter pares) dan bertindak sebagai Kepala Dewan para Uskup sedunia. Paus Paulus VI, misalnya, menyebut hubungan istimewa antara antara Uskup Roma dengan para Uskup dengan istilah kesatuan ikatan hirarki (hierarchicae communionis vincula). Kesatuan dengan hirarki inilah yang melahirkan jabatan keuskupan di mana Katedral Santo Petrus merupakan pusat dan prinsip kesatuan iman dalam kesatuannya dengan Gereja untuk mengaktualisasikan dan menunjukkan dimensi universalitas Gereja.

Ketiga, relasi langsung Paus dengan seluruh umat kristiani di dunia, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Anggota tarekat hidup bakti yang membaktikan dirinya secara khusus untuk pelayanan terhadap Allah dan seluruh Gereja, misalnya, mereka wajib taat kepada Paus sebagai pemimpin tertinggi mereka.

Seputar suksesi

Kedudukan khas Paus membangkitkan banyak pertanyaan seputar suksesi kepausan. Bagaimana proses pemilihannya? Apakah Paus bisa mengundurkan diri dari jabatannya? Siapa kira-kira kardinal papabilis pasca Yohanes Paulus II? Mungkin tidak ada satu proses suksesi kekuasaan di dunia ini yang diliputi banyak teka-teki selain proses pemilihan seorang Paus.

Kabut misteri yang menyelimuti proses suksesi kepausan mungkin bisa dijelaskan dengan dua alasan. Pertama, jumlah kandidat yang papabilis begitu banyak dan secara tipologis tersebar dari seluruh penjuru dunia. Kedua, struktur hirarkis Gereja Katolik Roma menempatkan Paus sebagai pemimpin tertinggi dengan otonomi struktural dan personal secara penuh.

Dalam dalam Konstitusi Apostolis Universi Apostolis Gregi (22 februari 1996) yang membahas situasi sede vacante dan proses pemilihan Paus, hanya para Kardinal Gereja Romawi Kudus yang memiliki hak penuh untuk memilih. Dari 183 kardinal yang ada, satu masih in pectore(terpilih namun masih dirahasiakan), ada 118 kardinal yang papabilis.

Secara teoritis, Paus terpilih tidak harus selalu berasal dari kalangan Kardinal yang telah menerima tahbisan Uskup. Sejarah Gereja membuktikan bahwa seorang diakon pun dapat dipilih menjadi Paus. Proses pemilihan Paus Gregorius Agung, Gregorius VII, Innosensius III, dll, hanyalah salah satu bukti sejarah di mana tidak perlu seseorang pertama-tama telah menerima tahbisan uskup untuk dapat dipilih menjadi Paus. Karena itu, seorang diakon, imam, Uskup, atau Kardinal memiliki kemungkinan untuk terpilih menjadi Paus. Luasnya rentang kemungkinan inilah yang sering membuat para wartawan keliru dalam menebak hasil konklav.

Hal lain adalah bahwa Uskup Roma tidaklah selalu harus berasal dari keuskupan Roma. Paus Yohanes Paulus II, misalnya, beliau merupakan Paus pertama non-italia yang terpilih semenjak Paus Adrianus VI(1522-1523).

Tidak otomatis

Nama Paus yang terpilih dalam sebuah konklav tidak otomatis menjadi Paus jika Paus terpilih menolaknya. Syarat sahnya jabatan seorang Paus adalah pemilihan sah dan penerimaan jabatan dari pihak yang terpilih. Begitu terpilih dan menyatakan diri menerima pilihan itu, saat itu jugalah berfungsi secara efektif kewenangan yurudis yang dimilikinya. Karena itu, meskipun Paus terpilih belum memiliki meterai tahbisan Uskup, seandainya proses pemilihan itu dilakukan secara sah dan ia menerimanya, pada saat itu juga setiap pernyataannya berkaitan dengan tata aturan hukum yang diproklamasikannya berlaku secara efektif. Kewenangan yurudis berfungsi secara otomatis begitu Paus terpilih menyatakan menerima proses pemilihannya.

Saat ini Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 mempersyaratkan bahwa jika Paus terpilih belum menerima meterai tahbisan Uskup hendaknya ia segera ditahbiskan menjadi Uskup (KHK 332, §1).

Paus memiliki kuasa jabatan tertinggi, penuh, langsung dan universal dalam reksa penggembalaannya pada Gereja Universal. Kekuasaannya tidak ada di bawah subordinasi Kolegio para Kardinal. Namun dalam menjalankan tugas penggembalaannya ia selalu terikat dalam persekutuan dengan para Uskup lain, bahkan dengan seluruh Gereja: tetapi ia mempunyai hak untuk menentukan cara, baik personal maupun kolegial, pelaksanaan jabatan itu, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Gereja (KHK 333 §2).

Karena itu, apabila Paus mengundurkan diri dari jabatannya, untuk sahnya hanya dituntut agar pengunduran diri itu terjadi dengan bebas dan dinyatakan semestinya, tetapi tidak dituntut bahwa harus diterima oleh siapapun.

Paus Global

Kedudukan Paus yang sangat istimewa sesungguhnya mencerminkan struktur hirarki Gereja dan corak pelayanan asali yang telah mereka terima sejak pendiriannya. Kolegialitas antar Uskup Roma denga para Uskup sedunia, kesatuan dengan para imam, bahkan dengan umat Allah secara pribadi, kehadiran diplomat kepausan yang ada di hampir setiap negara, luasnya jalur-jalur diplomatik di tingkat internasional, merupakan tanda kehidupan Gereja untuk berdialog dengan dunia. Dalam hal ini Yohanes Paulus II bukanlah sekedar pemimpin rohani yang karismatis, tapi juga seorang pribadi yang merengkuh semua, tua, muda, besar, kecil.

Dalam perjalan sejarah Gereja kita banyak menemukan Paus yang begitu termasyur dan terkenal, namun Yohanes Paulus II adalah satu-satunya Paus Global yang kehadirannya dan pesannya menjangkau telinga, mata dan hati seluruh dunia. Kehadiran dan setiap kegiatannya menjangkau batas-batas yang tak pernah dimiliki oleh para Paus sebelumnya.

Dia adalah seorang pastor Universal yang ajaran-ajarannya bisa disimpulkan dengan satu kata, penghargaan terhadap nilai hidup manusia beserta seluruh dimensinya yang terentang sejak masih dalam kandungan hingga sampai akhir hidup.

Keberadaan dirinya sebagai aktor sejarah, dan pesan-pesan Injili yang disampaikannya selama 26 tahun masa pemerintahan kepausannya telah mewarnai lembaran sejarah dunia abad millennium ini.

Terlepas dari kebesarannya, Carol Wojtyla adalah juga sosok manusia biasa yang rapuh, lemah, fana, sakit, seperti kita semua. Dengan kelemahan dan ketidakberdayaan yang dialaminya Carol Wojtyla membuktikan keliru anggapan banyak orang tentang ketidakmampuannya dalam memerintah dan menggembalakan Gereja. Bergulat dengan kerapuhan dan sakitnya ia tidak kehilangan kemampuan untuk menjalankan tugas kegembalaannya bagi perawatan jiwa-jiwa umat yang dipercayakan kepadanya.

“Bahkan Yesus pun tidak turun diri dari salib!” Begitulah Yohanes Paulus II selalu menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan pengunduran dirinya pada saat kondisi kesehatannya mulai menurun.

Paus Yohanes Paulus II tetaplah gembala umat hingga akhir hayatnya. Pergulatannya dengan maut dan penderitaan meruakan saat-saat terakhir di mana Paus sebagai gembala jiwa seluruh umat menunjukkan dirinya sebagai guru iman dan guru kemanusiaan. Kini ia menyampaikan ajarannya bukan lagi dengan surat-surat gembala apostolik, bukan melalui proklamasi ensiklik, melainkan melalui ketabahan dan kesediaannya mengalami derita dari kamar pribadinya yang pengaruhnya bisa dirasakan dan disaksikan oleh milyaran orang seluruh dunia.

Penderitaannya mewartakan satu pesan kemanusiaan : hidup manusia berharga apapun keadaannya. Dan ia telah menunjukkan pada dunia lewat teladan hidupnya.

Selamat Jalan Carol Wojtyla.

Doni Koesoema, A penulis adalah mahasiswa Universitas Gregoriana Roma